PERSIAPKAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH TAHUN 2018 DAN PEMILU TAHUN 2019, KPU JAWA TIMUR GELAR RAKOR
Hupmas, SURABAYA-Bertempat di Tanjung Kodok Beach Resort, jalan Raya Paciran Lamongan, selama 2 (dua) hari, Selasa-Rabu (9-10 Mei 2017) KPU Provinsi Jawa Timur gelar Rapat Koordinasi (Rakor) Perencanaan Kebutuhan dan Pengelolaan Logistik Pemilu serta Penganggarannya, dengan mengundang peserta Rakor yakni Divisi Keuangan; Umum dan Logistik KPU Kabupaten/Kota di wilayah Jawa Timur, Pejabat Pengadaan dan operator SILOG KPU Kabupaten/Kota.
Ketua KPU Provinsi Jawa Timur, Eko Sasmito, dalam sambutannya menyampaikan bahwa Rakor diadakan untuk perencanaan dan pengelolaan logistik Pemilihan Kepala Daerah Tahun2018 serta Pemilu Tahun 2019. “Rakor semacam ini akan dilakukan beberapa kali, Untuk Rakor yang digelar di Lamongan ini ada beberapa hal yang akan dibahas, diantaranya adalah mengenai masalah kebijakan tentang perencanaan dan pengelolaan logistik pemilihan, teknis yang perlu dipersiapkan untuk logistik Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2018, dan yang terakhir akan dibahas pula tentang sistem pengadaan barang dan jasa untuk Pemilihan Kepala Daerah Tahun2018,” jelas pria asli Lamongan ini.
Kegiatan Rakor ini juga dihadiri dan dibuka langsung oleh Ketua KPU RI periode 2017-2022, Arief Budiman. Dalam sambutannya Arief menyampaikan bahwa Tahun 2017 adalah tahun yang luar biasa bagi penyelenggara pemilu. Ada 3 moment yang harus dilaksanakan, yaitu pertama, menyelesaikan beberapa persoalan Pilkada 2017; kedua, menyelenggarakan tahapan Pilkada serentak 2018, dan yang ketiga adalah mempersiapkan Pemilu 2019. “Saat ini kepercayaan publik terhadap penyelenggara pemilu semakin hari semakin baik, sehingga tetap dijaga komitmennya dan perlu ditingkatkan. Core bisnis KPU adalah logistik Pemilu, selain data pemilih hingga pemungutan dan penghitungan suara yang dikoversi menjadi kursi. Sehingga bisa dikatakan bahwa logistik pemilu sangatlah penting, diluar itu sifatnya hanya supporting saja, dan semoga kita semua tercatat menjadi pelaku sejarah terselenggaranya Pemilu seretak pertama di Indonesia Tahun 2019,” ungkap pria kelahiran Surabaya, 43 tahun yang lalu ini.
Sementara itu, Divisi Umum, Keuangan dan Logistik KPU Surabaya, Miftakhul Gufron yang hadir dalam Rakor tersebut memberikan tanggapannya. “Pengadaan logistik Pemilu melalui satker sendiri yaitu ULP KPU merupakan terobosan baru dalam pengadaan secara lelang. Hal ini sangatlah baik guna mengurangi ketergantungan dengan ULP Pemda. Selain itu yang lebih mengetahui kebutuhan Pemilu ya KPU sendiri, sehingga bisa tepat dalam menentukan spesifikasi barang yang akan dilelang,”ungkap Gufron. (Guf/Cha)
