Berita Terkini

Pengalaman adalah guru terbaik. Pepatah ini senantiasa diingat oleh KPU Surabaya sebagai penyelenggara pemilu. Hasil evaluasi pada pemilu-pemilu sebelumnya menjadi catatan dan pengingat untuk melangkah ke arah yang lebih baik kedepannya. Empat orang Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) yang beberapa waktu lalu berkunjung ke KPU Surabaya memberikan catatan mengenai Pilwali Surabaya 2015. Mereka adalah Syaiful Afandi (PPK Lakarsantri), Nuri Mardiana (PPK Lakarsantri), Robiatul Rohmah (PPK Semampir), dan Siti Lailatus Sofiyah (PPK Rungkut). Bagaimana pendapat Anda tentang penyelenggaraan Pilwali Surabaya 2015 lalu? Robiatul Rohmah : Luar biasa. Pada penyelenggaraan Pilwali 2015, kami lebih terstruktur dalam melaksanakan pekerjaan. Program kerja sudah jelas sehingga masing-masing tahu harus mengerjakan apa. Nuri Mardiana : Saya baru kali ini menjadi penyelenggara pemilu. Sebuah tantangan baru bagi saya untuk terus belajar. Bimbingan dan arahan dari KPU Surabaya membuat saya paham bagaimana mekanisme kerja PPK sebagai bagian dari penyelenggara Pemilu. Siti Lailatus Sofiyah : Semakin mantap. Kebetulan saya sudah pernah menjadi penyelenggara pemilu dan pilkada. Ada perbaikan kinerja yang signifikan sehingga penyelenggara di tingkat bawah lebih lancar dalam bekerja. Apalagi jajaran komisioner kompak dan proporsional dalam pembagian tugasnya. Komunikasi yang lancar dengan komisioner membuat pekerjaan menjadi lebih ringan. Syaiful Afandi : Peningkatan yang luar biasa dibanding pemilu dan pilkada sebelumnya. terutama dalam distribusi logistik. Bagaimana dengan proses pemutakhiran data pemilih?  Robiatul Rohmah : Untuk pemutakhiran data pemilih, pemetaan TPS harus diperbaiki lagi. Jumlah TPS yang berkurang membuat kami kesulitan memetakan TPS. Pemetaan TPS yang kurang pas juga akan berimbas pada partisipasi masyarakat. Apalagi banyak TPS yang lokasinya bergeser dibanding saat Pemilu 2014. Beberapa warga masih kebingungan mencari TPS-nya. Mungkin sosialisasi alamat TPS harus lebih banyak. Nuri Mardiana : Adanya aplikasi SIDALIH memudahkan PPK dan PPS dalam melakukan updating data pemilih. Kami memang dituntut untuk cepat paham dan menyesuaikan diri dengan aplikasi ini. Selama kami mengikuti aturan main yang ditetapkan, pemutakhiran dapat berjalan lancar. Sebaiknya, PPK yang bertugas di bagian data memang harus bisa komputer, terutama excel agar pekerjaan lebih mudah dan cepat. Siti Lailatus Sofiyah : Karena saya sudah aktif pada Pemilu 2014 dan kebetulan juga mengurusi DPT, data yang dimutakhirkan pada Pilwali 2015 ini lebih mudah. Sebab, data awal yaitu DPT Pemilu terakhir (2014) sudah bagus. Sehingga, lancar-lancar saja kami melaksanakan pemutakhiran daftar pemilih. Syaiful Afandi : Untuk tingkat PPK dan PPS tidak ada persoalan yang berat dalam pemutakhiran daftar pemilih. Tingkat kesalahan juga relatif bisa diminimalisir karena data ganda sudah berkurang. Apalagi kami juga mendatangi langsung pemilih yang diduga ganda untuk diverifikasi secara faktual.   Bimbingan Teknis Logistik Pilwali Surabaya Tahun 2015, 1 Desember 2015   Bagaimana dengan distribusi logistik? Robiatul Rohmah : Ketepatan jumlah dan jenis formulir lebih tinggi. Pada Pilwali 2015 lalu, jika ada kekurangan jumlah logistik juga cepat dipenuhi. Sehingga, kami tidak menungu dalam ketidakpastian. Nuri Mardiana : Distribusi logistik di kecamatan dilaksanakan dengan kerja tim sehingga pekerjaan tidak terasa berat. KPU Surabaya juga memberikan arahan yang jelas mengenai distribusi logistik sehingga meminimalisir kesalahan. Siti Lailatus Sofiyah : Karena kami di PPK dan PPS sudah kompak, maka distribusi logistik tidak terasa berat. Alhamdulillah semua berjalan lancar di Kecamatan Rungkut. Syaiful Afandi : Distribusi