Berita Terkini

Hupmas, KPU SURABAYA- Peresmian Rumah Pintar Pemilu KPU Provinsi Jawa Timur yang dilaksanakan pada Kamis (22/12/2016) dibuka dengan menampilkan Tarian Remo yang merupakan tarian khas Jawa Timur. Komisioner KPU Jawa Timur Choirul Anam yang ditemui di sela-sela acara mengatakan, Tari Remo merupakan budaya asli Jawa Timur. ”Tampilan tarian ini menjadi simbol bahwa pendidikan nilai-nilai pemilu yang merupakan substansi dasar berdirinya Rumah Pintar Pemilu seringkali lebih efektif diterima oleh masyarakat jika dikemas dengan tampilan budaya budaya lokal,” tutur Anam. Alumnus Universitas Negeri Surabaya tersebut menambahkan, pemetaan dan pemahaman tentang budaya atau kebiasaan masyarakat lokal menjadi penting sebagai stimulan dan metode pendidikan termasuk pendidikan pemilu. ”Jika kita merujuk pada cara Walisongo menyebarkan agama, maka apapun nilai-nilai yang akan kita tanamkan ke masyarakat jika dikemas dengan budaya lokal maka masyarakat lebih mudah untuk menerima,” papar Anam. Senada dengan Anam, Komisioner KPU Surabaya Divisi SDM dan Partisipasi Masyarakat, Nur Syamsi mengungkapkan bahwa KPU Surabaya dalam melaksanakan pendidikan pemilih juga menggunakan pendekatan sosial budaya. ”Pemilihan ”Cak Suro” sebagai maskot Pilwali Surabaya 2015 merupakan upaya KPU Surabaya untuk mendekatkan Pilkada dengan masyarakat Surabaya,” ucap Nur Syamsi. Ke depan, jika diberikan kesempatan oleh KPU RI untuk mendirikan Rumah Pintar Pemilu, lanjut Nur Syamsi, KPU Surabaya akan menggunakan pendekatan yang sama yaitu pendekatan budaya lokal. ”Kami melihat RPP ”Punakawan” KPU Provinsi Jawa Timur sangat membumi dengan budaya lokal Jawa Timur. Semoga KPU Surabaya dapat mencontoh KPU Provinsi Jawa Timur dalam melakukan pendekatan untuk melakukan pendidikan pemilih,” pungkas Nur Syamsi.

Hupmas, KPU Surabaya- Menjelang akhir tahun, tema bahasan Diskusi Reboan tidak jauh dari evaluasi kinerja. “Reviu  LAKIP 2015 & Pencermatan RKA K/L 2017” menjadi tema yang diangkat dalam Reboan KPU Surabaya (21/12/2016). Bertindak sebagai pemateri, yaitu Arif Wijaksono, staf Sub Bagian Program dan Data KPU Surabaya. Arif Wijaksono di awal paparannya menjelaskan  bahwa Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai lembaga pemerintah, terus berkomitmen melakukan upaya reformasi birokrasi. Melalui reformasi birokrasi, diharapkan semakin meningkatkan kualitas pelayanan KPU kepada publik. Sehingga, hasilnya pun dapat langsung dirasakan oleh masyarakat. Pada roadmap reformasi birokrasi KPU RI, disebutkan beberapa program reformasi birokrasi KPU antara lain, yaitu program manajemen perubahan, penataan peraturan perundangan, penataan dan penguatan organisasi, program penataan sistem manajemen SDM aparatur, peningkatan kualitas pelayanan publik, program monitoring, evaluasi dan pelaporan, pengembangan pelayanan e-gov yang ditekankan pada pelayanan hitung cepat data hasil pemilu dan juga program penguatan akuntabilitas kinerja. Terkait dengan akuntabilitas kinerja, telah terjadi pergeseran paradigma, bukan lagi tentang berapa besar anggaran yang telah dan akan dihabiskan, tetapi tentang berapa besar kinerja yang dihasilkan dan kinerja tambahan yangdiperlukan agar tujuan yang ditetapkan dapat etrcapai secara ekonomis, efektif dan efisien. “Akuntabilitas kinerja tidak cukup hanya diukur berdasarkan output yang telah dihasilkan, melainkan beralih pada seberapa besar outcome yang telah tercapai,” ungkap Arif. Alumnus Universitas Jember itu menambahkan bahwa dalam Rapat Koordinasi yang diselenggarakan oleh KPU Provinsi Jawa Timur di Hotel Luminor Surabaya pada tanggal 29-30 November 2016, telah dilaksanakan pencermatan RKA K/L Tahun 2017. Jika disandingkan dengan anggaran di tahun sebelumnya, terjadi penurunan pagu alokasi anggaran KPU dari tahun ke tahun (tiga tahun terakhir 2015-2017). ”Seyogyanya hal tersebut  tidak menurunkan semangat KPU dalam meningkatkan akuntabilitas kinerja, namun justru menjadi dasar bagi pelaksanaan pengelolaan keuangan yang lebih baik,” ungkap Sekretaris KPU Surabaya, Sunarno Aristono.

