Berita Terkini

Hupmas, Surabaya-Jelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Tahun 2018, KPU Jatim terus mendorong KPU Kabupaten/Kota untuk melakukan optimalisasi Rumah Pintar Pemilu (RPP). Komitmen tersebut disampaikan Divisi SDM dan Parmas KPU Jatim, Gogot Cahyo Baskoro dalam Rapat Pimpinan (Rapim) yang digelar KPU Jatim bersama dengan 38 KPU Kabupaten/ Kota di Jawa Timur, tanggal 6-7 Juni 2017 di Sidoarjo. Selama ini masyarakat menilai  tingkat partisipasi masyarakat dalam Pemilu rendah karena sosialisasi yang dari KPU yang belum maksimal. Padahal  sebagai penyelenggara Pemilu, KPU bukan merupakan satu-satunya lembaga yang bertanggungjawab akan suksesnya penyelenggaraan Pemilu. Dukungan dari berbagai pihak juga dibutuhkan agar dapat mengawal penyelenggaraan Pemilu yang adil dan tanpa kecurangan. Meski begitu, KPU terus mengupayakan agar masyarakat paham dan mengerti jalannya proses Pemilu. Salah satu upaya yang gencar untuk dilakukan dalam sosialisasi yaitu melalui realisasi RPP yang digagas KPU. KPU Surabaya, sebagai penyelenggara pemilu tingkat Kabupaten/Kota sampai saat ini masih terus berupaya mengoptimalkan keberadaan dari Rumah Pintar Pemilu yang telah dimiliki. Sebagai gambaran saat ini di wilayah Jawa Timur sudah diresmikan 33 RPP. Satu RPP KPU Jatim dan 32 RPP KPU Kabupaten/Kota, salah satunya adalah RPP Bung Tomo, namun dari evaluasi yang dilakukan memang yang terjadi adalah masyarakat Surabaya belum banyak yang tahu terkait keberadaan RPP karena promosi eksistensi dan aktivitas RPP masih kurang. Selain itu, promosi masih dilakukan secara manual dan terbatas. Dari catatan buku tamu RPP Bung Tomo, setelah dilaunching pada tanggal 18 April 2017 sampai dengan akhir Bulan Mei 2017, pengunjung, yang paling dominan baru sebatas dari kalangan mahasiswa. Rata-rata mahasiswa yang berkunjung ke RPP Bung Tomo adalah untuk mencari data pendukung untuk menyusun skripsi dan penelitian yang terkait dengan proses demokrasi dan kepemiluan. “Kami menyadari gaung keberadaan RPP Bung Tomo belum begitu terdengar di masyarakat Surabaya. Untuk saat ini, optimalisasi keberadaan RPP Bung Tomo yang Kami lakukan adalah dengan mempromosikan di website dan medsos, selain itu belum lama ini Kami menggandeng Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur Wilayah Kota Surabaya serta generasi muda Kota Surabaya yang tergabung dalam Karang Taruna untuk mewujudkan Kelas Pemilu. Semoga, program tersebut bisa membuat RPP Bung Tomo lebih semarak dan keberadaannya bisa berguna bagi masyarakat Surabaya,” harap Divisi SDM dan Parmas KPU Surabaya, Nur Syamsi. (cha)

Hupmas, Surabaya-KPU Surabaya terus bersinergi dengan Dispendukcapil Kota Surabaya untuk melakukan sosialisasi terkait rekam E-KTP. Sosialisasi terkait perekaman elektronik Kartu Tanda Penduduk (E-KTP) akan terus digenjot oleh KPU Surabaya di tengah-tengah masyarakat Surabaya jelang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2018 dan Pemilu Tahun 2019. Hal tersebut dilakukan, sebagai bentuk kepedulian KPU Surabaya agar masyarakat tidak kehilangan hak pilihnya dalam setiap perhelatan Pemilu. Divisi Perencanaan dan Data KPU Surabaya, Robiyan Arifin, Jum’at (09/06/2017), menjelaskan bahwa wujud nyata KPU Surabaya untuk turut serta melakukan sosialisasi rekam E-KTP adalah dengan mengirimkan surat kepada 31 