Berita Terkini

Hupmas, KPU SURABAYA- Kesuksesan penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Surabaya 2015 ternyata menggaung hingga ke Serambi Mekah. Empat orang camat dari Kabupaten Aceh Tengah Jumat (02/12/2016) melakukan studi komparatif ke KPU Surabaya. Mereka ingin berbagi informasi mengenai penyelenggaraan Pilkada serentak. Ketua KPU Surabaya, Robiyan Arifin, mengungkapkan terima kasih dan apresisinya terhadap kedatangan Camat dari Aceh Tengah. ”Menjadi kehormatan bagi kami karena rekan-rekan sekalian berkunjung dan berbagi informasi ke KPU Surabaya,” ucap Robiyan. Camat Linge Kabupaten Aceh Tengah, Agus Kasim, mengatakan bahwa mereka adalah perwakilan dari 14 Camat di Aceh Tengah. Camat Aceh Tengah ingin mengetahui bagaimana seharusnya mereka memberikan fasilitasi terhadap penyelenggaraan Pilkada. ”Bagaimanapun juga, suksesnya penyelenggaraan Pilkada tidak lepas dari fasilitasi yang diberikan Pemkab, dalam hal ini Camat,” ungkap Agus. Menanggapi hal tersebut, Komisioner KPU Surabaya Divisi Hukum, Purnomo Satriyo Pringgodigdo, menyampaikan bahwa Peraturan Perundangan memberikan ruang kepada Pemda untuk memberikan fasilitasi kepada KPU/KIP dalam penyelenggaraan Pilkada. Purnomo mencontohkan bentuk fasilitasi untuk kegiatan sosialisasi. Pemda dapat membantu KPU kabupaten/kota untuk memberikan kepada informasi  kepada masyarakat mengenai waktu dan tata cara pencoblosan. ”Berbeda dengan kampanye yang bermuatan ajakan untuk memilih salah satu pasangan calon yang dilakukan oleh tim kampanye,” jelas Purnomo. Sementara itu, Komisioner KPU Surabaya Divisi SDM dan Partisipasi Masyarakat, Nur Syamsi, mengungkapkan, untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam Pilkada, diperlukan hubungan yang sinergis dengan para pengampu kepentingan. Di kecamatan, lanjut Syamsi, Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), juga berkewajiban melaksanakan sosialisasi untuk menggerek partisipasi masyarakat di wilayahnya. ”Nah, camat sebagai tokoh formal di wilayahnya diharapkan turut berperan untuk membantu konstruksi hubungan harmonis dengan para pengampu kepentingan,” tambah pria asli Lamongan tersebut.

Hupmas, KPU SURABAYA– Setelah melakukan beberapa mentoring dan monitoring pelaksanaan pemilihan umum di sekolah dan kampus, KPU Surabaya melakukan evaluasi pendidikan pemilih. Hasilnya, KPU Surabaya akan menyusun skema pendidikan penyelenggaraan pemilu untuk sekolah dan kampus. Hasil evaluasi tersebut dibahas dalam rapat pleno rutin mingguan KPU Surabaya, Kamis (01/12/2016). Rapat pleno dihadiri seluruh komisioner, jajaran Sekretariat, dan bendahara. Komisioner Divisi SDM dan Partisipasi Masyarakat, Nur Syamsi, mengungkapkan bahwa berdasarkan hasil mentoring dan monitoring selama dua bulan terakhir, pemilu ke sekolah dan kampus masih kurang optimal dari sisi penyelenggaraan. ”Sebuah hal yang wajar karena memang mereka bukan penyelenggara pemilu,” kata Nur Syamsi. Namun demikian, sebagai penyelenggara pemilu KPU Surabaya wajib memberikan baik pendidikan pemilih maupun penyelenggaraan pemilu. Harapannya, lanjut Nur Syamsi, pesan dan nilai pemilu yang betul bisa diadopsi dan diaplikasikan baik untuk kegiatan sekolah dan kampus maupun untuk kehidupan bermasyarakat. Oleh karena itu, rapat pleno menugaskan kepada Divisi Teknis, Nurul Amalia, untuk menyiapkan skema pendidikan penyelenggaraan pemilu untuk sekolah dan kampus. Termasuk, standar teknis penyelenggaraan yang demokratis. ”Skema itu mungkin tidak bisa diaplikasikan tahun ini. Namun, di tahun depan skema tersebut dapat menjadi petunjuk bagi KPU Surabaya untuk melaksanakan pendidikan pemilih,” ungkap Nurul Amalia. Selanjutnya, rapat pleno menginstruksikan kepada Divisi Teknis untuk memaparkan skema tersebut pada rapat pleno dua minggu mendatang.

