Berita Terkini

Hupmas, Surabaya – “Kebijakan Nasional Pengamanan Dan penyelamatan Arsip Pemilu”, adalah tema yang diangkat dalam Reboan KPU Surabaya  (31/08/2016). Bertindak sebagai pemateri, yaitu Idayu Widuri, staf Sub Bagian Umum. Dalam paparannya Idayu secara khusus memaparkan tentang kegiatan tata kelola arsip di KPU. Sejauh ini data pemilu dari tahun 2004 hingga Pilwali Tahun 2015 yang telah dikumpulkan akan dipilah sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam PKPU No 18 Tahun 2013 tentang Jadwal Retensi Arsip Substantif dan Fasilitatif Non Kepegawaian dan Non Keuangan Komisi Pemilihan Umum. “Pengelolaan, pemeliharaan, dan perawatan arsip Pemilu di Kabupaten/Kota adalah salah satu kewajiban dari Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diatur dalam Pasal 10 ayat (4) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu,” papar Idayu.  Untuk kedepannya, setelah semua arsip pemilu diklasifikasikan sesuai dengan klasifikasi di dalam PKPU No 18  Tahun 2013, KPU Surabaya akan berkoordinasi dengan lembaga kearsipan daerah, sesuai Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan dan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 Pasal 82, bahwa arsip statis lembaga negara tingkat pusat di daerah (instansi vertikal) dapat menyerahkan arsip statis kepada lembaga kearsipan daerah sepanjang instansi induknya tidak menentukan lain. Penghargaan PNS Berprestasi Sementara itu, ada nuansa berbeda dalam acara Reboan KPU Surabaya kali ini. Selain melaksanakan kegiatan diskusi sebagai kegiatan rutin mingguan, secara khusus KPU Surabaya memberikan penghargaan PNS Berprestasi Kategori Staf/Fungsional Umum kepada Eswati (Staf Sub Bagian Umum), Prahastiwi Kurnia Sitorosmi, SH (Staf Sub Bagian Hukum), dan Endang Sri Arti Rahayu (Bendahara). Sekretaris KPU Surabaya, Sunarno Aristono mengungkapkan pemberian penghargaan kepada pegawai teladan ini tidak didasarkan kepada lamanya pengabdian, tetapi sepenuhnya didasarkan pada kinerja masing-masing karyawan. “Indikator penilaiannya sangat jelas antara lain, kemampuan dan kecepatan menyelesaikan penugasan, integritas atau kepatuhan, kemampuan bekerjasama dalam tim, disiplin, kemampuan berkoordinasi antar bagian serta inovasi dan kepemimpinan,” ungkap pria yang akrab disapa Pak Aris tersebut.

Hupmas, KPU Surabaya- KPU Surabaya patut berbangga. Setelah salah satu stafnya, Anieq Fardah, mendapat beasiswa S2 Tata Kelola Pemilu dari KPU RI pada tahun 2015 lalu, tahun 2016 ini ada satu lagi staf yang mendapatkan beasiswa serupa. Penerima beasiswa itu adalah Dian Cholifah Sari, Staf Program dan Data. Dian mendapatkan beasiswa S2 Tata Kelola Pemilu di Universitas Airlangga Surabaya setelah melakoni sejumlah proses seleksi. Dian harus memenuhi persyaratan administrarif dan mengikuti tes di Universitas Airlangga. Selain itu, dia juga mengikuti tahapan wawancara oleh Biro SDM KPU RI. Perempuan lulusan Ilmu Akuntansi Universitas Wijaya Kusuma itu mengungkapkan kebahagiannya menerima beasiswa tersebut. ”Alhamdulillah, saya mendapatkan tugas belajar sehingga bisa kuliah lagi tanpa biaya,” ucapnya.  Dian berharap agar kuliah S2 yang akan mulai diikutinya pada September 2016 ini akan menambah bekal ilmu yang dimiliki. ”Semoga saya bisa menjadi bagian dari problem solving ketika ada permasalahan saat pemilu atau pilkada,” kata perempuan kelahiran 18 Agustus 1982 tersebut. Sementara itu, Sekretaris KPU Surabaya, Sunarno Aristono mengucapkan selamat atas beasiswa Tata Kelola Pemilu yang diterima stafnya. ”Semoga Mbak Dian bisa menjadi teladan bagi teman-teman yang lain untuk bisa mendapatkan beasiswa,” ucap Aristono. Pria penghobi catur ini juga berharap agar tambahan pengetahuan yang diperoleh oleh staf yang mendapatkan beasiswa dapat bermanfaat dan meningkatkan kinerja KPU Surabaya.

