Berita Terkini

Hupmas, SURABAYA-Bertempat di Tanjung Kodok Beach Resort, jalan Raya Paciran Lamongan, selama 2 (dua) hari, Selasa-Rabu (9-10 Mei 2017) KPU Provinsi Jawa Timur gelar Rapat Koordinasi (Rakor) Perencanaan Kebutuhan dan Pengelolaan Logistik Pemilu serta Penganggarannya, dengan mengundang peserta Rakor yakni Divisi Keuangan; Umum dan Logistik KPU Kabupaten/Kota di wilayah Jawa Timur, Pejabat Pengadaan dan operator SILOG KPU Kabupaten/Kota. Ketua KPU Provinsi Jawa Timur, Eko Sasmito, dalam sambutannya menyampaikan bahwa Rakor diadakan untuk perencanaan dan pengelolaan logistik Pemilihan Kepala Daerah Tahun2018 serta Pemilu Tahun 2019. “Rakor semacam ini akan dilakukan beberapa kali, Untuk Rakor yang digelar di Lamongan ini ada beberapa hal yang akan dibahas, diantaranya adalah mengenai masalah kebijakan tentang perencanaan dan pengelolaan logistik pemilihan, teknis yang perlu dipersiapkan untuk logistik Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2018, dan yang terakhir akan dibahas pula tentang sistem pengadaan barang dan jasa untuk Pemilihan Kepala Daerah Tahun2018,” jelas pria asli Lamongan ini. Kegiatan Rakor ini juga dihadiri dan dibuka langsung oleh Ketua KPU RI periode 2017-2022, Arief Budiman. Dalam sambutannya Arief menyampaikan bahwa Tahun 2017 adalah tahun yang luar biasa bagi penyelenggara pemilu. Ada 3 moment yang harus dilaksanakan, yaitu pertama, menyelesaikan beberapa persoalan Pilkada 2017; kedua, menyelenggarakan tahapan Pilkada serentak 2018, dan yang ketiga adalah mempersiapkan Pemilu 2019. “Saat ini kepercayaan publik terhadap penyelenggara pemilu semakin hari semakin baik, sehingga tetap dijaga komitmennya dan perlu ditingkatkan. Core bisnis KPU adalah logistik Pemilu, selain data pemilih hingga pemungutan dan penghitungan suara yang dikoversi menjadi kursi. Sehingga bisa dikatakan bahwa logistik pemilu sangatlah penting, diluar itu sifatnya hanya supporting saja, dan semoga kita semua tercatat menjadi pelaku sejarah terselenggaranya Pemilu seretak pertama di Indonesia Tahun 2019,” ungkap pria kelahiran Surabaya, 43 tahun yang lalu ini. Sementara itu, Divisi Umum, Keuangan dan Logistik KPU Surabaya, Miftakhul Gufron yang hadir dalam Rakor tersebut memberikan tanggapannya. “Pengadaan logistik Pemilu melalui satker sendiri yaitu ULP KPU merupakan terobosan baru dalam pengadaan secara lelang. Hal ini sangatlah baik guna mengurangi ketergantungan dengan ULP Pemda. Selain itu yang lebih mengetahui kebutuhan Pemilu ya KPU sendiri,  sehingga bisa tepat dalam menentukan spesifikasi barang yang akan dilelang,”ungkap Gufron. (Guf/Cha)

Hupmas, SURABAYA- Meski sampai detik ini, UU Penyelenggaraan Pemilu belum disepakati oleh Pemerintah dan DPR, tidak menyurutkan keinginan KPU Kota Surabaya untuk mempersiapkan pemilu sejak dini. Melalui forum diskusi Reboan yang sudah dilaksanakan selama 6 tahun terakhir ini, Kasubbag Hukum, Octian Anugeraha, menyampaikan materi bertema “Tahun ini: Verifikasi Parpol?”. RUU yang diajukan oleh Pemerintah kepada DPR pada 20 Oktober 2016, serta Peraturan KPU tentang Pendaftaran dan Verifikasi Parpol pada pemilu sebelumnya menjadi pokok bahasan utama dalam forum diskusi Reboan, hari ini (10/05/2017). Di awal paparannya, Octian menyampaikan bahwa tahapan penyelenggaraan pemilu dan penetapan jadwal pendaftaran parpol peserta pemilu, masing-masing dimulai paling lambat 22 bulan dan 20 bulan sebelum hari pemungutan suara. “Apabila memperhatikan pemberitaan di media tentang kesepakatan antara Pemerintah, DPR, dan penyelenggara pemilu untuk melaksanakan pemungutan suara pada bulan April 2019, maka pendaftaran parpol akan dimulai Agustus mendatang”, ujar pria asal Malang