Camat se Kota Surabaya dengan tembusan Dispendukcapil, Bakesbangpol dan Linmas serta Asisten Pemerintahan Kota Surabaya. “Dalam surat tersebut disampaikan bahwa apabila ada Sosialisasi perekaman E-KTP di wilayah Kecamatan, KPU Surabaya siap untuk mensupport kegiatan tersebut, salah satunya dengan menjadi narasumber untuk menjelaskan persyaratan pemilih dalam pelaksanaan Pemilu,” jelas Robi. Tergugahnya KPU Surabaya untuk melakukan sosialisasi perekaman E-KTP setelah mengetahui masih cukup banyak penduduk Surabaya yang belum melakukan rekam E-KTP. “Hasil rapat koordinasi dengan Sekretaris Dispendukcapil Kota Surabaya, Bapak Sutopo beserta jajarannya pada tanggal 24 Mei 2017, ditemukan masih cukup banyak warga masyarakat yang belum rekam E-KTP. Sebagai gambaran, jumlah penduduk Surabaya yang harus rekam e-KTP sebanyak 2.281.604 jiwa, namun yang sudah rekam E-KTP sejumlah 1.951.872 jiwa, sehingga masih ada 330.575 jiwa yang belum rekam E-KTP,” ungkap Robi. Pria asli Situbondo tersebut menambahkan, selain mensupport sosialisasi  perekaman E-KTP dengan menjadi narasumber, KPU Surabaya akan melakukan himbauan melalui Website KPU Surabaya di www.kpu-surabayakota.go.id dan juga Media Sosial KPU Surabaya seperti Facebook dan Twitter, dan akan membagikan leaflet yang berisi himbauan kepada masyarakat untuk segera melakukan perekaman E-KTP di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil) Kota Surabaya dalam waktu dekat ini. “Kami siap ikut andil dengan turun langsung untuk sosialisasi pentingnya rekam E-KTP dan terus menghimbau agar masyarakat yang belum memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) Elektronik dan ingin memakai hak pilihnya dalam Pemilu, segera melapor, sehingga bisa diakomodir,” pungkasnya. (cha)

Hupmas, Surabaya-Setelah sehari sebelumnya Peraturan KPU (PKPU) tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pilkada Tahun 2018 disetujui, Rabu kemarin (07/06/2017), Komisi II DPR juga menyetujui PKPU tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih (Mutarlih) Pilkada Tahun 2018. Setelah disetujui, artinya ini sudah bisa dirilis oleh KPU untuk diumumkan kepada publik tentang tahapan-tahapan Pilkada. PKPU ini akan berlaku pada gelaran Pilkada Serentak 2018. Adapun tahapan dalam pemilihan terdiri atas 2 (dua) tahap yaitu tahap persiapan dan tahap penyelenggaraan. Tahap persiapan terdiri atas penyusunan dan penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD), penyusunan dan pengesahan peraturan penyelenggaraan pemilihan, sosialisasi kepada masyarakat dan penyuluhan atau bimbingan teknis kepada KPU Provinsi, Kabupaten, PPK, PPS dan KPPS, pembentukkan PPK, PPS dan KPPS, pendaftaran pemantau pemilihan dan pemutahiran data dan daftar pemilih.  Sementara tahap penyelenggaraan terdiri atas, pencalonan (syarat dukungan pasangan calon perseorangan dan pendaftaran pasangan calon), sengketa tata usaha negara pemilihan. Kampanya (debat publik, kampanye melalui media masa, cetak dan elektronik), laporan dan audit dana kampanye, pemungutan suara, rekapitulasi hasil perhitungan suara, penetapan pasangan calon terpilih tanpa pemohonan, perselishan hasil pemilih (PHP), sengketa PHP dan penetapan pasangan calon terpilih pasca putusan MK. Untuk Tahun 2018 terdapat sebanyak 171 daerah yang akan menyelenggarakan pilkada serentak. Meliputi 17 