Berita Terkini

Hupmas, Surabaya-Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Asman Abnur mengimbau seluruh pegawai negeri sipil, TNI dan Polri untuk tidak menambah cuti tahunan saat Lebaran.  Hal itu tertuang dalam Surat Menteri PANRB Nomor B/21/M.KT.02/2017 tanggal 30 Mei 2017 tentang Himbauan untuk Tidak Memberikan Cuti Tahunan Sebelum dan Sesudah Cuti Bersama Idul Fitri 1438 H, demikian seperti dikutip dalam laman Kemenpan-RB. Imbauan tersebut dikeluarkan mengingat berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS, cuti bersama tidak mengurangi hak cuti tahunan. Tahun ini ada 6 hari cuti bersama, yakni 4 hari cuti lebaran, Natal dan Tahun Baru. Terkait hal tersebut, Sekretaris KPU Surabaya, Sunarno Aristono mengimbau kepada seluruh jajaran Sekretariat KPU Surabaya untuk tetap memberikan pelayanan optimal sebelum dan sesudah lebaran. “Melalui SE tersebut, Menteri PANRB mengingatkan, setelah cuti bersama dan libur lebaran berakhir, dipastikan seluruh aktivitas pemerintah harus sudah berjalan normal, terutama dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Tidak terkecuali di KPU Surabaya, apalagi tahapan Pilgub Jatim Tahun 2018 sudah didepan mata,”ungkap Pak Aris, Senin (12/06/2017). Dengan berlakunya PP 11/2017 sebenarnya pegawai negeri tidak perlu khawatir lagi dengan hak cuti tahunannya, yakni 12 hari. Ini berbeda dengan sebelumnya, di mana cuti bersama mengurangi hak cuti tahunan. Lebih dari itu, kalau dihitung, jumlah hari libur dan cuti bersama sudah cukup panjang. Ditambah lagi dengan hari Sabtu dan Minggu. “Total cuti bersama, libur Idul Fitri ditambah libur Sabtu dan Minggu berjumlah sembilan hari. Rasanya cukup untuk bersilaturahmi Lebaran,” pungkasnya. (cha)

Hupmas, Surabaya-Jelang perhelatan Pilgub Jatim 2018 dan disusul dengan Pileg Pilpres 2019, KPU Surabaya terus melakukan pembenahan internal terkait kesiapan menjelang tahapan Pilgub 2018 dan Pemilu 2019 yang tinggal beberapa bulan lagi. Beberapa hal yang krusial terus dikoordinasikan. Seperti Senin (12/06/2017), selain membahas secara intens tentang Surat dari KPU Provinsi Jawa Timur terkait form isian dari KPU RI tentang sistem informasi KPU dan pemutakhiran daftar pemilih berkelanjutan yang harus disampaikan ke KPU Provinsi paling lambat hari ini, Senin (12/06/2017), dalam Rapat Pleno siang ini juga membahas tentang tindak lanjut Surat Sekjen KPU RI Nomor 644/SJ/VI/2017 terkait Rencana Kebutuhan Logistik Pemilu 2019. “Berdasar Surat Sekjen KPU RI Nomor 644/SJ/VI/2017 tentang Tindak lanjut Koordinasi Perncanaan Kebutuhan dan Pengelolaan Logistik Pemilu 2019 serta Penganggarannya,maka diinstruksi kepada KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota termasuk KPU Surabaya untuk menyampaikan Rencana Kebutuhan Logistik Pemilu 2019 serta penganggarannya dengan lampiran data dukung, yang harus disampaikan ke Biro Logistik paling lambat 16 Juni 2017,” jelas Ketua KPU Surabaya, Nur Syamsi, yang memimpin langsung Rapat Pleno siang ini. Menanggapi hal tersebut, Divisi Umum, Keuangan dan Logistik, Miftakhul Gufron berkomitmen bahwa sebelum batas terakhir pengumpulan pada tanggal 16 Juni 2017, KPU Surabaya sudah rampung mengisi dan mengumpulkan laporannya. “RKB tersebut memang sudah Kita buat beberapa waktu lalu, namun formatnya tetap harus menyesuaikan dengan format dari KPU RI. Sebagai gambaran, format pelaporan tersedia dalam bentuk tabel. Yakni meliputi rincian anggaran biaya tahun anggaran 2019, simulasi perhitungan kebutuhan logistik pemilu 2019 untuk pemilu DPR; DPD; dan DPRD, serta simulasi perhitungan kebutuhan logistik pemilu 2019 untuk pemilu pemilu Presiden dan Wakil Presiden. Dengan sudah tersedianya format laporan ini sangat membantu dan memudahkan Kita,” papar Gufron. (cha)

