Berita Terkini

Hupmas, SURABAYA – KPU Provinsi Jawa Timur menyelenggarakan bimbingan teknis (bimtek) mekanisme seleksi pembentukan badan ad hoc Pilkada Serentak 2018 yang dihadiri oleh KPU Kabupaten/Kota se-Jawa Timur di Hotel Mira Dua, Jalan Telaga Sarangan Magetan dari tanggal 09 – 10 Oktober 2017. Acara dibuka langsung oleh Ketua KPU Jawa Timur, Eko Sasmito, Senin sore (09/10/2017). Pria yang pernah menjabat Ketua KPU Surabaya itu mengingatkan akan tahapan pemilihan gubernur (pilgub) yang bersamaan dengan tahapan pendaftaran partai politik (parpol) di bulan ini. “Disamping itu pula ada pemetaan daerah pemilihan (dapil) sehingga butuh komunikasi intensif dengan stakeholder, ”ungkap Eko Sasmito. Sementara itu, Gogot Cahyo Baskoro, pada kesempatan pertama bimtek tersebut menyampaikan perihal kegiatan gerak jalan sadar Pemilu Pilkada Serentak 2018 yg akan diadakan pada tanggal 29 Oktober nanti. Kegiatan ini diharapkan dapat berjalan meriah dan sukses dengan target sejumlah peserta yang sudah diintruksikan. Sedangkan untuk seragam kaos gerak jalan untuk segera dibuatkan desain dan dicetak agar tidak menjadi beban. “Tahapan pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) sudah sangat padat nantinya,” pungkas Divisi SDM dan Partisipasi Masyarakat KPU Jawa Timur tersebut. Anggota KPU Surabaya, Miftakhul Gufron, yang hadir dalam acara tersebut menyampaikan harapannya. “Dengan adanya bimtek ini maka memudahkan kami dalam melaksanakan rekrutmen badan ad hoc yang akan dimulai tanggal 12 Oktober hingga 11 Nopember 2017 secara serentak di seluruh Kabupaten/Kota se-Jawa Timur. “Semoga akan banyak menghasilkan penyelenggara ditingkat PPK dan PPS yg berkualitas dan berintegritas,” tutur alumus IAIN Sunan Ampel Surabaya ini.(aas/gf/sym)

Hupmas, SURABAYA – Apel pagi menjadi salah satu sarana yang dilaksanakan dengan tujuan untuk meningkatkan kedisiplinan para pegawai. Senin (09/10/2017), tepat pukul 08.00 WIB apel pagi dilaksanakan di halaman Kantor KPU Surabaya yang diikuti oleh seluruh pegawai Sekretariat yang dipimpin langsung oleh Sekretaris KPU Surabaya, Sunarno Aristono. Aristono menghimbau kepada jajaran staf untuk mulai meningkatkan kinerja dan disiplin karena rangkaian kegiatan Pilkada Serentak 2018 dan Pemilu 2019 sudah mulai padat. “Seminggu depan ini akan semakin banyak bimbingan teknis (bimtek) dan rapat koordinasi (rakor) yang akan diselenggarakan oleh KPU Provinsi dan KPU Pusat,” jelas Aristono. “Kita harus tetap menjaga kesehatan untuk menunjang pekerjaan karena beban tugas dan kegiatan dalam tahapan Pilkada Serentak 2018 dan Pemilu 2019 tidaklah ringan,” ujar pria kelahiran Surabaya tersebut. (azi/esar)