logistik terjadwal cepat. Sehingga kami juga bisa mengeset logistik di kecamatan lebih cepat. Jumlah dan jenisnya juga lebih akurat. Mungkin karena dikawal langsung dari staf sekretariat KPU distribusi logistiknya. Apakah program sosialisasi yang digagas KPU Surabaya sudah mencukupi kebutuhan sosialisasi di lapangan? Robiatul Rohmah : Program sosialisasi sudah cukup bagus. KPU Surabaya memberikan arahan mengenai detail kerja. Output juga relatif terukur karena setiap bulan kami diminta menyerahkan laporan kegiatan sosialisasi. Hanya saja, kami di Semampir memang terkendala partisipasi masyarakat yang rendah untuk datang ke TPS. Faktor jarak TPS dengan tempat tinggal pemilih mungkin menjadi salah satu penyebabnya. Nuri Mardiana : Saya belajar banyak untuk dapat melakukan sosialisasi kepada masyarakat. Untungnya, KPU Surabaya memberikan bimbingan teknis kepada kami mengenai bagaimana melakukan sosialisasi yang mengena namun tetap menjaga etika sebagai penyelenggara pemilu. Siti Lailatus Sofiyah : Program sosialisasi KPU Surabaya saat Pilwali 2015 kemarin sebetulnya sudah cukup bagus dan menyentuh lapisan masyarakat hingga RT dan RW. Sosialisasi memang menjadi salah satu ujung tombak keberhasilan Pilwali. Kami di Rungkut melakukan usaha ekstra untuk sosialisasi. Alhamdulillah partisipasi pemilih di Rungkut di atas rata-rata partisipasi pemilih di Surabaya. Partisipasi pemilih di Rungkut hanya kalah dari Pakal. Syaiful Afandi : Program sosialisasi KPU Surabaya pada Pilwali 2015 ini cukup beragam dan menyesuaikan dengan kondisi di lapangan. Kami cukup diberi ruang untuk berkreasi melakukan sosialisasi sesuai dengan kearifan lokal.   Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Perolehan Suara Pilwali Surabaya Tahun 2015, 16 Desember 2015   Bagaimana dengan teknis pemungutan, penghitungan suara, dan rekapitulasi hasil penghitungan suara?  Robiatul Rohmah : Proses pemungutan dan penghitungan suara cukup lancar. Hanya memang perlu lebih banyak bimtek terutama kepada PPS dan KPPS supaya ke depan pelayanan kepada pemilih bisa lebih baik. Nuri Mardiana : Kami melakukan pendampingan kepada PPS dan KPPS untuk memastikan pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara berjalan sesuai aturan. Siti Lailatus Sofiyah : Saya punya pengalaman mengesankan saat penghitungan suara di TPS dan rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat kecamatan. Kebetulan, di depan rumah saya berdiri TPS. Saya mengamati bahwa KPPS kurang tepat dalam melaksanakan penulisan sertifikat C1. Saya berusaha mengingatkan KPPS tersebut namun tidak diindahkan. Mungkin karena saya juga orang baru di daerah itu, KPPS tidak mengetahui bahwa saya adalah PPK. Setelah saya mengontak PPS untuk mengingatkan KPPS tersebut, barulah KPPS mau membetulkan kesalahannya. Pada saat rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat kecamatan, semua KPPS diundang. Sebagai Divisi Teknis dan Data, saya bertugas memimpin rapat pleno terbuka rekapitulasi. KPPS yang pernah saya tegur itu terus meluhat ke arah saya. Mungkin beliau kaget. Setelah rapat pleno selesai, saya menghampiri PPS tersebut dan memperkenalkan diri. Berdasarkan pengalaman tersebut dan monitoring kami di beberapa TPS, memang bimbingan teknis terutama kepada KPPS harus dibanyak. Sekali dua kali bimtek rasanya masih kurang untuk mentransfer pengetahuan teknis penyelenggaraan pemilu di TPS kepada KPPS. Syaiful Afandi : Kami sempat mengalami mispersepsi saat rekapitulasi di tingkat kecamatan. Kami pikir, rekap langsung dilakukan untuk tingkat kecamatan. Ternyata, rekap tetap dilakukan per kelurahan. Hanya saja dilakukan di kecamatan oleh PPK dengan dibantu PPS dan KPPS. Untungnya, tim teknis KPU Surabaya memonitoring kami langsung sehingga kesalahan tidak terjadi.