Hupmas,Surabaya- Siang ini, Selasa (13/06/2017) KPU Surabaya didatangi Sukma Kurnia Robby, mahasiswa Program Studi S-1 Ilmu Politik Universitas Airlangga  yang mengajukan permohonan informasi data terkait perolehan suara Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI P) pada Pileg 2014 di Surabaya, serta perolehan suara Pilwali Surabaya Tahun 2015. Sukma  datang ke KPU Surabaya untuk mencari data  yang akan dipergunakan sebagai bahan penyusunan skripsi tentang perolehan suara Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI P) dalam perhelatan Pemilu di Kota Surabaya. “Sebelum ke KPU Surabaya, saya berkunjung ke kantor DPC PDI P Kota Surabaya dan bertemu dengan pak Didik Prasetiyono. Dari beliau kemudian mendapat arahan, kalau ingin data yang lengkap akan lebih baik untuk meminta ke KPU Surabaya, karena KPU Surabaya itu lumbung data informasi terkait Pemilu. Alhamdulillah data sudah saya terima semua, baik perolehan Pileg 2014 maupun Pilwali 2010 dan 2015. Tidak sesulit yang saya bayangkan ketika meminta data ini. Cukup menulis di formulir, menunggu beberapa saat, data yang saya butuhkan sudah terpenuhi,” ucap Sukma kepada help desk PPID KPU Surabaya, Arnik April Susanti, yang bertugas hari ini. Terkait dengan pelayanan PPID KPU Surabaya, mahasiswa asli Krian Sidoarjo ini berharap pelayanan kepada pemohon informasi semakin ditingkatkan walaupun untuk sekarang sudah baik. Kedatangan mahasiswa Prodi S1 Ilmu Politik Unair yang meminta data ke KPU Surabaya,  mendapat tanggapan dari Divisi Teknis KPU Surabaya, Nurul Amalia. Nurul  menuturkan, “Dijadikannya KPU sebagai lumbung informasi Pemilu melalui berbagai penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa atau masyarakat, menjadi salah satu indikator bahwa lembaga ini dipercaya publiki. Hal ini merupakan sebuah prinsip transparansi yang telah diperjuangkan KPU secara kelembagaan selama ini,” tuturnya. (cha)

Tunggu apalagi, bagi Anda warga Kota Surabaya pastikan diri Anda memiliki E-KTP agar terdaftar sebagai pemilih dalam Pilkada Serentak Tahun 2018!

