Berita Terkini

Hupmas, Surabaya-Seiring dengan reformasi birokrasi di tubuh Komisi Pemilihan Umum (KPU), KPU Provinsi Jawa Timur beberapa waktu lalu mengadakan Bimbingan Teknis (Bimtek) Sistem Informasi Penyelenggara Pemilu (SIPP). Pada kesempatan tersebut, KPU Kota Surabaya mengirimkan dua staf sekretariat untuk hadir dalam bimtek SIPP, yaitu  Raditya Dwita Ardana dan Idris Rochmad. Rabu (24/08/2016), bertepatan dengan kegiatan rutin forum reboan, kedua operator yang mengikuti Bimtek membagikan oleh-oleh berupa materi yang disampaikan dalam Bimtek SIPP 10-12 Agustus 2016. Dalam paparannya, Idris Rochmad menjelaskan bahwa SIPP itu sendiri adalah upaya peningkatan kapasitas lembaga KPU. Penggunaan aplikasi SIPP ini diharapkan menghasilkan data penyelenggara pemilu secara mutakhir dan terintegrasi sehingga rekam jejak kinerja penyelenggara pemilu dapat dipantau publik dan dapat menjadi raport bagi individu penyelenggara pemilu. “Grand design pendataan melalui SIPP ini sebagai peningkatan kapasitas lembaga KPU,  untuk menunjukan asas transparansi kepada masyarakat,” papar Idris. Idris menambahkan, kebijakan Sumber Daya Manusia di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum diantaranya menyangkut Struktur Organisasi, Kebijakan Pegawai dan SIPP. Sedangkan SDM KPU dapat dipetakan berdasarkan levelnya yang terbagi antara Komisioner dan Sekretariat, berdasarkan jenis badan penyelenggara terbagi menjadi Permanen dan Ad Hock dan berdasarkan status kepegawaiannya dibedakan antara Organik dan DPK serta Tenaga Honorer. Aplikasi SIPP ini merupakan media informasi penyelenggara pemilu yang didalamnya terdiri dari aplikasi data komisioner, aplikasi badan ad hock, aplikasi data PNS, aplikasi presensi on line, aplikasi Sasaran Kinerja Pegawai dan  Regulasi. “Sistem informasi  ini mengintegrasikan berbagai data yang berkaitan dengan data komisioner dan badan adhock serta menyediakan basis data, akses data dan informasi pendukung untuk pengambil keputusan,” tambah Idris. Raditya Dwita Ardana pun turut menjelaskan bahwa, pada prinsipnya SIPP bukan merupakan aplikasi baru tetapi sudah ada sejak lama, yaitu aplikasi Siadka yang kemudian dikembangkan menjadi SIPP agar sifatnya lebih luas agar dengan mudah bisa dipahami seluruh penyelenggara Pemilu baik permanen maupun ad hock. Sementara itu masih terkait dengan progress input data aplikasi SIPP, hingga Rabu (24/08/2016) hampir seluruh data tentang Komisioner, Sekretariat KPU Kota Surabaya dan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) 15 kecamatan dari jumlah keseluruhan 31 kecamatan di Kota Surabaya telah diinput oleh operator SIPP. KPU Kota Surabaya terus berupaya melakukan input data terkait Penyelenggara Pemilu kedalam aplikasi Sistem Informasi Penyelenggara Pemilu (SIPP). Data yang diinputkan meliputi data Komisioner, Data Sekretariat, dan Data badan AdHoc. Hal ini dilakukan untuk mendokumentasikan secara digital terhadap data keseluruhan penyelenggara selama penyelenggaraan Pemilu di Indonesia khususnya di Kota Surabaya, selain itu supaya data penyelenggara pemilu dapat diakses secara online, dan dapat mengidentifikasi orang yang telah dua kali menjabat sebagai penyelenggara pemilu. Target KPU Kota Surabaya yaitu dapat mendokumentasikan seluruh penyelenggara pemilu mulai dari tahun 2003 hingga sekarang kedalam aplikasi SIPP, paling tidak dalam waktu satu bulan ke depan KPU Kota Surabaya sudah memiliki dokumentasi digital terhadap penyelenggara Pilwali Surabaya Tahun 2015 secara lengkap.