Hupmas, KPU SURABAYA- Partisipasi masyarakat dalam Pemilu tidak dapat dilepaskan dari peran para tokoh agama dan tokoh masyarakat. Komunikasi mereka kepada masyarakat menjadi bentuk sosialisasi yang ampuh untuk mengajak masyarakat untuk tidak sekedar menggunakan hak pilih tetapi juga terlibat dalam penyelenggaraan pemilu. Oleh karena itu, KPU Surabaya pada Senin (19/12/2016) melakukan kunjungan ke Keuskupan Surabaya di Jl. Polisi Istimewa. Komisioner KPU Surabaya Divisi SDM dan Partisipasi Masyarakat, Nur Syamsi, disambut oleh  Wakil Uskup Keuskupan Surabaya, Romo Agustinus Tri Budi Utomo, dan Ketua Komisi Kerasulan Awam Keuskupan Surabaya, Romo Aloysius Widya Yanuar dan beberapa anggota Komisi Kerasulan Awam. Dalam pertemuan tersebut, Nur Syamsi mengucapkan terima kasih atas kerjasama yang telah terjalin selama ini terutama dalam kegiatan sosialisasi dan pendidikan pemilih. Kemudian, Nur Syamsi meminta masukan dari Keuskupan Surabaya mengenai integritas penyelenggara pemilu. ”Integritas mutlak dimiliki oleh penyelenggara pemilu. Kami mengharapkan partisipasi dari keuskupan Surabaya untuk memberikan kontribusi dalam mewujudkan penyelenggaraan pemilu dan pilkada yang berintegritas,” tutur Nur Syamsi. Menanggapi hal tersebut, Wakil Uskup Keuskupan Surabaya, Romo Agustinus Tri Budi Utomo, menyebut bahwa Keuskupan memiliki kepedulian dan spirit agar pemilu dapat berjalan sesuai tujuan dan aturan. Sementara Ketua Komisi Kerasulan Awam Keuskupan Surabaya, Romo Aloysius Widya Yanuar, mengatakan, kedepan perlu ada kerjasama yang lebih erat antara Keuskupan dan KPU Surabaya dalam meningkatkan partisipasi masyarakat. ”Menjelang pemilu, bisa diadakan Training of Trainers (ToT) kepada beberapa perwakilan dari Keuskupan. Para trainers inilah yang nantinya akan membantu KPU Surabaya untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat, khususnya Umat Katolik,” ungkap pria yang akrab disapa Romo Luis tersebut.

Hupmas, KPU Surabaya- Pendidikan pemilih kepada pemilih pemula dan pra pemilih terus dilakukan oleh KPU Surabaya. Tidak mengenal hari libur, Minggu (18/12/2016), KPU Surabaya memberikan pendidikan penyelenggaraan pemilu kepada Komisi Pemilihan Raya (KPR) Universitas Wijaya Putra (UWP) di Aula Kampus Jl. Benowo No. 1-3 Surabaya. Bertindak sebagai narasumber adalah Komisioner KPU Surabaya Divisi Teknis, Nurul Amalia. Anggota KPU Surabaya Divisi Teknis, Nurul Amalia diawal paparannya menjelaskan tentang 12 prinsip penyelenggaraan pemilu berdasarkan standar internasional.  Menurut Nurul, 12 prinsip tersebut telah dirangkum dalam penyelenggaraan Pemilu di Indonesia menjadi asas LUBER dan JURDIL. Dalam kesempatan tersebut, Nurul menjelaskan mengenai bagaimana penyelenggaraan pemilu sederhana dan peningkatan partisipasi pemilih dalam pemilu. Nurul menjelaskan, penyelenggara pemilu memang melayani semua pemilih dengan adil dan netral. ”Namun, netral bukan berarti tidak memilih. Penyelenggara pemilu tetap punya hak pilih,” imbuh alumnus Universitas Airlangga Surabaya tersebut. Pembekalan berjalan interaktif. Beberapa mahasiswa mengajukan pertanyaan yang berkaitan dengan kepemiluan. Maya, salah satu mahasiswa  yang mengikuti kegiatan tersebut  mengajukan pertanyaan  apakah mungkin KPU membuat sistem lewat digital? Menanggapi pertanyaan tersebut, Nurul Amalia menjelaskan bahwa sejauh ini KPU telah menggunakan sistem yang berbasis IT. KPU Surabaya misalnya, telah melakukan inovasi dengan memanfaatkan teknologi informasi. Untuk mengecek DPT, KPU Surabaya membuat aplikasi yang dapat dipergunakan untuk mengecek apakah pemilih sudah masuk