Hupmas, KPU Surabaya- KPU Surabaya terus berupaya untuk menyempurnakan pelayanan informasi, baik secara offline maupun online. Apalagi KPU RI telah menyediakan e-ppid, sebuah aplikasi sebagai sarana pelayanan dan penyediaan informasi publik secara online. Melalui aplikasi ini, masyarakat dalam pengajukan permohonan informasi melalui ppid.kpu.go.id. Penyempurnaan pelayanan informasi publik secara offline dan online ini menjadi pokok bahasan utama dalam rapat pleno rutin pada Senin (29/08/2016). Berbagai hal seperti struktur PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi), perbaikan desk pelayanan dan informasi publik dikupas tuntas dalam rapat pleno tersebut. Struktur PPID KPU Surabaya merujuk pada Surat Keputusan KPU RI Nomor 87 Tahun 2015 tentang Struktur PPID KPU. Bertindak sebagai Pengarah adalah lima Komisioner KPU Surabaya. Sebagai Tim Pertimbangan adalah Komisioner Divisi SDM dan Partisipasi Masyarakat, Kasubbag Keuangan Umum, dan Logistik, Kasubbag Program dan Data, serta Kasubbag Hukum. Sebagai atasan PPID adalah Sekretaris KPU Surabaya. Sedangkan PPID dijabat oleh Kasubbag Teknis Penyelenggaraan dan Hubungan Partisipasi Masyarakat. Sebagai garda terdepan dalam pelayanan informasi, KPU Surabaya membentuk desk pelayanan yang terdiri atas empat staf sekretariat. Setiap hari, dua orang staf akan berupaya memberikan pelayanan prima kepada pemohon informasi. Rapat pleno menginstruksikan kepada Divisi SDM dan Partisipasi Masyarakat serta PPID untuk memastikan pelayanan informasi sesuai dengan standar operasional prosedur yang telah ditetapkan KPU RI. ”Sebelum desk pelayanan melaksanakan tugasnya, mohon diberikan pembekalan terkait tugas-tugasnya,” ucap Ketua KPU Surabaya, Robiyan Arifin.

.

Hupmas, KPU Surabaya- Keindahan kantor akan menambah semangat kerja bagi para karyawannya. Kata-kata di atas tampaknya tepat untuk menggambarkan suasana KPU Surabaya Jumat (26/08/2016). Sekretaris KPU Surabaya dan staf sekretariat bersama-sama menata taman kantor. Seluruh staf bekerja bersama-sama membersihkan daun-daun kering yang jatuh, merapikan tanaman yang telah menjulur panjang, menyiram tanaman, serta membersihkan sampah yang tertinggal di taman kantor. Meskipun basah oleh peluh, seluruh jajaran sekretariat tetap semangat, sesekali diselingi canda tawa. ”Taman dan tertata rapi seperti ini kan menyejukkan mata. Saat sampai di kantor juga akan lebih bersemangat karena melihat  lingkungan yang indah,” ungkap Sekretaris KPU Surabaya, Sunarno Aristono.  