Hupmas, Surabaya-Seiring dengan reformasi birokrasi di tubuh Komisi Pemilihan Umum (KPU), KPU Provinsi Jawa Timur beberapa waktu lalu mengadakan Bimbingan Teknis (Bimtek) Sistem Informasi Penyelenggara Pemilu (SIPP). Pada kesempatan tersebut, KPU Kota Surabaya mengirimkan dua staf sekretariat untuk hadir dalam bimtek SIPP, yaitu  Raditya Dwita Ardana dan Idris Rochmad. Rabu (24/08/2016), bertepatan dengan kegiatan rutin forum reboan, kedua operator yang mengikuti Bimtek membagikan oleh-oleh berupa materi yang disampaikan dalam Bimtek SIPP 10-12 Agustus 2016. Dalam paparannya, Idris Rochmad menjelaskan bahwa SIPP itu sendiri adalah upaya peningkatan kapasitas lembaga KPU. Penggunaan aplikasi SIPP ini diharapkan menghasilkan data penyelenggara pemilu secara mutakhir dan terintegrasi sehingga rekam jejak kinerja penyelenggara pemilu dapat dipantau publik dan dapat menjadi raport bagi individu penyelenggara pemilu. “Grand design pendataan melalui SIPP ini sebagai peningkatan kapasitas lembaga KPU,  untuk menunjukan asas transparansi kepada masyarakat,” papar Idris. Idris menambahkan, kebijakan Sumber Daya Manusia di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum diantaranya menyangkut Struktur Organisasi, Kebijakan Pegawai dan SIPP. Sedangkan SDM KPU dapat dipetakan berdasarkan levelnya yang terbagi antara Komisioner dan Sekretariat, berdasarkan jenis badan penyelenggara terbagi menjadi Permanen dan Ad Hock dan berdasarkan status kepegawaiannya dibedakan antara Organik dan DPK serta Tenaga Honorer. Aplikasi SIPP ini merupakan media informasi penyelenggara pemilu yang didalamnya terdiri dari aplikasi data komisioner, aplikasi badan ad hock, aplikasi data PNS, aplikasi presensi on line, aplikasi Sasaran Kinerja Pegawai dan  Regulasi. “Sistem informasi  ini mengintegrasikan berbagai data yang berkaitan dengan data komisioner dan badan adhock serta menyediakan basis data, akses data dan informasi pendukung untuk pengambil keputusan,” tambah Idris. Raditya Dwita Ardana pun turut menjelaskan bahwa, pada prinsipnya SIPP bukan merupakan aplikasi baru tetapi sudah ada sejak lama, yaitu aplikasi Siadka yang kemudian dikembangkan menjadi SIPP agar sifatnya lebih luas agar dengan mudah bisa dipahami seluruh penyelenggara Pemilu baik permanen maupun ad hock. Sementara itu masih terkait dengan progress input data aplikasi SIPP, hingga Rabu (24/08/2016) hampir seluruh data tentang Komisioner, Sekretariat KPU Kota Surabaya dan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) 15 kecamatan dari jumlah keseluruhan 31 kecamatan di Kota Surabaya telah diinput oleh operator SIPP. KPU Kota Surabaya terus berupaya melakukan input data terkait Penyelenggara Pemilu kedalam aplikasi Sistem Informasi Penyelenggara Pemilu (SIPP). Data yang diinputkan meliputi data Komisioner, Data Sekretariat, dan Data badan AdHoc. Hal ini dilakukan untuk mendokumentasikan secara digital terhadap data keseluruhan penyelenggara selama penyelenggaraan Pemilu di Indonesia khususnya di Kota Surabaya, selain itu supaya data penyelenggara pemilu dapat diakses secara online, dan dapat mengidentifikasi orang yang telah dua kali menjabat sebagai penyelenggara pemilu. Target KPU Kota Surabaya yaitu dapat mendokumentasikan seluruh penyelenggara pemilu mulai dari tahun 2003 hingga sekarang kedalam aplikasi SIPP, paling tidak dalam waktu satu bulan ke depan KPU Kota Surabaya sudah memiliki dokumentasi digital terhadap penyelenggara Pilwali Surabaya Tahun 2015 secara lengkap.