Provinsi, 39 Kota, dan 115 Kabupaten. Acara Launching Pilkada 2018 akan dilaksanakan 14 Juni 2018, sementara untuk pencoblosannya sudah ditetapkan tanggal 28 Juni 2018. Menanggapi akan segera dirilisnya PKPU terutama tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pilkada Tahun 2018  oleh KPU RI, Ketua KPU Surabaya, Nur Syamsi, mengungkapkan bahwa  KPU Surabaya telah siap untuk menyongsong Pilgub Tahun 2018 yang tahapannya akan bergulir dalam waktu dekat. “Kelembagaan KPU bersifat tetap, yaitu di tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota, serta bersifat hierarkis, sehingga sebagai penyelenggara pemilu di tingkat Kabupaten/Kota, Kami akan berpedoman dengan PKPU yang dikeluarkan oleh KPU RI. Dengan akan diterbitkannya PKPU tersebut, tentu saja akan menjadi panduan teknis bagi penyelenggara di daerah dalam menjalankan tahapan pilkada,”ungkap Syamsi. (cha)

Hupmas, SURABAYA-Rapat Pimpinan KPU Provinsi Jawa Timur bersama dengan 38 KPU Kabupaten/Kota yang digelar dua hari ini, Selasa s.d Rabu (6-7 Juni 2017) di KPU Sidoarjo Jalan Cemengkalang Nomor 1 Sidoarjo, menjadi ajang konsolidasi internal antara KPU se-Jawa Timur jelang perhelatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur Tahun 2018, Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Pemilihan Walikota Tahun 2018, serta persiapan Pemilu Tahun 2019. Hadir dalam Rapim, seluruh Ketua dan Sekretaris KPU Kabupaten/ Kota di wilayah Jawa Timur. Sekretaris KPU Jatim, HM. Eberta Kawima dalam sambutannya diawal Rapim menjelaskan bahwa Rapat Pimpinan yang dilaksanakan selama 2 (dua) hari ini adalah untuk melakukan konsolidasi jelang Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2018 dan Pemilihan Umum Tahun 2019. “Konsolidasi mengandung arti bahwa KPU Provinsi dan Kabupaten/Kota memiliki persepsi yang sama. Sehingga mulai hari ini sampai dengan besok akan melakukan konsolidasi bersama. Selain itu, rapat konsolidasi ini bertujuan menyamakan persepsi terkait persiapan-persiapan teknis yang dbutuhkan menuju persiapan Kepala Daerah Tahun 2018 dan Pemilu Tahun 2019,” ujar pria yang biasa dipanggil Pak Wima ini. Ajang Rapim sebagai ruang konsolidasi internal ini pun juga dipertegas dalam sambutan Ketua KPU Provinsi Jawa Timur, Eko Sasmito. “Segala hal teknis terkait persiapan menuju Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2018 dan Pemilu Tahun 2019 harus segera dituntaskan, agar pada saat tahapan dimulai tidak lagi muncul kendala-kendala yang menghambat proses penyelenggaraan tahapan. Apalagi tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2018 akan beriringan dengan tahapan Pemilu Tahun 2019. Kita sebelumnya sudah melaksanakan beberapa rangkaian kegiatan di beberapa divisi. Kegiatan kali ini akan Kita khususkan ke konsolidasi internal,” tegas Eko. Usai pembukaan acara, kemudian dilanjutkan dengan pemaparan materi dari para Komisioner dan Sekretaris KPU Jatim. Pemaparan diakhiri pada pukul 17.00 WIB. Berikutnya pada pukul  20.00 WIB sampai dengan Rabu (07/06/2017) akan dilanjutkan dengan pemaparan KPU Kabupaten/Kota diantaranya adalah mengenai perkembangan RKB Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2018, Laporan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Tahun 2017, Laporan Rumah Pintar Pemilu, pemetaan pegawai dan sebagainya. Sementara itu, Ketua KPU Surabaya, Nur Syamsi yang hadir bersama dengan Sekretaris KPU Surabaya, Sunarno Aristono mengatakan bahwa konsolidasi menjadi sangat penting jelang dimulainya tahapan Pilgub Tahun 2018 yang akan beriringan dengan tahapan Pemilu Tahun 2019. “Secara prinsip KPU Surabaya telah siap menyongsong Pilgub Tahun 2018 dan Pemilu Tahun 2019.dengan berbagai kompleksitasnya,” ungkap Syamsi. (sym/cha)