Hupmas, SURABAYA – Senin, (09/10/2017) menjadi momen yang dipilih oleh Partai Persatuan Indonesia (Perindo) untuk mendaftarkan sebagai salah satu partai politik (parpol) calon peserta Pemilu 2019. Rombongan Partai Perindo mendatangi KPU Surabaya tepat pukul 09.55 WIB dengan langsung menuju ke petugas resepsionis yang berada di lobi untuk mengisi daftar hadir. Setelah mengisi daftar hadir perwakilan dari Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Perindo menuju ke petugas pendaftaran yang berada di ruang sidang Lantai I untuk menyerahkan dokumen yang berisi salinan bukti Kartu Tanda Anggota (KTA) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang telah dijilid. Kehadiran rombongan dari Partai Perindo diterima oleh Divisi Hukum, Purnomo Satriyo Pringgodigdo. Turut hadir pula adalah Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Surabaya, Hadi Margo Sambodo, yang ikut menyaksikan berlangsungnya penyerahan dokumen kelengkapan dari Partai Perindo. “Hari ini kami menerima rombongan Partai Perindo,” ujar Purnomo. “Parpol di Kota Surabaya masih mempunyai waktu untuk menyampaikan dokumen persyaratan sampai dengan batas akhir waktu pendaftaran,” jelas pria yang pernah menjadi Tim Asistensi Hukum dan Penanganan Pelanggaran Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan tersebut. (esar/psp)

Hupmas, SURABAYA – KPU Surabaya menerima kunjungan dari tim Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Jawa Timur, Senin siang (9/10/2017). Bhuono Dewandaru dan Martinus Wicaksono selaku Tim BPK menyampaikan maksud kunjungannya yaitu untuk melakukan pemeriksaan kinerja pada Pemerintah Kota Surabaya dan instansi terkait lainnya atas efektivitas penyelenggaraan administrasi kependudukan tahun anggaran 2015 s.d. semester I 2017 di Surabaya. Ditemui oleh Kepala Sub Bagian Teknis dan Hupmas, Endang Sri Arti Rahayu, dan staf Sub Bagian Program dan Data, Anieq Fardah, kedua pria tersebut mengajukan permohonan informasi terkait dengan daftar penduduk Kota Surabaya yang terdaftar sebagai pemilih. Anieq menjelaskan KPU Surabaya menerima data pemilih dari KPU Pusat pada saat adanya tahapan Pemilu yang kemudian diolah kembali oleh KPU Surabaya untuk mengetahui apakah ada data pemilih ganda. “Data yang diperoleh dicek ulang secara online melalui aplikasi pendaftaran kependudukan Surabaya dengan cara menginput Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Kartu Keluarga,” jelas Anieq. Sebagai masukan Bhuono Dewandaru selaku anggota Tim BPK menyampaikan sistem yang ada di KPU Surabaya sudah bagus dan lebih maju dengan inovasi yang ada. “Saya harap ada cara yang lebih mudah yang dapat dilakukan untuk mengecek data pemilih dibanding dengan mengeceknya secara manual dengan menginput NIK/KK satu per satu” ujar Bhuono. (azi/esar)