dalam DPT atau belum. ”Melalui smartphone, pemilih dengan mudah melihat apakah sudah terdaftar di DPT dan TPS untuk mencoblos. Sehingga memudahkan pemilih untuk bisa mengetahui lokasi TPS dan bisa mendeteksi dobel pemilih,” jelas Nurul. Pertanyaan lain diajukan oleh peserta pelatihan, Munawi. Pria yang juga menjadi Dewan Penasihat KPR UWP tersebur bertanya tentang bagaimana cara menjadi anggota KPPS di TPS. Sebab, biasanya yang menjadi KPPS adalah RT, RW dan tokoh masyarakat. Menanggapi pertanyaan tersebut, Nurul menjelaskan bahwa syarat menjadi KPPS adalah dengan mendaftar langsung ke PPS. Sesuai dengan Peraturan KPU, sekarang sudah ada batasan bahwa anggota KPPS tidak boleh dua kali. Adanya batas maksimal menjadi KPPS yang hanya dua kali dimaksudkan sebagai regenerasi untuk calon KPPS. ”Ini peluang. jadi jangan sampai terlambat mendapatkan informasi. Untuk batasan umur KPPS itu sendiri  adalah minimal 25 tahun,” ungkap perempuan asli Surabaya tersebut.

Hupmas, KPU Surabaya- Dalam rangka menambah referensi tentang tantangan pelaksanaan Pilkada serentak, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Barat melaksanakan kunjungan ke KPU Kota Surabaya, Kamis (15/12/2016). Pengalaman penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Surabaya Tahun 2015 yang berjalan lancar membuat Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Lombok Barat tertarik untuk bertukar wawasan dengan KPU Kota Surabaya. Rombongan yang terdiri dari Ketua KPU  Kabupaten Lombok Barat , Suhaimi Syamsuri dengan didampingi oleh seluruh anggota KPU Lombok Barat beserta Sekretaris KPU Lombok Barat dan beberapa Kasubag diterima langsung oleh Komisioner KPU Surabaya dan jajaran Sekretariat. Ketua KPU Lombok Barat, Suhaimi Syamsuri,  mengungkapkan bahwa Kabupaten Lombok Barat  akan menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018. Pilkada tersebut merupakan pemilihan kepala daerah kedua yang akan diselenggarakan setelah tahun 2013. Selain untuk bersilaturahmi dengan jajaran KPU Kota Surabaya, KPU Kabupaten Lombok barat berharap mendapatkan gambaran yang lebih jauh tentang penyeleggaraan dalam Pilkada Surabaya Tahun 2015, terutama mengenai pencalonan, logistik, dan sosialisasi. “Senang bisa bersilaturahmi ke KPU Surabaya yang telah sukses dalam penyelenggaraan Pilkada serentak 2015 yang lalu. Surabaya bisa disebut sebagai Kota yang menjadi trending topic dalam pelaksanaan Pilkada Serentak 2015 diantara Kabupaten/Kota lain di Indonesia yang melaksanakan Pilkada,” ungkap Suhaimi. Komisioner KPU Surabaya Divisi SDM dan Partisipasi Masyarakat, Nur Syamsi, menyambut baik kedatangan rombongan KPU Kabupaten Lombok Barat. “Semoga KPU Surabaya dapat memberikan informasi yang dibutuhkan oleh KPU Kabupaten Lombok Barat  dalam mempersiapkan Pilkada Tahun 2018 dan jangan sampai apa yang terjadi di Surabaya pada saat pencalonan yang memakan waktu sangat panjang  terjadi di Lombok Barat,” ungkap Syamsi. Sementara itu, Komisioner KPU Surabaya Divisi Hukum, Purnomo Satriyo Pringgodigdo, memberikan masukan terkait dengan pelaksanaan Pilkada. Purnomo menjelaskan bahwa  dalam Pilwali Surabaya 2015, KPU Surabaya telah melakukan inovasi dengan memanfaatkan teknologi informasi. Untuk mengecek DPT misalnya, KPU Surabaya membuat aplikasi yang  dapat dipergunakan untuk mengecek apakah pemilih sudah masuk dalam DPT atau belum. Aplikasi bertajuk  “KPU Kota Surabaya” ini dapat didownload melalui smartphone dari Playstore Android.  ”Aplikasi ini sangat bermanfaat bagi KPPS untuk untuk mengecek pemilih DPTb-2 yang menggunakan hak pilih dengan KTP,” imbuh Purnomo.