ini. RUU mengamanatkan KPU untuk mengatur lebih lanjut ketentuan mengenai pelaksanaan dan waktu verifikasi. Berkaca pada regulasi pendaftaran pemilu yang lalu, yaitu PKPU Nomor 8 Tahun 2012 beserta perubahannya, proses awal pendaftaran dilakukan oleh KPU RI. Kemudian jika persyaratan administratif terpenuhi, maka KPU kabupaten/kota akan melakukan verifikasi faktual terhadap kepengurusan, keterwakilan 30% pengurus perempuan, domisili kantor, dan keanggotaan pada parpol tingkat kabupaten/kota. Verifikasi faktual terhadap seluruh persyaratan tersebut dilaksanakan paling lama 26 hari. “Parpol masih punya kesempatan melakukan perbaikan pasca verifikasi faktual, untuk kemudian dilakukan verifikasi perbaikan dan hasilnya akan dikompilasi oleh KPU Provinsi untuk mengetahui keterpenuhan syarat kepengurusan dan keanggotaan di 75% kabupaten/kota pada suatu provinsi”, imbuh Octian. Demi efektivitas dan efisiensi proses verifikasi parpol, KPU telah menyempurnakan aplikasi Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL). Aplikasi berbasis web melalui jaringan internet ini mempunyai nilai kemanfaatan yang tinggi bagi parpol, antara lain dapat melakukan persiapan input data pemenuhan syarat pendaftaran, mengoperasikan sistem ini kapan saja dan dimana saja, mengelola data secara internal bersama-sama dengan kepengurusan tingkat provinsi dan kabupaten/kota, sampai melakukan pengecekan dan perbaikan data yang sudah dimasukkan ke server sebelum dilakukan pendaftaran, sehingga diharapkan dapat mewujudkan tahapan verifikasi parpol yang transparan dan akuntabel. “Melalui SIPOL, dapat dilakukan cek kegandaan identik, sekaligus cek potensi kegandaan anggota parpol”, pungkas pria yang terakhir menyelesaikan studinya di Universitas Airlangga ini. (oct/cha)

Hupmas, SURABAYA – Bertempat di ruang kerja Kepala UPT Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur Wilayah Kota Surabaya, audensi membahas optimalisasi fungsi RPP Bung Tomo berlangsung penuh dengan keakraban, pada hari Senin (08/05/2017). Dalam pertemuan ini Kepala Cabang Dinas, Sukaryantho, dengan Ketua KPU Surabaya, Nur Syamsi yang didamping Kasubbag Teknis dan Hupmas, Endang Sri Arti Rahayu terangkum empat (4) hal penting terkait dengan metode pendekatan optimalisasi fungsi RPP. Yang pertama adalah pengenalan RPP melalui website. Kedua melalui media cetak. Ketiga pemberian surat rekomendasi dari UPT Dinas Pendidikan Jawa Timur Wilayah Kota Surabaya dan yang keempat pendekatan dengan tenaga pendidik dan peserta didik melalui kelas pemilu. “Politik itu ilmu. Kalau ada contoh-contoh diluar sana yang barangkali kalau dipahami secara keilmuan maka kepala sekolah dan guru bisa mendiskusikan secara bersama-sama dengan KPU. Kemudian ada politik dan perilaku politik dan tenaga akademik harus betul paham mengenai itu. Supaya anak-anak kita memiliki mindset yang jelas,” kata Sukaryantho. “Saya berharap teman-teman KPU bisa memberi gambaran yang jelas antara ilmu politik, perilaku politik, dan sistem KPU yang dilakukan itu nanti ada pesan  goal yang jelas,” imbuh pria asal Magetan ini. Nur Syamsi menyampaikan tujuan jangka pendek kerjasama optimalisasi fungsi RPP adalah murid mampu mengerti bagaimana sistem pemilu yang dilaksanakan oleh KPU dibangun secara transparan dan accessible. “Setelah mengikuti diskusi kelas pemilu murid akan memahami substansi demokrasi dan pemilu yang kemudian mau menyebarkan pemahaman tentang pemilu dan nilai-nilai demokrasi dikalangan kelompok remajanya,” papar Syamsi. “Saya kira ini tugas berat dan sangat mulia. Dari segi pengetahuan saya terbantu. Saya juga senang KPU mau langsung terjun memberi pendidikan pemilih ke anak-anak didik kita” ungkap Sukaryantho.  

