Berita Terkini

Surabaya, http://kota-surabaya.kpu.go.id - Jumat (20/10), KPU Surabaya secara rutin melaksanakan pemutaran Jingle Pemilu Tahun 2024 dan Lagu Nasional Padamu Negeri di lingkungan kantor KPU Surabaya. Kegiatan yang merupakan tindak lanjut dari Surat Edaran Sekretaris Jenderal KPU Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pemutaran Jingle Pemilu 2024 dan Lagu Nasional Padamu Negeri ini tidak hanya diikuti oleh Sekretariat, tapi juga Ketua dan Anggota KPU Surabaya. Sekretaris KPU Surabaya, Titus Saptadi menyampaikan bahwa pemutaran Jingle Pemilu menciptakan semangat dalam penyambutan pesta demokrasi, dan mendukung kegiatan sosialisasi tahapan pemilu tahun 2024 dan sebagai komitmen untuk melayani masyarakat menggunakan hak pilihnya serta meningkatkan partisipasi masyarakat. “Pesta demokrasi sudah dekat, semangat nasionalisme dan integritas Pimpinan dan Staf meningkat,” harap Titus Saptadi. Pemutaran jingle dan lagu nasional ini diselenggarakan setiap Senin sampai Jumat, serta diputar 2 kali dalam sehari, yakni pada pukul 10.00 dan 15.00.

Surabaya, http://kota-surabaya.kpu.go.id - Kamis (19/10), KPU Surabaya menghadiri Rapat Monitoring dan Evaluasi Pengawasan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) dan Daftar Pemilih Khusus (DPK) yang digelar oleh Bawaslu Surabaya. Kegiatan yang berlangsung selama 2 hari ini dihadiri oleh berbagai pihak terkait, seperti Partai Politik.                                                                                                      Anggota KPU Surabaya, Naafilah Astri Swarist menjelaskan hal-hal mengenai DPTb dan DPK, mulai dari pengertian hingga syarat pindah pilih yang terdiri dari 9 hal apabila dilakukan 30 hari sebelum pemungutan suara dan 4 hal apabila dilakukan 7 hari sebelum hari pemungutan suara. "Perlunya sinergitas antara Panwascam dan PPK, yakni kerjasama dan koordinasi untuk memetakan data pemilih," ujar Naafilah Astri Swarist.Berikutnya, kegiatan dilanjutkan dengan sesi tanya jawab yang diikuti secara interaktif oleh peserta.

Surabaya, http://kota-surabaya.kpu.go.id - Kamis (19/10), KPU Surabaya melakukan kunjungan lanjutan ke Universitas Nadhatul Ulama Surabaya (Unusa) dalam rangka menyiapkan KPU Goes to Campus. Kegiatan yang dilakukan oleh Anggota dan Sekretaris KPU Surabaya ini diterima oleh Wakil Rektor III (Umi Hanik, M.Kes). Anggota KPU Surabaya, Subairi menyampaikan bahwa koordinasi ini digelar untuk mematangkan persiapan kegiatan sosialisasi KPU Goes to Campus dengan memutar film Kejarlah Janji. "Sosialisasi bertujuan untuk meningkatkan partisipasi pemilih pemula di Perguruan Tinggi," ujar Subairi.  Dalam kunjungan ini, KPU Surabaya juga diajak berkeliling Tower Unusa seperti ruang rapat, aula bersama lantai 9, hingga ruang transit.

Surabaya, kota-surabaya.kpu.go.id - Kamis (19/10), KPU Surabaya menggelar Rapat Koordinasi dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan. Kegiatan yang diterima oleh Sekretaris KPU Surabaya ini dihadiri oleh Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kota Surabaya dan Kepala BPJS Surabaya. Sekretaris KPU Surabaya, Titus Saptadi menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan sarana koordinasi dan komunikasi antara KPU Surabaya dengan Pemerintah Kota Surabaya dan BPJS dalam rangka mengkoordinasikan keikutsertaan Badan Adhoc di tingkat KPU Surabaya, baik mulai KPU Surabaya, PPK, PPS, hingga KPPS sebagai peserta Jaminan sosial Ketenagakerjaan sesuai ketentuan pasal 19 ayat 1 dan 2. "Badan Adhoc Penyelenggara Pemilu dapat memperoleh perlindungan berupa jaminan sosial," ujar Titus Saptadi. Kegiatan yang bertempat di kantor KPU Surabaya ini berlagsung sekitar 1,5 jam.

Surabaya, http://kota-surabaya.kpu.go.id – Rabu (18/10), KPU Surabaya menghadiri rapat koordinasi Pengamanan Pemilu Serentak Tahun 2024. Kegiatan yang digelar di Gedung Sawunggaling Pemerintah Kota Surabaya ini turut mengundang Bawaslu Surabaya dan jajaran satuan kerja Pemerintah Kota Surabaya, antara lain Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan, Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga, Dinas Pendidikan, Satuan Polisi Pamong Praja, Bagian Hukum dan Kerjasama, serta Bagian Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat. Anggota KPU Surabaya, Subairi mengapresiasi penyelenggaraan koordinasi pengamanan Pemilu, karena pengamanan merupakan salah satu unsur penting dalam menyukseskan Pemilu.  "Pengamanan perlu disimulasikan dengan baik, sehingga mendukung kelancaran Pemilu 2024," ujar Subairi. Sementara itu, Kapolrestabes Surabaya, Kombes Pasma Royce menyampaikan bahwa kegiatan ini bertujuan untuk melakukan pengamangan, penjagaan, pengaturan, pengawalan, dan patroli, mulai dari dukungan personel, logistik, sarana, dan prasarana guna kelancaran Pemilu Tahun 2024 "Saling berkolaborasi dan berkoordinasi dalam penerangan kepada masyarakat dalam partisipasi Pemilu serentak Tahun 2024", ujar Kombes Pasma Royce.

Surabaya, http://kota-surabaya.kpu.go.id – Selasa (17/10), KPU Surabaya melaksanakan supervisi dalam Rapat Koordinasi Sistem Pengendalian Internal Pemerintahan (SPIP) pada Badan Adhoc Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Tenggilis Mejoyo. Supervisi yang dipimpin oleh Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Surabaya ini turut dihadiri Camat dan PPK bersama Sekretariat serta Lurah dan PPS bersama Sekretariat di wilayah kerja Tenggilis Mejoyo. Anggota KPU Surabaya, Agus Turcham menyampaikan bahwa SPIP badan adhoc merupakan kegiatan pengendalian, Informasi dan komunikasi serta pemantauan pengendalian intern, yang disampaikan secara terus menerus untuk tercapainya efektifitas dan efisien pelaporan, dan pengamanan keuangan yang sesuai ketentuan. "Terselenggaranya SPIP dapat mengidentifikasi dan menguraikan risiko-risiko potensial yang berasal  dari faktor internal maupun faktor eksternal, memeringkat risiko-risiko yang memerlukan perhatian manajemen  instansi dan yang memerlukan penanganan segera atau tidak memerlukan tindakan lebih lanjut, memberikan masukan atau rekomendasi untuk meyakinkan bahwa terdapat risiko-risiko yang menjadi prioritas paling tinggi untuk dikelola dengan efektif pada kinerja Badan Adhoc di Pemilu 2024," harap Agus Turcham.  Diakhir sesi kegiatan, kepada Badan Adhoc di Wilayah Kerja Tenggilis Mejoyo diminta mengidentifikasi dan menganalisis resiko yang timbul dalam pelaksanaannya, sehingga dapat disiapkan langkah mitigasi atas resiko tersebut untuk optimalisasi akuntabel, dan pelayanan publik.