Hupmas, Surabaya-KPU Provinsi Jawa Timur terus melakukan koordinasi dan konsolidasi dengan 38 Kabupaten/Kota se Jawa Timur demi lancarnya penyelenggaraan Pilgub Jatim 2018 yang tahapannya akan bergulir dalam waktu dekat, dan salah satu hal yang krusial untuk dikoordinasikan adalah terkait dengan pemutakhiran data pemilih. Seperti yang telah diberitakan sebelumnya, akses portal Sidalih untuk Pilkada serentak 2018 telah resmi dibuka pada tanggal 11 Juli 2017 oleh Ketua KPU RI, Arief Budiman. Dengan dibukanya kembali Sidalih ini, maka portal yang khusus digunakan untuk pemutakhiran data pemilih ini bisa diakses oleh penyelenggara pemilu melalui operator Sidalih yang telah ditunjuk oleh masing-masing KPU Provinsi dan Kabupaten/Kota. Untuk itulah, KPU Jatim merasa perlu untuk merangkul Divisi Perencanaan dan Data dan operator Sidalih se wilayah Jawa Timur dalam sebuah forum Rapat Koordinasi yang diwujudkan dengan mengirimkan surat undangan Nomor: 18/PR.02.2-Und/35/Prov/VII/2017 tertanggal 7 Juli 2017 ke KPU Kabupaten/Kota se Jawa Timur. Sesuai dengan isi undangan tersebut maka, Ketua KPU Surabaya, Nur Syamsi beserta Divisi Perencanaan dan Data, Robiyan Arifin dan Operator Sidalih, Mochamad Fatoni akan menghadiri Rakor yang akan dilaksanakan di Ruang Pendopo Kabupaten Blitar besok (tanggal 14-15 Juli 2017) dan rencananya akan diikuti oleh 130 peserta dari KPU Kabupaten/Kota se-Jawa Timur. Mengingat pentingnya Rakor tersebut, Ketua KPU Surabaya, Nur Syamsi, menginstrusikan kepada Sub Bagian Program dan Data untuk mempersiapkan data yang harus dibawa dalam Rakor tersebut. “Selain harus memastikan kembali Operator Sidalih kita telah mendapatkan username dan password yang berguna untuk mengakses seluruh fitur Sidalih, ada beberapa data yang harus dibawa seperti data mutarlih berkelanjutan yang siap entry untuk kebutuhan input dan snapshot serta data terkait perkembangan E-KTP di Kota Surabaya yang meliputi jumlah wajib KTP, jumlah penduduk yang telah rekam data, jumlah E-KTP yang sudah cetak, serta jumlah penduduk yang belum rekam dan belum cetak E-KTP,” ungkap Syamsi. “Semoga segala ikhtiar kita ini bisa mewujudkan daftar pemilih yang berkualitas serta mampu mengakomodir seluruh hak politik masyarakat Jawa Timur pada umumnya dan Surabaya pada khususnya dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2018,”ungkapnya kembali.

Hupmas, SURABAYA – Rumah Pintar Pemilu (RPP) merupakan program yang digagas oleh KPU RI sebagai salah satu upaya meningkatkan partisipasi pemilih baik secara kualitas maupun kuantitas dalam seluruh proses penyelenggaraan pemilu yang telah dicetuskan sejak tahun 2015. Pada tahun 2017 telah ditetapkan 15 KPU Provinsi/KIP Aceh dan 273 KPU/KIP Kabupaten/Kota untuk membentuk RPP yang telah menjadi Program Prioritas Nasional terkait dengan pendidikan pemilih tersebut. Jumat pagi, (06/10/2017), KPU Surabaya menerima kunjungan kerja dari KPU Kabupaten Teluk Wondama, Provinsi Papua Barat. Kedatangan jajaran Komisioner dan Sekretaris tersebut untuk meninjau RPP Bung Tomo. “Kami ingin mendalami dan melihat berbagai sarana dan fasilitas yang tersedia di RPP karena ditempat kami belum terbentuk RPP sebagaimana di KPU Surabaya,” ungkap Ketua KPU Kabupaten Teluk Wondama, Robert Gayus Baibaba. “Ini adalah kunjungan kami yang kedua kalinya di KPU Surabaya,” terang Ketua KPU tersebut. Sebelum mengunjungi Kota Pahlawan, Baibaba, mengatakan dirinya terlebih dahulu berkunjung ke KPU RI untuk berkonsultasi mengenai RPP. “RPP Bung Tomo sangat lengkap, selain tersedia miniatur simulasi tempat pemungutan suara (TPS), juga tersedia papan dinding informasi tentang struktur organisasi KPU, sejarah kepemiluan, dan hasil perolehan suara pemilu dan pemilihan dari tahun ke tahun,” jelas Sekretaris KPU Surabaya, Sunarno Aristono. Sejak diresmikan pada tanggal 18 April 2017 yang lalu RPP Bung Tomo telah dikunjungi oleh berbagai elemen mulai dari masyarakat umum, organisasi masyarakat, organisasi kepemudaan, maupun dari kalangan akademisi dan peserta didik. “RPP Bung Tomo sangat terbuka bagi siapa saja yang ingin belajar tentang pemilu dan nilai-nilai demokrasi,” pungkas alumnus Magister Ekonomi Universitas Gadjah Mada tersebut. (aas/esar)