Berita Terkini

Hupmas, SURABAYA – Kurang satu hari lagi penutupan pendaftaran PPK dan PPS Pilkada Serentak 2018. Sejak pagi hingga sore hari, pendaftar datang silih berganti di Lantai III Graha Swara, KPU Surabaya, Jumat (20/10/2017). Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum, dan Logistik, Raditya Dwita Ardana, menyampaikan sudah ada Kecamatan yang terisi pendaftar PPK dan PPS dari beberapa Kecamatan, maupun Kelurahan yang mendaftarkan dirinya ke kantor KPU,” jelas koordinator pendaftaran PPK dan PPS Pilkada Serentak 2017. Meskipun, menjelang H-1 penutupan pendaftaran PPK dan PPS kali ini, masih terdapat beberapa Kecamatan dan Kelurahan di Surabaya yang belum memenuhi jumlah minimal pendaftar bakal calon PPK dan PPS pilkada serentak 2018, keluhnya. Rencananya, KPU akan menutup pendaftaran PPK dan PPS esok hari, Sabtu, 21 Oktober 2017. Bahkan, bagi beberapa wilayah yang belum mengirimkan calon PPK dan PPS, dirinya menghimbau seluruh pihak untuk segera mendatangi kantor KPU Surabaya. “Kalau bisa secepatnya. Sebab, pendaftaran sebentar lagi akan ditutup,” tegasnya. (aas/sym)

HUPMAS, Surabaya – Pendaftar PPK dan PPS di KPU Surabaya ramai peminat mendekati batas akhir penutupan pada hari Sabtu (21/10/2017) mendatang. Menurut Nur Syamsi, Ketua KPU Surabaya, dalam pemilihan mendatang KPU Surabaya membutuhkan sebanyak 155 PPK dan 480 PPS. Menjelang detik-detik penutupan pendaftaran tersebut, total terdapat 46 pendaftar PPK dan 54 pendaftar PPS yang telah melengkapi berkas formulir pendaftaran. Dari 31 kecamatan yang ada di Surabaya sudah ada pendaftar PPK, untuk 163 kelurahan yang ada di Surabaya masih sebagian yang mendaftar PPS. Raditya Dwita Ardana, menyampaikan bahwa rencananya pada bulan November mendatang, KPU akan mengumumkan nama-nama para pendaftar PPK dan PPS yang dinilai layak untuk mengikuti tes maupun seleksi selanjutnya, sebelum disumpah dan diresmikan menjadi anggota PPK dan PPS pada ajang Pemilu serentak 2018 mendatang. Terdapat beberapa proses seleksi yang akan dilewati oleh para pendaftar sebelum masa akhir pendaftaran ditutup. “Ada beberapa tahapan termasuk di antaranya tes tulis, wawancara, dan tanggapan masyarakat,” ungkapnya. Tak hanya itu, menurut Radit, pengumuman hasil penelitian administrasi akan dilaksanakan pada tanggal 25 Oktober 2017 mendatang. (aas)

Hupmas, SURABAYA – Pada prinsipnya sosialisasi dan partisipasi masyarkat merupakan satu kesatuan utuh yang kemudian dibarengi dengan pendidikan pemilih. Dari prinsip itulah kemudian perlunya melakukan pemahaman persepsi agar proses tahapan sosialisasi bisa berjalan dengan optimal, komprehensif, dan tepat sasaran. Terlebih tahapan sosialisasi Pilkada Serentak Tahun 2018 memiliki rentang waktu panjang yaitu sejak tanggal 14 Juni 2017 hingga 23 Juni 2018 nanti. Dalam rangka menyamakan persepsi tersebut, KPU Provinsi Jawa Timur menyelenggarakan Bimbingan Teknis (Bimtek) Sosialisasi dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jawa Timur Tahun 2018 di Grand Whiz Hotel Trawas, Mojokerto selama 2 hari dari tanggal 18 – 19 Oktober 2017. Mewakili KPU Surabaya hadir Divisi SDM dan Partisipasi Masyarakat yang sekaligus menjabat Ketua KPU Surabaya, Nur Syamsi, Divisi Umum, Keuangan, dan Logistik, Miftakhul Gufron, dan Kepala Sub Bagian Teknis dan Hubungan Partisipasi Masyarakat, Endang Sri Arti Rahayu. Agenda pada hari pertama (18/10/2017), peserta bimtek mendapatkan pengarahan umum dari seluruh Komisioner KPU Provinsi Jawa Timur yang kemudian dilanjutkan dengan pemaparan materi yang disampaikan oleh Divisi SDM dan Partisipasi Masyarakat KPU Provinsi Jatim, Gogot Cahyo Baskoro. Anggota KPU Kabupaten Jember periode 2009-2014 tersebut mengupas tentang regulasi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat yang diatur di dalam PKPU Nomor 08 Tahun 2017 dan Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih Berbasis Keluarga dan Warga Internet. Sedangkan hari kedua, Kamis pagi ini (19/10/2017) acara dilanjutkan dengan diskusi kelompok tentang 11 basis pemilih sebagai sasaran sosialisasi. Kelompok pertama mendiskusikan tentang 9 segmentasi yang terdiri dari pemilih pemula, pemilih muda, pemilih perempuan, penyandang disabilitas, kebutuhan khusus, kaum marginal, komunitas, keagamaan, dan relawan demokrasi. Kelompok kedua tentang warga internet/netizen dan kelompok ketiga tentang keluarga. Masing-masing kelompok menghimpun metode sosialisasi yang bisa diaplikasikan terhadap 11 basis pemilih tersebut sebagai upaya meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemilihan. (esar)