Hupmas, Surabaya-“Alhamdulillah kita masih diberikan nikmat dari Allah SWT pada Ramadhan tahun ini dengan berbagai capaian prestasi yang membanggakan. Semoga spirit Ramadhan benar-benar meningkatkan etos kerja Kita untuk selalu memberikan yang terbaik bagi Negara,” tutur Divisi Hukum KPU Surabaya, Purnomo Satriyo Pringgodigdo, di awal  amanahnya sebagai pemimpin Apel Pagi, Senin (12/06/2017). Apel pagi KPU Surabaya hari ini dimulai tepat pukul 08.00 WIB dan diikuti oleh Komisioner dan jajaran Sekretariat KPU Surabaya. Pak Pur, demikian biasa disapa menambahkan KPU RI sebagai sebuah lembaga Negara, belum lama ini masuk dalam 4 (empat) besar lembaga paling dipercaya masyarakat dalam survei yang dilakukan Saiful Mujani Research & Consulting (SMCR) pada 14-20 Mei 2017. ”Hasil survey tersebut menunjukkan bahwa masyarakat mengganggap KPU sejauh ini telah bekerja sesuai keinginan rakyat,” imbuh pria asli Surabaya ini. Selain capaian prestasi KPU RI, di bulan Mei 2017 ini ada capaian prestasi yang cukup membanggakan bagi KPU Surabaya. Rilis KPU Provinsi Jawa Timur tanggal 07 Juni 2017 tentang kepatuhan terhadap unggahan berita di website KPU Kabupaten/Kota Se-Jawa Timur untuk bulan Mei 2017 menempatkan website KPU Surabaya termasuk dalam kategori website “sangat patuh” dan berada  di peringkat 3 (tiga) sebagai website yang informatif dalam kehumasan dan pemberitaan tentang KPU. Untuk diketahui, KPU Provinsi Jawa Timur setiap bulan merilis kategorisasi tingkat kepatuhan website instansi KPU Kabupaten/Kota dalam tiga tingkatan yaitu: Sangat Patuh, Patuh, dan Kurang patuh terhadap jumlah berita yang dimuat. “Selama ini Kita selalu berprinsip bukan semata mengejar peringkat namun ada hal utama yang menjadi tujuan KPU Surabaya untuk terus menyampaikan berita yang bermuatan peningkatan pengetahuan dan pemahaman tentang kepemiluan serta demokrasi bagi warga Surabaya pada khususnya dan Indonesia pada umumnya. Semoga capaian ini menjadi motivasi bagi Kita untuk terus melakukan kerja nyata,” pungkasnya. (cha)

Hupmas, SURABAYA – Dalam setiap event penyelenggaraan pemilu dan pemilihan, logistik merupakan salah satu elemen yang utama dan krusial. Oleh karena itu, perencanaan kebutuhan anggaran logistik perlu dianalisis dan dikaji secara matang. Terlebih lagi perencanaan merupakan bagian dari tahap awal siklus manajemen logistik agar dapat berjalan dengan baik, efektif, dan efisien. Terkait dengan hal tersebut, KPU Surabaya menggelar rapat pembahasan Rencana Anggaran Biaya (RAB)  pengelolaan logistik Pemilu Pilpres Tahun 2019 secara intensif, Kamis (08/06/2017). Sebagai tindak lanjut dari Rapat Koordinasi Perencanaan Kebutuhan dan Pengelolaan Logistik Pemilu/Pemilihan serta Penganggaran yang diselenggarakan oleh KPU Provinsi Jawa Timur di Tanjung Kodok Beach Resort, Lamongan pada tanggal 9 – 10 Mei 2017 yang lalu. “Dari hasil rakor dengan KPU Provinsi ada beberapa perubahan terkait dengan nomenklatur dalam RAB pengelolaan logistik. Sehingga perlu kami bahas secara mendalam karena ada item-item yang perlu disesuaikan dengan kondisi riil di daerah dengan berpatokan pada standar biaya masukan tahun 2018, data pilwali 2015, dan data pileg pilpres 2014 dengan dilampiri data dukung yang valid,” jelas Divisi Umum, Keuangan, dan Logistik, Miftakhul Gufron. Rapat yang diikuti oleh seluruh komisioner KPU Surabaya, sekretaris, dan para kasubbag tersebut membahas secara detail tentang tahapan pelaksanaan dan rincian komponen biaya. Yang meliputi koordinasi perencanaan dan pelaporan logistik, fasilitasi pengadaan logistik, fasilitasi pendistribusian logistik, fasilitasi pemeliharaan dan inventarisasi logistik. “Setelah pembahasan RAB selesai akan kami sampaikan dalam Rapat Pleno hari Senin (12/06/2017) untuk dituangkan dalam Berita Acara Pleno untuk kemudian  disampaikan secara berjenjang ke KPU Provinsi dan KPU RI,” ujar pria asal Grobongan ini.