Berita Terkini

Hupmas, SURABAYA – Jadwal tahapan pendaftaran Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jawa Timur Tahun 2018 sejak hari ini dibuka hingga 21 Oktober 2017. Bertempat di Lantai III Graha Swara, KPU Surabaya menggelar rapat koordinasi (rakor) dengan menghadirkan para pemangku kepentingan (stake holders) dan camat se-Surabaya, Kamis siang (12/10/2017). Rakor yang dimulai pukul 14:00 WIB dibuka oleh Ketua KPU Surabaya, Nur Syamsi dan narasumber Divisi Umum, Keuangan, dan Logistik, Miftakhul Gufron. Rakor yang dihadiri oleh 51 peserta tersebut bertujuan untuk menyampaikan hal teknis tentang perekrutan PPK dan PPS yang dilaksanakan terbuka. “Ada perbedaan yang cukup fundamental terkait dengan persyaratan anggota PPK dan PPS yang sebelumnya berusia minimal 25 tahun, sekarang yang berusia 17 tahun sudah bisa menjadi anggota PPK dan PPS,” jelas Gufron. “Harapan kami dengan terselenggaranya rakor ini para camat yang hadir atau yang mewakili dapat meneruskan informasi pendaftaran pembentukan PPK dan PPS ke kecamatan dan kelurahan yang berada di wilayah kerja Bapak/Ibu sekalian,” ujar  alumunus Magister Ilmu Komunikasi Unitomo Surabaya tersebut. “Kami membutuhkan 155 orang sebagai anggota PPK dan 462 orang sebagai anggota PPS yang akan dilantik nantinya sebagai badan penyelenggara Pilkada Serentak 2018,” jelas Gufron. Gufron menambahkan, pelaksanaan proses rekrutmen ini tidak akan berjalan optimal apabila tidak didukung dari stakes holder. “Kami membutuhkan dukungan Bapak dan Ibu untuk turut berpartisipasi agar terpilih orang-orang yang terbaik, berkualitas, berintegritas, dan profesional yang akan menjadi bagian dari penyelenggara Pilkada Serentak 2018. (esar)

Hupmas, SURABAYA – KPU Surabaya membuka pendaftaran badan ad hoc Pilkada Serentak 2018. Pengumuman pendaftaran bisa diakses dan diunduh persyaratannya melalui website KPU Surabaya maupun dapat dilihat di papan pengumuman yang ada di kecamatan maupun di kelurahan se-Kota Surabaya. Pendaftaran rekrutmen tersebut dibuka untuk masyarakat, khususnya warga Surabaya yang berdomisili sesuai dengan wilayahnya. Mulai sejak pagi tampak beberapa orang  yang mendatangi KPU Surabaya, Kamis (12/10/2017). Kebanyakan tidak untuk mendaftar tetapi masih bertanya tentang mekanisme pendaftaran dan berkas apa saja yang perlu dipersiapkan. Siang ini baru tercatat 1 (satu) pendaftar yang menyerahkan berkas formulir dan kelengkapan persyaratan untuk calon anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) yang berasal dari Kecamatan Mulyorejo. Mulai hari ini sampai dengan tanggal 21 Oktober mendatang,  pendaftaran PPK dan PPS tersebut akan dibuka mulai pukul 08.00-16.00 WIB sesuai dengan jam kerja. (aas)

Hupmas, SURABAYA – Kamis (12/10/2017) pukul 01.00 WIB rombongan Partai Persatuan Indonesia (Perindo) mendatangi Kantor KPU Surabaya untuk yang kedua kalinya. Proses penyerahan berkas yang dilakukan hari ini memakan waktu yang tidak sedikit yakni mulai pukul 01.00 WIB hingga 17.00 WIB yang baru tuntas diselesaikan. Komisioner KPU Surabaya Nurul Amalia yang turut dalam penerimaan berkas Perindo hari ini mengatakan bahwa “Dokumen dari Perindo sudah lengkap baik salinan KTP dan salinan KTA sudah sesuai jumlah daftar nama anggota  yang ada di Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL) dan data secara hard copy,” ungkap Nurul Amalia, Divisi Teknis KPU Surabaya. Nurul juga menyampaikan harapannya kepada partai-partai yang belum mendaftar. “Kami menghimbau petugas penghubung dari masing-masing partai yang belum mendaftar agar segera ke KPU Surabaya untuk melakukan koordinasi dalam rangka mempermudah pada saat proses pendaftaran,” ujar wanita yang hobi travelling tersebut. (azi/sym)  