Hupmas, KPU SURABAYA- Suksesnya penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Surabaya tahun 2015 lalu ternyata masih menjadi daya terik tersendiri bagi KPU Kabupaten/Kota lain yang akan menyelenggarakan Pilkada 2017 mendatang. Senin (22/08/2016), KPU Kabupaten Boalemo, gorontalo mengunjungi KPU Kota Surabaya. Rombongan dipimpin oleh Ketua KPU Boalemo, Amir Dj. Koem dan diterima oleh Komisioner KPU Surabaya beserta Sekretaris dan Kasubbag. Amir mengemukakan, tujuan kedatangan KPU Boalemo dalam rangka studi kasus terkait pemeriksaan kesehatan bagi pasangan calon saat Pilwali 2015 lalu. Selain itu, KPU Boalemo juga mengharapkan adanya masukan KPU Surabaya sebagai sesama penyelenggara agar Pilkada berjalan lancar dan tetap menjunjung tinggi integritas.  Komisioner KPU Surabaya Divisi Hukum, Purnomo Satriyo Pringgodigdo, mengungkapkan, KPU Surabaya beserta KPU Kabupaten/Kota lain di Jatim yang menyelenggarakan Pilkada 2015 dibantu oleh KPU Provinsi Jawa Timur untuk berkoordinasi dengan Rumah Sakit Pemerintah dan Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Jawa Timur. ”Ada tiga RS yang direkomendasikan IDI dan KPU Jatim untuk dapat melaksanakan tes kesehatan bagi pasangan calon, yaitu RSUD dr. Soetomo Surabaya, RSUD dr. Siaful Anwar Malang, dan RSUD dr. Soebandi Jember. ”Karena kami berada di Surabaya, maka dipilihlah RSUD dr. Soetomo,” papar Purnomo. Pria asli Surabaya tersebut menambahkan, biaya pemeriksaan pasangan calon sudah diumumkan oleh RSUD dr. Soetomo. ”Sehingga, biaya pemeriksaan pasangan calon dapat diketahui secara transparan,” ucap Purnomo. Mengenai ketidakpastian pendaftaran pasangan calon yang dialami KPU Surabaya saat Pilwali 2015 lalu, Purnomo mengungkapkan, KPU Surabaya meminta IDI untuk secara fleksibel tetap dapat memeriksa pasangan calon sesuai tahapan penyelenggaraan yang telah diubah karena adanya perpanjangan dan pembukaan kembali pendaftaran pasangan calon. Selanjutnya, Komisioner KPU Boalemo Divisi Umum, Keuangan, dan Logistik, Jan P Tuna, menanyakan mengenai pelaksanaan lelang KPU Surabaya saat Pilwali 2015 lalu. Sekretaris KPU Surabaya, Sunarno Aristono, menjelaskan, KPU Surabaya melaksanakan lelang pengadaan logistik Pilwali melalui Unit Layanan Pengadaan (ULP) Pemkot Surabaya. ”Pada saat itu, KPU RI dan KPU Provinsi belum memiliki ULP sehingga kami melaksanakan lelang melalui ULP Pemkot Surabaya,” tutur Aristono.