Hupmas, KPU SURABAYA- Suksesnya penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Surabaya tahun 2015 lalu ternyata masih menjadi daya terik tersendiri bagi KPU Kabupaten/Kota lain yang akan menyelenggarakan Pilkada 2017 mendatang. Senin (22/08/2016), KPU Kabupaten Boalemo, gorontalo mengunjungi KPU Kota Surabaya. Rombongan dipimpin oleh Ketua KPU Boalemo, Amir Dj. Koem dan diterima oleh Komisioner KPU Surabaya beserta Sekretaris dan Kasubbag. Amir mengemukakan, tujuan kedatangan KPU Boalemo dalam rangka studi kasus terkait pemeriksaan kesehatan bagi pasangan calon saat Pilwali 2015 lalu. Selain itu, KPU Boalemo juga mengharapkan adanya masukan KPU Surabaya sebagai sesama penyelenggara agar Pilkada berjalan lancar dan tetap menjunjung tinggi integritas.  Komisioner KPU Surabaya Divisi Hukum, Purnomo Satriyo Pringgodigdo, mengungkapkan, KPU Surabaya beserta KPU Kabupaten/Kota lain di Jatim yang menyelenggarakan Pilkada 2015 dibantu oleh KPU Provinsi Jawa Timur untuk berkoordinasi dengan Rumah Sakit Pemerintah dan Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Jawa Timur. ”Ada tiga RS yang direkomendasikan IDI dan KPU Jatim untuk dapat melaksanakan tes kesehatan bagi pasangan calon, yaitu RSUD dr. Soetomo Surabaya, RSUD dr. Siaful Anwar Malang, dan RSUD dr. Soebandi Jember. ”Karena kami berada di Surabaya, maka dipilihlah RSUD dr. Soetomo,” papar Purnomo. Pria asli Surabaya tersebut menambahkan, biaya pemeriksaan pasangan calon sudah diumumkan oleh RSUD dr. Soetomo. ”Sehingga, biaya pemeriksaan pasangan calon dapat diketahui secara transparan,” ucap Purnomo. Mengenai ketidakpastian pendaftaran pasangan calon yang dialami KPU Surabaya saat Pilwali 2015 lalu, Purnomo mengungkapkan, KPU Surabaya meminta IDI untuk secara fleksibel tetap dapat memeriksa pasangan calon sesuai tahapan penyelenggaraan yang telah diubah karena adanya perpanjangan dan pembukaan kembali pendaftaran pasangan calon. Selanjutnya, Komisioner KPU Boalemo Divisi Umum, Keuangan, dan Logistik, Jan P Tuna, menanyakan mengenai pelaksanaan lelang KPU Surabaya saat Pilwali 2015 lalu. Sekretaris KPU Surabaya, Sunarno Aristono, menjelaskan, KPU Surabaya melaksanakan lelang pengadaan logistik Pilwali melalui Unit Layanan Pengadaan (ULP) Pemkot Surabaya. ”Pada saat itu, KPU RI dan KPU Provinsi belum memiliki ULP sehingga kami melaksanakan lelang melalui ULP Pemkot Surabaya,” tutur Aristono.

Hupmas, KPU Surabaya- Sistem Informasi Penyelenggara Pemilu (SIPP) menjadi salah satu fokus pembenahan yang dilakukan oleh KPU RI selama kurun waktu post election. Oleh kerena itu, KPU Surabaya juga berbenah dalam melaksanakan pendataan SIPP. Sesuai dengan instruksi KPU RI dan KPU Provinsi Jawa Timur, KPU kabupaten/kota diminta untuk menginput data komisioner KPU Kabupaten/Kota, Jajaran Sekretariat, dan PPK. Oleh karena itu, pleno rutin KPU Surabaya pada Senin (22/08/2016) memerintahkan kepada Divisi SDM dan Partisipasi Masyarakat untuk segera melaksanakan entri data tersebut.  Dua orang staf Subbag Keuangan, Umum, dan Logistik yaitu Raditya Dwita Ardhana dan Idris Rochmad ditugaskan sebagai operator SIPP. Mereka inilah yang menggawangi SIPP KPU Surabaya. ”Operator SIPP sudah mulai melakukan input data dan perkembangannya akan dilaporkan kepada pleno. Untuk input data komisioner dan sekretariat ditargetkan selesai akhir Agustus,” ungkap Komisioner Divisi SDM dan Partisipasi Masyarakat, Nur Syamsi. Sementara mengenai e-ppid, yaitu aplikasi pelayanan informasi publik secara online, pleno juga memerintahkan Divisi SDM dan Partisipasi masyarakat untuk melakukan updating laman e-ppid. Sesuai dengan surat KPU RI Nomor 464/KPU/VIII/2016 tentang Pengawasan Pengelolaan Aplikasi PPID online di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, KPU RI meminta KPU Provinsi untuk melakukan pengawasan terhadap pengelolaan aplikasi PPID online. Oleh karena itu, KPU Surabaya melakukan beberapa pembenahan terkait pengelolaan e-ppid. ”Subbag Teknis dan Hupmas, mohon dalam minggu ini disusun draf untuk pengisian e-ppid untuk dilaporkan kepada pleno berikutnya,” kata Nur Syamsi.