Pengalaman adalah guru terbaik. Pepatah ini senantiasa diingat oleh KPU Surabaya sebagai penyelenggara pemilu. Hasil evaluasi pada pemilu-pemilu sebelumnya menjadi catatan dan pengingat untuk melangkah ke arah yang lebih baik kedepannya. Empat orang Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) yang beberapa waktu lalu berkunjung ke KPU Surabaya memberikan catatan mengenai Pilwali Surabaya 2015. Mereka adalah Syaiful Afandi (PPK Lakarsantri), Nuri Mardiana (PPK Lakarsantri), Robiatul Rohmah (PPK Semampir), dan Siti Lailatus Sofiyah (PPK Rungkut). Bagaimana pendapat Anda tentang penyelenggaraan Pilwali Surabaya 2015 lalu? Robiatul Rohmah : Luar biasa. Pada penyelenggaraan Pilwali 2015, kami lebih terstruktur dalam melaksanakan pekerjaan. Program kerja sudah jelas sehingga masing-masing tahu harus mengerjakan apa. Nuri Mardiana : Saya baru kali ini menjadi penyelenggara pemilu. Sebuah tantangan baru bagi saya untuk terus belajar. Bimbingan dan arahan dari KPU Surabaya membuat saya paham bagaimana mekanisme kerja PPK sebagai bagian dari penyelenggara Pemilu. Siti Lailatus Sofiyah : Semakin mantap. Kebetulan saya sudah pernah menjadi penyelenggara pemilu dan pilkada. Ada perbaikan kinerja yang signifikan sehingga penyelenggara di tingkat bawah lebih lancar dalam bekerja. Apalagi jajaran komisioner kompak dan proporsional dalam pembagian tugasnya. Komunikasi yang lancar dengan komisioner membuat pekerjaan menjadi lebih ringan. Syaiful Afandi : Peningkatan yang luar biasa dibanding pemilu dan pilkada sebelumnya. terutama dalam distribusi logistik. Bagaimana dengan proses pemutakhiran data pemilih?  Robiatul Rohmah : Untuk pemutakhiran data pemilih, pemetaan TPS harus diperbaiki lagi. Jumlah TPS yang berkurang membuat kami kesulitan memetakan TPS. Pemetaan TPS yang kurang pas juga akan berimbas pada partisipasi masyarakat. Apalagi banyak TPS yang lokasinya bergeser dibanding saat Pemilu 2014. Beberapa warga masih kebingungan mencari TPS-nya. Mungkin sosialisasi alamat TPS harus lebih banyak. Nuri Mardiana : Adanya aplikasi SIDALIH memudahkan PPK dan PPS dalam melakukan updating data pemilih. Kami memang dituntut untuk cepat paham dan menyesuaikan diri dengan aplikasi ini. Selama kami mengikuti aturan main yang ditetapkan, pemutakhiran dapat berjalan lancar. Sebaiknya, PPK yang bertugas di bagian data memang harus bisa komputer, terutama excel agar pekerjaan lebih mudah dan cepat. Siti Lailatus Sofiyah : Karena saya sudah aktif pada Pemilu 2014 dan kebetulan juga mengurusi DPT, data yang dimutakhirkan pada Pilwali 2015 ini lebih mudah. Sebab, data awal yaitu DPT Pemilu terakhir (2014) sudah bagus. Sehingga, lancar-lancar saja kami melaksanakan pemutakhiran daftar pemilih. Syaiful Afandi : Untuk tingkat PPK dan PPS tidak ada persoalan yang berat dalam pemutakhiran daftar pemilih. Tingkat kesalahan juga relatif bisa diminimalisir karena data ganda sudah berkurang. Apalagi kami juga mendatangi langsung pemilih yang diduga ganda untuk diverifikasi secara faktual.   Bimbingan Teknis Logistik Pilwali Surabaya Tahun 2015, 1 Desember 2015   Bagaimana dengan distribusi logistik? Robiatul Rohmah : Ketepatan jumlah dan jenis formulir lebih tinggi. Pada Pilwali 2015 lalu, jika ada kekurangan jumlah logistik juga cepat dipenuhi. Sehingga, kami tidak menungu dalam ketidakpastian. Nuri Mardiana : Distribusi logistik di kecamatan dilaksanakan dengan kerja tim sehingga pekerjaan tidak terasa berat. KPU Surabaya juga memberikan arahan yang jelas mengenai distribusi logistik sehingga meminimalisir kesalahan. Siti Lailatus Sofiyah : Karena kami di PPK dan PPS sudah kompak, maka distribusi logistik tidak terasa berat. Alhamdulillah semua berjalan lancar di Kecamatan Rungkut. Syaiful Afandi : Distribusi logistik