Hupmas, KPU SURABAYA- Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP), Universitas Airlangga Surabaya menyelenggarakan pemilihan Presiden Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) dan Badan Legislatif Mahasiswa (BLM) tahun 2016. KPU Surabaya berkesempatan memonitor pelaksanaan pemungutan suara yang dilaksanakan pada Kamis (01/12/2016) di Kampus B Unair. Pemilihan Presiden BEM FISIP Unair diikuti oleh tiga pasangan calon. Masing-masing pasangan harus calon didukung oleh minimal satu partai politik. Untuk mendirikan partai politik di FISIP Unair, mereka harus mengantongi minimal lima persen dukungan dari total mahasiswa aktif yang tersebar di tujuh program studi. ”Dukungan tersebut diverifikasi oleh KPUM,” ungkap Ketua KPUM FISIP Unair 2016 Fajar Cahyadi. Komisioner KPU Surabaya Divisi Teknis, Nurul Amalia, dan Divisi Hukum, Purnomo Satriyo Pringgodigdo, berbagi masukan mengenai teknis penyelenggaraan pemungutan suara Presiden BEM dan BLM. Nurul memberikan masukan mengenai poster daftar calon baik Presiden BEM maupun calon BLM yang tidak disediakan di TPS. ”Daftar calon yang memuat foto dan visi misi di TPS akan membantu pemilih untuk memberikan preferensi jika mereka belum punya pilihan,” ucap alumnus Unair tersebut. Sementara itu, Purnomo menanyakan mengenai kendala yang dihadapi oleh Komisi Pemilihan Umum Mahasiswa (KPUM) FISIP Unair terkait penyelenggaraan pemilihan. ”Kami terkendala waktu persiapan yang mepet,” ungkap Fajar Cahyadi. Pada pemilihan kedepan, Purnomo menyarankan agar KPUM FISIP Unair meminta pendampingan dari KPU Surabaya untuk menyiapkan penyelenggaraan pemilihan. ”Jika berkenan, kami paling tidak dapat memberikan masukan terkait teknis penyelenggaraan pemilu di FISIP Unair,” ungkap pria asli Surabaya tersebut.

Hupmas, KPU SURABAYA- Sebagai penyelenggara pemilu, KPU Surabaya berkomitmen untuk memberikan pendidikan penyelenggaraan pemilu sedini mungkin kepada pemilih pemula. Salah satunya kepada Panitia Pemiliha Umum (PPU) Keluarga Mahasiswa Teknik Material dan Metalurgi (MMT) FTI ITS. Kamis (01/12/2016), KPU Surabaya melaksanakan mentoring kepada perwakilan PPU MMT FTI ITS di Kantor KPU Surabaya. Rencananya, Himpunan Mahasiswa Teknik Material dan Metalurgi (HMMT) FTI ITS akan mengadakan Pemilihan Umum Ketua Himpunan pada 5-6 Desember 2016. Oleh karena itu, sebelum pelaksanaan pemilu, KPU Surabaya dan PPU HMMT FTI ITS berdiskusi mengenai persiapan pelaksanaan pemilu. Salah satu anggota PPU HMMT FTI ITS, Faris, menjelaskan bahwa tim legislatif di jurusan menyusun peraturan perundang-undangan untuk penyelenggaraan pemilu. PPU dibentuk oleh Tim Legislatif untuk menjadi penyelenggara pemilu. ”Aturan teknis penyelenggaraan juga menjadi hasil pembahasan tim legislatif kami,” ungkap Faris. Salah satu hal unik dari tahapan penyelenggaraan Ketua HMMT FTI ITS adalah proses pemutakhiran daftar pemilih. Menurut Faris, tidak semua mahasiswa aktif dapat serta merta menjadi pemilih. ”Hanya anggota himpunan mahasiswa saja yang mempunyai hak pilih. Untuk menjadi anggota, mahasiswa harus mengikuti orientasi mahasiswa di jurusan,” papar Faris. PPU MMT FTI ITS memfasilitasi calon untuk melakukan kampanye melalui media sosial line. Sedangkan kampanye menggunakan media sosial yang lain tidak diperkenankan. ”Karena kami tidak bisa mengawasi kampanye melalui media sosial yang lain,” tambah mahasiswa angkatan 2014 tersebut. Dalam diskusi tersebut, Komisioner KPU Surabaya Divisi SDM dan Partisipasi Masyarakat, Nur Syamsi, mengungkapkan sebagai penyelenggara pemilu KPU Surabaya berharap dapat memberikan perspektif yang tepat mengenai bagaimana penyelenggaraan pemilu yang demokratis. ”Harapannya, sharing  dari kami dapat menjadi masukan bagi penyelenggaraan pemilu di HIMA Jurusan Teknik Material dan Metalurgi ITS,” ucap alumnus Unesa tersebut. Sementara itu, Komisioner KPU Surabaya Divisi Umum, Keuangan, dan Logistik, Miftakul Ghufron, menyampaikan harapannya agar KPU Surabaya diperkenankan untuk melakukan monitoring pelaksanaan pemilu di HMMT FTI ITS. ”Dengan melihat secara langsung pelaksanaannya, kami berharap mendapat masukan untuk menyusun standar penyelenggaraan pemilu untuk kampus dan sekolah yang demokratis,” tutur alumnus UIN Sunan Ampel tersebut.