Hupmas, Surabaya – Ada yang unik di halaman kantor KPU Kota Surabaya, Rabu, 17 Agustus 2016 setelah berlangsungnya Upacara Bendera Memperingati HUT RI ke 71. Nampak seluruh jajaran Komisioner dan Sekretariat enggan meninggalkan halaman setelah selesai upacara. Apa yang membuat peserta upacara begitu antusias? Ternyata setelah upacara usai, MC mengumumkan akan ada penyerahan hadiah bagi para pemenang lomba HUT Kemerdekaan RI ke-71 yang telah berlangsung sejak tanggal 4 sampai 16 Agustus 2016.  Sekretaris KPU Surabata, Sunarno Aristono mengungkapkan, untuk kompetisi olah raga para pemenang sudah bisa diketahui langsung usai pertandingan. Namun, untuk perlombaan tumpeng sendiri baru diumumkan setelah pelaksanaan Upacara Bendera. “Juri sebenarnya bingung untuk menentukan juara jika harus ada juara 1 dan seterusnya, karena semua memiliki ciri khas sendiri, punya tema sendiri, punya taste tersendiri. Jadi dibuatlah 4 (empat) kategori dan semua mendapat hadiah sebagai wujud ucapan terimakasih dari KPU Surabaya untuk hasil jerih payah dan kekompakan para staf yang sampai berjibaku menyiapkan tumpeng,” ungkap Pak Aris setelah usai acara. Sementara itu, Ketua KPU Surabaya, Robiyan Arifin mengucapkan selamat kepada para pemenang lomba HUT Kemerdekaan RI ke-71. ”Saya senang karena dengan adanya lomba-lomba ini, semangat kerja dan kekompakan kita semakin meningkat,” ujar Robiyan.     Berikut daftar para pemenangnya : Tenis Meja Putra Juara 1 : Dwi Setyo Hartokumoro Juara 2 : Drh. Sunarno Aristono, M.Si Juara 3 : Katmiran Tenis Meja Putri Juara 1 : Nurul Amalia, S.Si Juara 2 : Endang SAR, SH, MH. Juara 3 : Ririn Frebianti, SE Bulutangkis Putra Juara 1 : Arif Wijaksono, S.Sos Juara 2 : Moch. Fathoni Juara 3 : Supardi Prasetyo Bulutangkis Putri Juara 1 : Kwartika Candra Dewi, SE Juara 2 : Endang SAR, SH, MH Juara 3 : Prahastiwi Kurnia S, SH Catur Juara 1 : Moch. Fathoni Juara 2 : Miiftakul Gufron Juara 3 : Arif Wijaksono, S.Sos Tumpeng Kategori Terbaik (Sub Bagian Teknis dan Hupmas) Kategori Kreativitas dan Semangat (Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik) Kategori Sesuai Tema dan Kekompakan Tim (Sub Bagian Hukum) Kategori Favorit (Sub Bagian Program dan Data)

Aksesibilitas bagi penyandang disabilitas menjadi faktor penting yang harus diperhatikan dalam penyelenggaraan Pilkada. Alfian Andhika Yudhistira, Relawan Demokrasi KPU Surabaya saat Pilwali Surabaya memberikan pendapatnya mengenai aksesibilitas ini. Mahasiswa kelahiran Surabaya 30 Oktober 1997 ini merupakan Penyandang Disabilitas Netra. Alfian, lulusan SMA Negeri 8 Surabaya, saat ini sedang menempuh pendidikan di Jurusan Antropologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Airlangga Surabaya. Alfian merupakan mahasiswa tuna netra total pertama yang diterima di Unair, penerima beasiswa Bidikmisi. Secara umum, bagaimana pelayanan penyelenggara pemilu kepada penyandang disabilitas saat Pilwali Surabaya 2015 lalu, terutama pada saat pemungutan suara? Menurut saya, secara umum pelayanan