terjadwal cepat. Sehingga kami juga bisa mengeset logistik di kecamatan lebih cepat. Jumlah dan jenisnya juga lebih akurat. Mungkin karena dikawal langsung dari staf sekretariat KPU distribusi logistiknya. Apakah program sosialisasi yang digagas KPU Surabaya sudah mencukupi kebutuhan sosialisasi di lapangan? Robiatul Rohmah : Program sosialisasi sudah cukup bagus. KPU Surabaya memberikan arahan mengenai detail kerja. Output juga relatif terukur karena setiap bulan kami diminta menyerahkan laporan kegiatan sosialisasi. Hanya saja, kami di Semampir memang terkendala partisipasi masyarakat yang rendah untuk datang ke TPS. Faktor jarak TPS dengan tempat tinggal pemilih mungkin menjadi salah satu penyebabnya. Nuri Mardiana : Saya belajar banyak untuk dapat melakukan sosialisasi kepada masyarakat. Untungnya, KPU Surabaya memberikan bimbingan teknis kepada kami mengenai bagaimana melakukan sosialisasi yang mengena namun tetap menjaga etika sebagai penyelenggara pemilu. Siti Lailatus Sofiyah : Program sosialisasi KPU Surabaya saat Pilwali 2015 kemarin sebetulnya sudah cukup bagus dan menyentuh lapisan masyarakat hingga RT dan RW. Sosialisasi memang menjadi salah satu ujung tombak keberhasilan Pilwali. Kami di Rungkut melakukan usaha ekstra untuk sosialisasi. Alhamdulillah partisipasi pemilih di Rungkut di atas rata-rata partisipasi pemilih di Surabaya. Partisipasi pemilih di Rungkut hanya kalah dari Pakal. Syaiful Afandi : Program sosialisasi KPU Surabaya pada Pilwali 2015 ini cukup beragam dan menyesuaikan dengan kondisi di lapangan. Kami cukup diberi ruang untuk berkreasi melakukan sosialisasi sesuai dengan kearifan lokal.   Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Perolehan Suara Pilwali Surabaya Tahun 2015, 16 Desember 2015   Bagaimana dengan teknis pemungutan, penghitungan suara, dan rekapitulasi hasil penghitungan suara?  Robiatul Rohmah : Proses pemungutan dan penghitungan suara cukup lancar. Hanya memang perlu lebih banyak bimtek terutama kepada PPS dan KPPS supaya ke depan pelayanan kepada pemilih bisa lebih baik. Nuri Mardiana : Kami melakukan pendampingan kepada PPS dan KPPS untuk memastikan pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara berjalan sesuai aturan. Siti Lailatus Sofiyah : Saya punya pengalaman mengesankan saat penghitungan suara di TPS dan rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat kecamatan. Kebetulan, di depan rumah saya berdiri TPS. Saya mengamati bahwa KPPS kurang tepat dalam melaksanakan penulisan sertifikat C1. Saya berusaha mengingatkan KPPS tersebut namun tidak diindahkan. Mungkin karena saya juga orang baru di daerah itu, KPPS tidak mengetahui bahwa saya adalah PPK. Setelah saya mengontak PPS untuk mengingatkan KPPS tersebut, barulah KPPS mau membetulkan kesalahannya. Pada saat rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat kecamatan, semua KPPS diundang. Sebagai Divisi Teknis dan Data, saya bertugas memimpin rapat pleno terbuka rekapitulasi. KPPS yang pernah saya tegur itu terus meluhat ke arah saya. Mungkin beliau kaget. Setelah rapat pleno selesai, saya menghampiri PPS tersebut dan memperkenalkan diri. Berdasarkan pengalaman tersebut dan monitoring kami di beberapa TPS, memang bimbingan teknis terutama kepada KPPS harus dibanyak. Sekali dua kali bimtek rasanya masih kurang untuk mentransfer pengetahuan teknis penyelenggaraan pemilu di TPS kepada KPPS. Syaiful Afandi : Kami sempat mengalami mispersepsi saat rekapitulasi di tingkat kecamatan. Kami pikir, rekap langsung dilakukan untuk tingkat kecamatan. Ternyata, rekap tetap dilakukan per kelurahan. Hanya saja dilakukan di kecamatan oleh PPK dengan dibantu PPS dan KPPS. Untungnya, tim teknis KPU Surabaya memonitoring kami langsung sehingga kesalahan tidak terjadi.