Hupmas, KPU Surabaya- Setelah mendapatkan surat persetujuan dari KPU RI dan Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI), KPU Surabaya bekerja sama dengan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Surabaya memulai proses lelang pemusnahan/penghapusan surat suara, Selasa (29/11/2016). Bertempat di Gudang Logistik Pemilu KPU Surabaya, Kompleks Pergudangan Margomulyo 66 Kav. 7 Surabaya, KPU Surabaya melaksanakan aanwijzing (penjelasan lelang). Panitia lelang melaksanakan penjelasan lelang  bagi para peminat/calon peserta lelang limbah Surat Suara Pemilu Legislatif Tahun 2014, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014, Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur Tahun 2013 dan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Surabaya Tahun 2010. Sekretaris KPU Surabaya, Sunarno Aristono, memaparkan, pada saat aanwijzing, para calon peserta lelang hadir untuk melihat fisik barang yang akan dilelang. ”Calon peserta lelang menaksir barang yang dilelang tersebut apakah sesuai dengan nilai limit,” ungkap Aristono. Terdapat delapan calon peserta lelang yang menghadiri aanwijzing. Komisioner KPU Surabaya Divisi Umum, Keuangan, dan Logistik, Miftakul Ghufron mengungkapkan harapannya agar lelang berjalan lancar. ”Semoga lelang berhasil dan selesai tepat waktu,” ungkap pria asli Grobogan, Jawa Tengah tersebut.

Surabaya, KPU SURABAYA –KPPN I Surabaya mengadakan sosialisasi terkait dengan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Kartu Indonesia Sehat (KIS) Bagi Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN)  dan Peraturan Direktur Jenderal (Perdirjen) Perbendaharaan Nomor Per-31/PB/2016 yang terkait dengan tata cara pembayaran  penghasilan bagi PPNPN. Sosialisasi dilaksanakan pada Rabu (30/11/2016) di Ballroom Hotel Hariss, Surabaya. Kepala KPPN I Surabaya, M. Agus Lukman Hakim, dalam pemaparannya menyampaikan tujuan penyusunan Perdirjen tersebut adalah memberikan pedoman pelaksanaan pembayaran penghasilan PPNPN yang seragam, menyenderhanakan sistem pelaksanaan pembayaran penghasilan PPNPN,  pembayaran penghasilan PPNPN dapat dilaksanakan secara giral (langsung ke rekening PPNPN) dan tepat waktu, serta terbentuknya database PPNPN yang dapat dimanfaatkan untuk perencanaan penganggaran penyelenggaraan jaminan kesehatan. Adapun pembayaran penghasilan PPNPN, lanjut Agus, dapat dibayarkan setiap bulan dengan menggunakan aplikasi yang terintegrasi yaitu melalui aplikasi SAS - GPP. Dengan adanya PPNPN akan terkoneksi seperti PNS. Implementasi PPNPN ini sudah mulai dilaksanakan bulan September yang lalu  sehingga pembayaran gaji harus melalui rekening masing-masing pegawai dan tidak lagi melalui rekening bendahara. Bendahara APBN KPU Surabaya, Endang SAR, mengungkapkan, KPU Surabaya sudah melaksanakan implementasi pembayaran gaji melalui rekening masing-masing PPNPN. “Untuk PPNPN, sudah dilaksanakan secara giral sejak sejak September 2016,” ucap perempuan asli Surabaya tersebut.