penyelenggara pemilu 2015 cukup baik. Namun, ada beberapa hal yang kiranya dapat diperbaiki agar penyelenggaraan kedepan lebih baik lagi diantaranya adalah: Kurangnya pemahaman penyelenggara tentang tata cara pendampingan penyandang disabilitas; Ada beberapa TPS yang petugas TPS tersebut tidak mengetahui fungsi template; Beberapa TPS bilik yang tersedia masih terlalu mepet dengan tembok sehingga pengguna kursi roda ada yang kesulitan. Untuk Templete surat suara, apakah sudah memudahkan bagi penyandang disabilitas netra dalam membaca surat suara? Dalam pelaksanaan Pilwali Surabaya 2015, Templete sudah cukup mudah digunakan untuk penyandang disabilitas netra, namun masih ada beberapa template yang huruf Braille nya kurang timbul. Kemudahan akses apa saja yang dibutuhkan bagi penyandang disabilitas untuk menggunakan hak pilihnya saat Pemilu? Kebutuhan akses sudah cukup terpenuhi pada saat Pilwali Surabaya 2015, kiranya diperlukan juga video tutorial tata cara pemungutan suara penyandang disabilitas agar sosialisasi lebih mudah dan cepat. Salah satu yang masih menjadi permasalahan dalam pelayanan penyandang disabilitas adalah kurang validnya data mengenai pemilih penyandang disabilitas. Pada saat petugas pemutakhiran daftar pemilih melakukan pemutakhiran dari rumah ke rumah, banyak keluarga yang tidak melaporkan jika ada anggota keluarga yang disabilitas. Ketidaktahuan ini menyebabkan kurangnya pelayanan. Bagaimana pendapat anda mengenai hal tersebut? Menurut pendapat saya, ada beberapa solusi yang kiranya dapat memudahkan pencatatan data: diantaranya adalah: Jika di salah satu keluarga petugas menemui/mencurigai adanya penyandang disabilitas namun keluarga tidak melaporkan kepada petugas, Petugas dapat mencari informasi tentang keberadaan keluarga tersebut kepada tetangga-tetangganya; Jika keluarga enggan melaporkan keberadaan anggota keluarganya yang disabilitas dikarenakan malu, dan lain-lain, kita dapat membawa salah satu penyandang disabilitas yang sudah mandiri dan sukses agar dapat memberikan kesadaran kepada keluarga tersebut Dengan beberapa cara di atas, kiranya kevalidan data dapat lebih baik. Bagaimana bentuk sosialisasi yang paling tepat baik mengenai waktu maupun tata cara pemungutan suara bagi penyandang disabilitas? Sosialisasi yang paling tepat  adalah dengan simulasi di beberapa lembaga/sekolah yang dindalamnya terdapat penyandang disabilitas. Masukan agar akses pengguna hak pilih bagi penyandang disabilitas lebih mudah pada pemilu/pemilihan ke depan? Untuk penyelenggaraan Pemilu ke depannya, harapan saya adalah: Saat diadakan sosialisasi bagi penyandang disabilitas, penyandang disabilitas diharuskan membawa identitas dirinya baik berupa KTP/KK/kartu pelajar yang difungsikan untuk menunjukkan bahwa mereka merupakan warga kota Surabaya. Hal ini perlu dilakukan agar sosialisasi tepat sasaran. Sosialisasi tata cara pemungutan suara kepada penyelenggara agar lebih ditingkatkan supaya tidak terjadi kesalahpahaman antara petugas dengan penyandang disabilitas.