Hupmas, SURABAYA – Selasa (09/05/2017), KPU Kota Surabaya mengagendakan Rapat Pleno membahas tentang penyerapan anggaran sampai dengan Bulan April 2017 serta agenda kegiatan yang akan dilaksanakan di Bulan Mei 2017. Diawal Pleno, Bendahara KPU Kota Surabaya, Endah Yuli Ekowati, dalam laporan realisasi anggaran yang dibacakan menyebutkan prosentase 29,62% untuk penyerapan anggaran hingga bulan April 2017. Sementara itu, pembahasan terkait proyeksi kegiatan yang akan dilaksanakan di Mei 2017, salah satu kegiatan yang diagendakan oleh KPU Kota Surabaya dalam waktu dekat ini adalah pembentukan Kelas Pemilu sebagai follow up dari audiensi bersama Kepala UPT Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur Wilayah Kota Surabaya dan silaturahmi dengan Karang Taruna Kota Surabaya, Senin (08/05/2017). “KPU Surabaya memang telah memiliki Pusat Pendidikan Pemilih (RPP Bung Tomo), namun jangan sampai stagnan dengan hanya memiliki RPP saja, tapi Kita juga harus mengoptimalkan keberadaannya supaya manfaatnya bisa dirasakan oleh semua kalangan,” ungkap Ketua KPU Surabaya, Nur Syamsi. Nur Syamsi menambahkan, ide pembentukan Kelas Pemilu ini sendiri merupakan hasil dari audiensi yang dilakukan oleh KPU Kota Surabaya dengan UPT Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur Wilayah Kota Surabaya serta pengurus Karang Taruna Kota Surabaya kemarin sore. “Tugas KPU tidak hanya menyukseskan setiap agenda pemilu, namun juga mewujudkan pemilu yang berkualitas. Salah satu faktor yang mempengaruhi kesuksesan Pemilu yang berkualitas itu adalah adanya pemilih cerdas. Hal inilah yang perlu kita bangun sejak dini dengan menghadirkan Kelas Pemilu,”imbuh Syamsi. Sebagai gambaran, program Kelas Pemilu yang digagas ini secara umum akan menyampaikan tentang sistem demokrasi dan sistem pemilu di Indonesia, pentingnya berdemokrasi yang sehat dan bermartabat, serta manfaat maupun akibat dari proses pelaksanaan demokrasi, melalui pemilu, untuk masyarakat. Dengan adanya Kelas Pemilu, diharapkan tatanan dan tatacara berdemokrasi di Surabaya ke depan akan semakin baik serta pada saat pelaksanaan tahapan pemilu kesadaran masyarakat, yang dikuatkan oleh generasi muda dan generasi terpelajar, untuk menciptakan Pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, bersih, jujur dan adil sudah terbangun. (cha)

Hupmas, SURABAYA – Selasa (09/05/2017), KPU Kota Surabaya mengagendakan Rapat Pleno membahas tentang penyerapan anggaran sampai dengan Bulan April 2017 serta agenda kegiatan yang akan dilaksanakan di Bulan Mei 2017. Diawal Pleno, Bendahara KPU Kota Surabaya, Endah Yuli Ekowati, dalam laporan realisasi anggaran yang dibacakan menyebutkan prosentase 29,62% untuk penyerapan anggaran hingga bulan April 2017. Sementara itu, pembahasan terkait proyeksi kegiatan yang akan dilaksanakan di Mei 2017, salah satu kegiatan yang diagendakan