Hupmas, KPU Surabaya- Sistem Informasi Penyelenggara Pemilu (SIPP) menjadi salah satu fokus pembenahan yang dilakukan oleh KPU RI selama kurun waktu post election. Oleh kerena itu, KPU Surabaya juga berbenah dalam melaksanakan pendataan SIPP. Sesuai dengan instruksi KPU RI dan KPU Provinsi Jawa Timur, KPU kabupaten/kota diminta untuk menginput data komisioner KPU Kabupaten/Kota, Jajaran Sekretariat, dan PPK. Oleh karena itu, pleno rutin KPU Surabaya pada Senin (22/08/2016) memerintahkan kepada Divisi SDM dan Partisipasi Masyarakat untuk segera melaksanakan entri data tersebut.  Dua orang staf Subbag Keuangan, Umum, dan Logistik yaitu Raditya Dwita Ardhana dan Idris Rochmad ditugaskan sebagai operator SIPP. Mereka inilah yang menggawangi SIPP KPU Surabaya. ”Operator SIPP sudah mulai melakukan input data dan perkembangannya akan dilaporkan kepada pleno. Untuk input data komisioner dan sekretariat ditargetkan selesai akhir Agustus,” ungkap Komisioner Divisi SDM dan Partisipasi Masyarakat, Nur Syamsi. Sementara mengenai e-ppid, yaitu aplikasi pelayanan informasi publik secara online, pleno juga memerintahkan Divisi SDM dan Partisipasi masyarakat untuk melakukan updating laman e-ppid. Sesuai dengan surat KPU RI Nomor 464/KPU/VIII/2016 tentang Pengawasan Pengelolaan Aplikasi PPID online di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, KPU RI meminta KPU Provinsi untuk melakukan pengawasan terhadap pengelolaan aplikasi PPID online. Oleh karena itu, KPU Surabaya melakukan beberapa pembenahan terkait pengelolaan e-ppid. ”Subbag Teknis dan Hupmas, mohon dalam minggu ini disusun draf untuk pengisian e-ppid untuk dilaporkan kepada pleno berikutnya,” kata Nur Syamsi.

Hupmas, Surabaya – Ada yang unik di halaman kantor KPU Kota Surabaya, Rabu, 17 Agustus 2016 setelah berlangsungnya Upacara Bendera Memperingati HUT RI ke 71. Nampak seluruh jajaran Komisioner dan Sekretariat enggan meninggalkan halaman setelah selesai upacara. Apa yang membuat peserta upacara begitu antusias? Ternyata setelah upacara usai, MC mengumumkan akan ada penyerahan hadiah bagi para pemenang lomba HUT Kemerdekaan RI ke-71 yang telah berlangsung sejak tanggal 4 sampai 16 Agustus 2016.  Sekretaris KPU Surabata, Sunarno Aristono mengungkapkan, untuk kompetisi olah raga para pemenang sudah bisa diketahui langsung usai pertandingan. Namun, untuk perlombaan tumpeng sendiri baru diumumkan setelah pelaksanaan Upacara Bendera. “Juri sebenarnya bingung untuk menentukan juara jika harus ada juara 1 dan seterusnya, karena semua memiliki ciri khas sendiri, punya tema sendiri, punya taste tersendiri. Jadi dibuatlah 4 (empat) kategori dan semua mendapat hadiah sebagai wujud ucapan terimakasih dari KPU Surabaya untuk hasil jerih payah dan kekompakan para staf yang sampai berjibaku menyiapkan tumpeng,” ungkap Pak Aris setelah usai acara. Sementara itu, Ketua KPU Surabaya, Robiyan Arifin mengucapkan selamat kepada para pemenang lomba HUT Kemerdekaan RI ke-71. ”Saya senang karena dengan adanya lomba-lomba ini, semangat kerja dan kekompakan kita semakin meningkat,” ujar Robiyan.     Berikut daftar para pemenangnya : Tenis Meja Putra Juara 1 : Dwi Setyo Hartokumoro Juara 2 : Drh. Sunarno Aristono, M.Si Juara 3 : Katmiran Tenis Meja Putri Juara 1 : Nurul Amalia, S.Si Juara 2 : Endang SAR, SH, MH. Juara 3 : Ririn Frebianti, SE Bulutangkis Putra Juara 1 : Arif Wijaksono, S.Sos Juara 2 : Moch. Fathoni Juara 3 : Supardi Prasetyo Bulutangkis Putri Juara 1 : Kwartika Candra Dewi, SE Juara 2 : Endang SAR, SH, MH Juara 3 : Prahastiwi Kurnia S, SH Catur Juara 1 : Moch. Fathoni Juara 2 : Miiftakul Gufron Juara 3 : Arif Wijaksono, S.Sos Tumpeng Kategori Terbaik (Sub Bagian Teknis dan Hupmas) Kategori Kreativitas dan Semangat (Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik) Kategori Sesuai Tema dan Kekompakan Tim (Sub Bagian Hukum) Kategori Favorit (Sub Bagian Program dan Data)