Hupmas, KPU Surabaya- Masa Post Election Period di akhir tahun 2016 benar-benar dimanfaatkan KPU Surabaya untuk melakukan pendidikan pemilih. Jika sebelumnya, KPU Surabaya intens melakukan pendidikan pemilih di kalangan pelajar dan civitas akademika, Kamis (15/12/2016) KPU Surabaya melaksanakan silaturahmi dalam rangka pendidikan pemilih ke Komunitas Roode Brug Soerabaia. KPU Surabaya melakukan kunjungan kepada Komunitas Roode Brug Soerabaia karena melihat bahwa komunitas ini adalah komunitas yang unik dan menarik untuk dirangkul dalam kegiatan pendidikan pemilih. Mengingat kegiatan komunitas tersebut yang sangat variatif dan ekspresif yang menjangkau berbagai kalangan masyarakat Surabaya. Komunitas Roode Brug Soerabaia adalah sebuah komunitas yang bergerak di bidang kesejarahan.  Roode Brug memiliki perpustakaan kecil dengan koleksi buku-buku kuno bertempat di Museum 10 November Surabaya. Komunitas itu didirikan pada November 2010 oleh beberapa arek Surabaya. Nama Roode Brug Soerabaia diambil dari bahasa Belanda yang artinya Jembatan Merah.  Alasan pemilihan nama Jembatan Merah adalah karena tempat tersebut adalah salah satu ikon khas kota Surabaya dan menjadi harapan pendiri agar komunitas ini dapat hadir untuk menjadi jembatan kisah antara generasi terdahulu dengan generasi saat ini dimana ruh Surabaya sebagai Kota Pahlawan semakin tahun semakin memudar. Kegiatan Roode Brug diantaranya melakukan kegiatan reka ulang /reenactment, teatrikal, wisata sejarah,  dokumentasi dan penelitian hingga menerbitkan buku. Kegiatan reka ulang dan teatrikal dilakukan rutin sebulan sekali di museum 10 November Surabaya. Untuk reka ulang paling besar melibatkan ratusan orang dilakukan setiap tahun sekali pada peringatan 10 November yang diberi nama Parade Juang. Kedatangan KPU Surabaya yang diwakili oleh Komisioner KPU Surabaya Divisi SDM dan Partisipasi Masyarakat, Nur Syamsi dan didampingi oleh Kepala Sub Bagian Teknis dan Hupmas KPU Surabaya, Nurita Paramita, disambut hangat oleh anggota Roode Brug. Komisioner KPU Surabaya Divisi SDM dan Partisipasi Masyarakat, Nur Syamsi, mengungkapkan, kedatangan KPU Surabaya selain untuk bersilaturahmi, juga untuk bertukar pendapat tentang kepemiluan dengan teman-teman dari Komunitas Roode Brug Soerabaia. “Kegiatan yang dilaksanakan oleh komunitas ini tenyata sangat variatif dan ekspresif dengan melibatkan banyak massa  seperti dalam pelaksanaan Parade Juang yang merupakan event besar setiap tahun yang diselenggarakan jelang Hari Pahlawan 10 November,” ungkap Nur Syamsi. Nur Syamsi berharap, ke depan akan ada kerja sama yang lebih erat antara KPU Surabaya dengan Roode Brug. ”Kami berharap dapat diberikan kesempatan untuk melakukan kegiatan pendidikan pemilih pada even-even yang diselenggarakan oleh Roode Brug Soerabaia yang melibatkan beragam lapisan masyarakat,” imbuh alumnus Universitas Negeri Surabaya tersebut. Ady Setyawan, salah seorang pendiri Roode Brug Soerabaia, menyambut baik apa yang dilakukan oleh KPU Surabaya sebagai penyelenggara pemilu dengan merangkul tidak hanya sekolah dan kampus saja, tapi juga komunitas-komunitas yang ada di Surabaya. “Kami berterima kasih atas kedatangan KPU. Dengan adanya informasi yang disampaikan maka kami lebih memahami pentingnya hadir dalam sebuah pemilihan dan bagaimana alur tindakan jika terjadi kecurangan,”ungkap pria yang juga penghobi lari lintas medan tersebut.