Hupmas, SURABAYA – Kurang dua hari lagi, pendaftaran PPK dan PPS di KPU Surabaya akan berakhir. KPU Surabaya masih mengharapkan peminat untuk mendaftarkan diri menjadi petugas PPK dan PPS dalam Pilkada serentak 2018 mendatang. Nur Syamsi, Ketua KPU Surabaya, menghimbau seluruh pendaftar untuk langsung mendatangi KPU Surabaya, Jalan Adityawarman, Nomor 87, Kota Surabaya. “Untuk PPK, nantinya akan diumumkan pada tanggal 02 November 2017 hingga 04 November 2017. Sedangkan untuk PPS, akan diumumkan pada tanggal 05 November 2017 hingga 09 November 2017,” jelas Ketua KPU Surabaya ini. Selain itu, kata pria kelahiran 14 April 1976 ini, menjelang H-2 pendaftar PPK dan PPS dari beberapa Kecamatan dan kelurahan di Surabaya, ada yang belum mendaftarkan diri ke KPU Surabaya. “Untuk PPK, ada beberapa Kecamatan yang masih kurang, di antaranya Kecamatan Wonokromo, Genteng, Tambaksari, Bubutan, Semampir, Benowo, Bulak, Tenggilis Mejoyo, Gayungan, dan Wiyung. Sedangkan, untuk PPS masih kurang banyak, maka dari itu kita buka pendaftaran PPK dan PPS di wilayah KPU Surabaya yang akan ditutup pada tanggal 21 Oktober 2017 hari sabtu pukul 16.00 WIB,” ujar Syamsi. (aas/azi)

Hupmas, SURABAYA – Tuntas sudah tahapan proses pendaftaran dan penerimaan berkas daftar keanggotaan partai politik (parpol) calon peserta Pemilihan Umum (Pemilu) 2019. Proses pendaftaran dan penerimaan berkas tersebut berlangsung selama 15 (lima belas) hari sejak 03 Oktober 2017 hingga 17 Oktober 2017 termasuk dengan perpanjangan waktu 1 x 24 jam. Adanya perpanjangan waktu 1 x 24 jam tersebut dimanfaatkan oleh Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Nasional Demokrat (NASDEM), dan Partai Partai Bulan Bintang (PBB) yang mendatangi KPU Surabaya pada hari Selasa (17/10/2017) kemarin. “Masa pendaftaran dan penerimaan berkas daftar keanggotaan parpol berakhir tadi malam tepat pukul 24.00 WIB. Parpol yang telah memperoleh surat tanda terima kelengkapan daftar keanggotaan parpol total ada 16 (enam belas),” ujar Nur Syamsi, Ketua KPU Surabaya. (azi)

Hupmas, SURABAYA – Sekitar 377 peserta yang terdiri dari 9 KPU Provinsi dan 175 KPU Kabupaten/Kota menghadiri Bimbingan Teknis (Bimtek) dan Simulasi Pengelolaan Logistik Pemilu/Pemilihan yang diadakan oleh KPU RI. Bertempat di Hotel Grand Mercure Kemayoran, Jakarta acara berlangsung secara maraton selama 3 (tiga) hari berturut-turut dari tanggal 16 – 18 Oktober 2017. Sekretaris KPU Surabaya, Sunarno Aristono, dan Kepala Sub Bagian Program dan Data, Andam Riyanto, hadir mewakili KPU Surabaya. Acara dibuka oleh Komisioner KPU RI, Pramono Ubaid Tanthowi, yang membidangi Divisi Perencanaan, Keuangan dan Logistik, Senin malam (16/10/2017). Dalam sambutannya alumnus strata dua Ilmu Politik dari University of Hawaii, Manoa tersebut menyampaikan pentingnya penggunaan sistem berbasis teknologi sebagai upaya memudahkan pekerjaan khususnya bagi penyelenggara dalam melaksanakan pengelolaan logistik. “Dalam pengelolaan logistik yang harus kita  depankan adalah aspek efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas,” terang pria yang pernah menjabat sebagai Ketua Bawaslu Provinsi Banten periode 2012 – 2017 ini. Sementara itu, Kepala Biro Logistik KPU RI, Purwoto, menambahkan sebagai penyelenggara bekewajiban untuk memahami semua proses tahapan tata kelola logistik mulai dari perencanaan kebutuhan, pengadaan barang, hingga distribusi. “Logistik memiliki peran yang esensial dalam pemilu/pemilihan bukan hanya sekedar pelengkap,” ujar Purwoto. “Logistik itu harus tepat jumlah, tepat jenis, dan tepat waktu,” jelasnya kembali. Selama 3 (tiga) hari peserta menerima materi tentang perencanaan dan anggaran yang tepat dalam menunjang tahapan pemilu/pemilihan, kebijakan pemaketan pengadaan dan penyusunan harga perkiraan sendiri (HPS), pengelolaan logistik eks pemilu/pemilihan, dan aplikasi monitoring distribusi untuk mendukung kendali distribusi logistik pemilu/pemilihan. (esar)