Hupmas, SURABAYA – Seorang peneliti dari Migumani, Rumenta Rachmawaty Sihombing, mendatangi KPU Surabaya, Rabu pagi, (11/10/2017). Kedatangan perempuan asal Sumatera Utara tersebut untuk melakukan penelitian terkait dengan program Pilkada Berintegritas yang diluncurkan oleh Komisi Pemberatasan Korupsi (KPK). “Tujuan saya kesini untuk melaksanakan kegiatan pengumpulan data dan informasi tekait evaluasi efektivitas pencegahan korupsi,” terang Rumenta. “Penelitian ini dimaksudkan untuk membantu kementerian / lembaga / pemerintah daerah dalam menilai efektivitas upaya pencegahan korupsi yang dilakukan kerjasama dengan KPK,” ujarnya kembali. Ditemui Divisi Hukum, Purnomo Satriyo Pringgodigdo, yang juga bertindak sebagai responden, Rumenta melakukan wawancara dengan melontarkan beberapa pertanyaan sekaligus meminta masukan. “Korupsi itu sifatnya sistematis dari ujung daun ranting sampai ujung akar sehingga harus dikupas tuntas,” jelas Purnomo. Sebagai masukan Purnomo menyampaikan, mengapa KPK tidak mencoba untuk bersama – sama dengan penyelenggara ditingkat lokal, sebagaimana wilayah penyelenggaraan pilkada merancang bentuk-bentuk aktivitas bersama agar 3 (tiga) pilar, yaitu penyelenggara berintegritas, peserta berintegritas, dan pemilih berintegritas dapat terwujud. “Hal ini dikarenakan Pilkada berintegritas tidak cukup jika hanya dilakukan dengan mengumpulkan para Calon Kepala Daerah, kemudian meminta mereka untuk mendengarkan pengumuman LHKPN (Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara) dan menandatangani pakta integritas,” lanjut pria alumni Universitas Indonesia. (esar/psp)

Hupmas, SURABAYA – Tepat pukul 14.00 WIB, rombongan Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan bertandang ke KPU Surabaya, Rabu (11/10/2017). Kedatangan PDI Perjuangan untuk menyerahkan salinan bukti keanggotaan pendaftaran partai politik (parpol) calon peserta Pemilu 2019. Ditemui oleh Divisi Teknis, Nurul Amalia, perwakilan dari Dewan Perjuangan Cabang (DPC) PDI Perjuangan menyerahkan dokumen persyaratan kepada petugas pendaftaran yang saat itu sedang bertugas, Eswati dan Idayu Widuri. Kedua petugas tersebut dengan cekatan dan teliti menghitung satu persatu jumlah keanggotaan parpol yang telah diserahkan oleh PDI Perjuangan berdasarkan urutan per kecamatan. Turut hadir menyaksikan proses penyerahan dokumen tersebut adalah 2 (dua) Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Surabaya, Lily Yunis dan Novli Bernado Thyssen. (esar)

Hupmas, SURABAYA – Supervisi menjadi bagian yang esensial dalam pelaksanaan setiap program termasuk tahapan pemilu. Karena dari situlah tingkatan yang ada dibawahnya dapat dipantau dan apakah sudah melaksanakan sesuai dengan regulasi yang berlaku. Senin sore (09/10/2017), anggota KPU Provinsi Jawa Timur, Choirul Anam, melakukan supervisi terhadap proses penerimaan salinan bukti keanggotaan partai politik (parpol) ke KPU Surabaya. Ditemui oleh para Komisioner KPU Surabaya, Anam, menyampaikan tiap KPU Kabupaten/Kota harus memiliki pemahaman yang sama dalam mengimplementasikan regulasi terkait dengan pendaftaran, penelitian administrasi, dan verifikasi faktual calon peserta Pemilu 2019 yang menjadi patron pelaksanaan pemilu. “Supervisi bertujuan untuk memastikan semua sudah berjalan sesuai dengan peraturan termasuk dengan melihat SIPOL (Sistem Informasi Partai Politik) apakah bisa diakses dan diunggah,” jelas Divisi Perencanaan dan Data KPU Provinsi Jawa Timur tersebut. “Harapan saya seluruh parpol dapat memaksimalkan tenggang waktu masa penyerahan salinan bukti dokumen yang diperlukan sesegera mungkin dengan tidak melakukan pada saat injury time,” ungkap Anam. Anam juga menyampaikan harapannya, semoga tahapan pendaftaran dan verifikasi faktual maupun tahapan pemilu 2019 lainnya berjalan dengan kondusif tidak hanya di Surabaya tetapi juga diseluruh Jawa Timur. “Saya juga mengapresiasi kawan-kawan KPU Surabaya yang telah menyiapkan SDM (Sumber Daya Manusia) maupun infrastuktur dengan baik sehingga dapat menunjang proses pelaksanaan tahapan,” jelas pria yang pernah menjadi anggota KPU Surabaya periode 2009-2014 tersebut. (esar/sym)