Hupmas, Surabaya-Kegiatan perkuliahan tidak harus monoton dilakukan di dalam ruang kuliah atau di dalam kampus saja, namun bisa juga dilakukan diluar kampus. Seperti yang dilakukan oleh 26 mahasiswa Program Studi S2 Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Airlangga, Senin (05/06/2017) dengan berkunjung ke KPU Surabaya untuk melaksanakan Kuliah Lapangan untuk matakuliah “Sistem Penegakan Hukum dan Penyelesian Sengketa”. Dengan didampingi oleh Dr. Kris Nugroho selaku dosen pembimbing, rombongan mahasiswa S2 Prodi Ilmu Politik FISIP Unair ditemui langsung oleh Ketua KPU Surabaya, Nur Syamsi beserta jajarannya. “Terimakasih kami sampaikan kepada pihak Prodi S2 Ilmu Politik FISIP Unair  yang berkenan melakukan Kuliah Lapangan di KPU Surabaya. Semoga materi yang akan disampaikan oleh Divisi Hukum KPU Surabaya, Pak Purnomo Satriyo bisa menambah wawasan dan ilmu para peserta kuliah lapangan terutama tentang sengketa kepemiluan,” ucap Syamsi. Kuliah lapangan yang berlangsung mulai pukul 15.00 WIB pun kemudian diisi dengan materi yang disampaikan Komisioner KPU Surabaya Divisi Hukum, Purnomo Satriyo Pringgodigdo yang menjelaskan tentang Penanganan Pelanggaran dan Sengketa, yang kemudian dilanjutkan dengan sesi diskusi dan tanya jawab hingga menjelang  waktu buka puasa. Salah satu peserta kuliah lapangan, Dian Cholifah Sari yang juga merupakan staf sekretariat KPU Surabaya dan saat ini masih menjalankan Tugas Belajar di Prodi S2 Ilmu Politik FISIP Unair menyampaikan kesannya terkait dengan pelaksnaan kuliah lapangan yang dilaksanakan di tempat kerjanya. “Kesan saya pribadi, tentu sangat senang  karena Kami semua bisa diterima oleh KPU Surabaya untuk melakukan Kuliah Lapangan. Saya yakin banyak ilmu yang saya dan teman-teman dapat dari Pak Purnomo tentang apa itu pelanggaran dan sengketa Pemilu,” ungkap Dian. Acara kuliah lapangan mahasiswa  Prodi S2 Ilmu Politik FISIP Unair diakhiri dengan buka puasa bersama jajaran KPU Surabaya. (cha)

Hupmas, Surabaya-“Alhamdulillah kita masih diberikan kemudahan dan nikmat dari Allah SWT hingga bisa memasuki 10 Ramadhan. Pada 10 hari pertama bulan Ramadhan, Allah SWT memberikan rahmat  dan limpahan pahala dari berbagai amalan yang kita lakukan selama puasa,” tutur Ketua KPU Surabaya, Nur Syamsi, di awal  amanahnya sebagai pemimpin Apel Pagi KPU Surabaya, Senin (05/06/2017). Apel pagi KPU Surabaya hari ini dimulai tepat pukul 08.00 WIB dan diikuti oleh Komisioner dan jajaran Sekretariat KPU Surabaya. Syamsi menambahkan bahwa ada banyak hal yang dapat kita lakukan di bulan Ramadhan ini, diantaranya kita harus tetap semangat untuk bekerja, belajar dan kegiatan lainnya, bahkan harus lebih meningkat etos kerjanya dibandingkan bulan-bulan biasa meskipun dengan keadaan puasa yang menahan rasa lapar dan dahaga. “Jadikan bulan Ramadhan sebagai motivasi untuk meningkatkan kinerja dan tetap memberi pelayanan maksimal kepada masyarakat,” imbuh Syamsi. (cha)