Aksesibilitas bagi penyandang disabilitas menjadi faktor penting yang harus diperhatikan dalam penyelenggaraan Pilkada. Alfian Andhika Yudhistira, Relawan Demokrasi KPU Surabaya saat Pilwali Surabaya memberikan pendapatnya mengenai aksesibilitas ini. Mahasiswa kelahiran Surabaya 30 Oktober 1997 ini merupakan Penyandang Disabilitas Netra. Alfian, lulusan SMA Negeri 8 Surabaya, saat ini sedang menempuh pendidikan di Jurusan Antropologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Airlangga Surabaya. Alfian merupakan mahasiswa tuna netra total pertama yang diterima di Unair, penerima beasiswa Bidikmisi. Secara umum, bagaimana pelayanan penyelenggara pemilu kepada penyandang disabilitas saat Pilwali Surabaya 2015 lalu, terutama pada saat pemungutan suara? Menurut saya, secara umum pelayanan penyelenggara pemilu 2015 cukup baik. Namun, ada beberapa hal yang kiranya dapat diperbaiki agar penyelenggaraan kedepan lebih baik lagi diantaranya adalah: Kurangnya pemahaman penyelenggara tentang tata cara pendampingan penyandang disabilitas; Ada beberapa TPS yang petugas TPS tersebut tidak mengetahui fungsi template; Beberapa TPS bilik yang tersedia masih terlalu mepet dengan tembok sehingga pengguna kursi roda ada yang kesulitan. Untuk Templete surat suara, apakah sudah memudahkan bagi penyandang disabilitas netra dalam membaca surat suara? Dalam pelaksanaan Pilwali Surabaya 2015, Templete sudah cukup mudah digunakan untuk penyandang disabilitas netra, namun masih ada beberapa template yang huruf Braille nya kurang timbul. Kemudahan akses apa saja yang dibutuhkan bagi penyandang disabilitas untuk menggunakan hak pilihnya saat Pemilu? Kebutuhan akses sudah cukup terpenuhi pada saat Pilwali Surabaya 2015, kiranya diperlukan juga video tutorial tata cara pemungutan suara penyandang disabilitas agar sosialisasi lebih mudah dan cepat. Salah satu yang masih menjadi permasalahan dalam pelayanan penyandang disabilitas adalah kurang validnya data mengenai pemilih penyandang disabilitas. Pada saat petugas pemutakhiran daftar pemilih melakukan pemutakhiran dari rumah ke rumah, banyak keluarga yang tidak melaporkan jika ada anggota keluarga yang disabilitas. Ketidaktahuan ini menyebabkan kurangnya pelayanan. Bagaimana pendapat anda mengenai hal tersebut? Menurut pendapat saya, ada beberapa solusi yang kiranya dapat memudahkan pencatatan data: diantaranya adalah: Jika di salah satu keluarga petugas menemui/mencurigai adanya penyandang disabilitas namun keluarga tidak melaporkan kepada petugas, Petugas dapat mencari informasi tentang keberadaan keluarga tersebut kepada tetangga-tetangganya; Jika keluarga enggan melaporkan keberadaan anggota keluarganya yang disabilitas dikarenakan malu, dan lain-lain, kita dapat membawa salah satu penyandang disabilitas yang sudah mandiri dan sukses agar dapat memberikan kesadaran kepada keluarga tersebut Dengan beberapa cara di atas, kiranya kevalidan data dapat lebih baik. Bagaimana bentuk sosialisasi yang paling tepat baik mengenai waktu maupun tata cara pemungutan suara bagi penyandang disabilitas? Sosialisasi yang paling tepat  adalah dengan simulasi di beberapa lembaga/sekolah yang dindalamnya terdapat penyandang disabilitas. Masukan agar akses pengguna hak pilih bagi penyandang disabilitas lebih mudah pada pemilu/pemilihan ke depan? Untuk penyelenggaraan Pemilu ke depannya, harapan saya adalah: Saat diadakan sosialisasi bagi penyandang disabilitas, penyandang disabilitas diharuskan membawa identitas dirinya baik berupa KTP/KK/kartu pelajar yang difungsikan untuk menunjukkan bahwa mereka merupakan warga kota Surabaya. Hal ini perlu dilakukan agar sosialisasi tepat sasaran. Sosialisasi tata cara pemungutan suara kepada penyelenggara agar lebih ditingkatkan supaya tidak terjadi kesalahpahaman antara petugas dengan penyandang disabilitas.