oleh KPU Kota Surabaya dalam waktu dekat ini adalah pembentukan Kelas Pemilu sebagai follow up dari audiensi bersama Kepala UPT Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur Wilayah Kota Surabaya dan silaturahmi dengan Karang Taruna Kota Surabaya, Senin (08/05/2017). “KPU Surabaya memang telah memiliki Pusat Pendidikan Pemilih (RPP Bung Tomo), namun jangan sampai stagnan dengan hanya memiliki RPP saja, tapi Kita juga harus mengoptimalkan keberadaannya supaya manfaatnya bisa dirasakan oleh semua kalangan,” ungkap Ketua KPU Surabaya, Nur Syamsi. Nur Syamsi menambahkan, ide pembentukan Kelas Pemilu ini sendiri merupakan hasil dari audiensi yang dilakukan oleh KPU Kota Surabaya dengan UPT Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur Wilayah Kota Surabaya serta pengurus Karang Taruna Kota Surabaya kemarin sore. “Tugas KPU tidak hanya menyukseskan setiap agenda pemilu, namun juga mewujudkan pemilu yang berkualitas. Salah satu faktor yang mempengaruhi kesuksesan Pemilu yang berkualitas itu adalah adanya pemilih cerdas. Hal inilah yang perlu kita bangun sejak dini dengan menghadirkan Kelas Pemilu,”imbuh Syamsi. Sebagai gambaran, program Kelas Pemilu yang digagas ini secara umum akan menyampaikan tentang sistem demokrasi dan sistem pemilu di Indonesia, pentingnya berdemokrasi yang sehat dan bermartabat, serta manfaat maupun akibat dari proses pelaksanaan demokrasi, melalui pemilu, untuk masyarakat. Dengan adanya Kelas Pemilu, diharapkan tatanan dan tatacara berdemokrasi di Surabaya ke depan akan semakin baik serta pada saat pelaksanaan tahapan pemilu kesadaran masyarakat, yang dikuatkan oleh generasi muda dan generasi terpelajar, untuk menciptakan Pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, bersih, jujur dan adil sudah terbangun. (cha)

Hupmas, SURABAYA-Setelah 2 (dua) minggu berturut-turut kegiatan Apel Pagi tidak dilaksanakan karena Hari Libur Nasional jatuh pada hari Senin. Pagi ini, Senin (08/05/2017), jajaran Komisioner dan Sekretariat KPU Surabaya melaksanakan rutinitas Apel Pagi. Apel dipimpin langsung oleh anggota KPU Surabaya, Divisi Hukum, Purnomo Satriyo Pringgodigdo. Dalam arahannya, Purnomo selaku pemimpin apel, terus mengingatkan pada seluruh peserta Apel Pagi untuk selalu meningkatkan kedisiplinan. Purnomo menegaskan apel pagi merupakan kewajiban yang harus diikuti oleh seluruh jajaran sekretariat tanpa kecuali. “Kegiatan apel seperti ini untuk mengetahui kesiapan pesonel sebelum mengawali kegiatan sehari-hari, mengingat masih banyak pekerjaan, program dan kegiatan yang harus diselesaikan hingga akhir Mei ini, namun sepadat apapun pekerjaan dan kegiatan kita, jangan lupa untuk tetap menjaga kesehatan, Selalu ingatlah bahwa kesehatan yang penting untuk dijaga karena kesehatan merupakan anugerah terbesar yang diberikan oleh Allah SWT untuk makhlukNya,” ungkap Purnomo. (cha)