Berita Terkini

Hupmas, KPU SURABAYA- Hari kedua Rapat Pimpinan (Rapim) yang digelar KPU Provinsi Jawa Timur bersama Ketua, Anggota dan Sekretaris dari 38 KPU Kabupaten/ Kota se- Jawa Timur di Hotel Grand Surya jalan Doho Nomor 95, Kota Kediri, Kamis (09/02/2017) membahas tentang instruksi pendirian Rumah Pintar Pemilu oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI. Instruksi tersebut disampaikan kepada 15 KPU Provinsi dan 273 KPU Kabupaten/Kota se-Indonesia untuk membangun Rumah Pintar Pemilu (RPP). Instruksi tertuang dalam Surat Nomor 54/KPU/I/2017 tertanggal 16 Januari 2017. Kegiatan pendirian Rumah Pintar Pemilu (RPP) tersebut merupakan Program Prioritas Nasional dari KPU RI terkait pendidikan pemilih. Divisi SDM dan Partisipasi Masyarakat KPU Provinsi Jawa Timur, Gogot Cahyo Baskoro, pada Rapim hari kedua memberikan materi tentang  pendirian Rumah Pintar Pemilu (RPP). Dalam paparannya, Gogot menjelaskan bahwa di tahun 2017 semua KPU Kabupaten/Kota di Jawa Timur mendapat anggaran untuk mendirikan RPP. Kehadiran rumah pintar pemilu harus memberikan layanan dan edukasi kepada masyarakat tentang apa dan bagaimana proses pemilu dan demokrasi di Indonesia. “RPP bertujuan untuk memfasilitasi dan mendukung pendidikan pemilih yang berkesinambungan dan menyasar semua kelompok pemilih, sehingga pendidikan pemilih yang selama ini sudah dilakukan secara berkelanjutan bisa lebih berkualitas dan lebih baik,” jelas Gogot. Surabaya termasuk dalam salah satu Kabupaten/Kota yang menjadi sasaran pilot project Rumah Pintar Pemilu dari KPU RI untuk tahun 2017. Persiapan dalam pendirian Rumah Pintar Pemilu pun terus digodog hingga saat ini. Demi maksimalnya persiapan pelaksanaan Rumah Pintar Pemilu ini, KPU Kota Surabaya beberapa waktu lalu juga melakukan kunjungan ke Rumah Pintar Pemilu “Punakawan” KPU Provinsi Jawa Timur. (cha)

Hupmas, KPU SURABAYA- KPU Kota Surabaya menyiapkan materi yang harus disampaikan dalam Rapat Pimpinan KPU Provinsi Jawa Timur dengan KPU Kabupaten/Kota se- Jawa Timur. Persiapan tersebut dibahas pada rapat pleno rutin mingguan, Selasa (07/02/2017) di kantor KPU Kota Surabaya Jl. Adityawarman 97 Surabaya. Menindaklanjuti Surat KPU Provinsi Jawa Timur Nomor 03/UND/KPU-Prov-014/II/2017, peserta rapat pimpinan terdiri atas Ketua, Anggota, dan Sekretaris KPU kabupaten/kota se- Jawa Timur. Peserta rapat pimpinan diminta untuk membawa RKA-K/L, Rincian Kertas Kerja Satker (RKKS) tahun anggaran 2017, matrik rencana kegiatan mingguan tahun anggaran 2017, dan rencana kegiatan per Divisi dalam satu tahun anggaran 2017. Beberapa  yang direncanakan menjadi kegiatan KPU Kota Surabaya pada tahun 2017 di antaranya adalah peningkatan pelayanan informasi publik dan pembentukan rumah pintar pemilu. ”Yang menjadi perhatian kita untuk meningkatkan pelayanan informasi publik di KPU Kota Surabaya adalah optimalisasi help desk sebagai garda terdepan pelayanan informasi,” ungkap Komisioner Divisi SDM dan Partisipasi Masyarakat, Nur Syamsi. Selain itu, sebagai bentuk kegiatan pendidikan pemilih berkelanjutan, KPU Kota Surabaya akan membentuk Rumah Pintar Pemilu (RPP). Rumah pintar pemilu tersebut, lanjut Nur Syamsi, diharapkan dapat menjadi pusat pendidikan dan pengembangan demokrasi di Kota Surabaya.

Hupmas, KPU Surabaya- Rendahnya tingkat partisipasi pemilih dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Surabaya Tahun 2015 mendapat perhatian dari Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Balitbang menunjuk Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Brawijaya untuk melakukan penelitian. Sehubungan dengan hal tersebut, KPU Kota Surabaya diminta untuk memberikan masukan pada pelaksanaan seminar proposal penelitian yang salah satunya membahas ”Kajian Pengembangan Pendidikan Politik Pada Masyarakat Untuk Meningkatkan Tingkat Partisipasi Pada Pilkada di Kabupaten Trenggalek, Kabupaten Blitar, dan Kota Surabaya”. Seminar proposal dilaksanakan pada Rabu (08/02/2017) di Kantor Balitbang Provinsi Jawa Timur Jl. Gayung Kebonsari No. 56, Surabaya. Dalam paparannya, Ketua Tim Peneliti FISIP Universitas Brawijaya, Dr. Indah Dwi Qurbani mengungkapkan,  penelitian tersebut bertujuan untuk mengidentifikasi bentuk pendidikan politik yang telah dijalankan di tiga lokasi penelitian dalam rangka meningkatkan partisipasi pemilih dalam Pilkada yang sudah dilakukan selama ini. ”Selanjutnya, kami berhadap dapat membuat model pendidikan politik yang dapat meningkatkan partisipasi pemilih di lokasi penelitian pada saat Pilkada,” ucap Indah. Kabid Penelitian Pemerintahan dan Kemasyarakatan Balitbang Provinsi Jawa Timur, Dwi Londo, mengungkapkan, dari penelitian tersebut pihaknya berharap dapat mengetahui penyebab rendahnya partisipasi pemilih dalam Pilkada di tiga daerah tersebut. Menanggapi hal tersebut, Komisioner KPU Kota Surabaya Divisi SDM dan Partisipasi Masyarakat, Nur Syamsi, menyambut baik adanya penelitian tersebut. ”Kami berharap agar hasil penelitian nantinya dapat memberikan masukan kepada KPU Kota Surabaya mengenai strategi pendidikan pemilih yang tepat untuk meningkatkan partisipasi pemilih dalam pemilu dan pilkada,” tutur Nur Syamsi. (ita)

Hupmas, KPU SURABAYA- KPU Kota Surabaya kembali melaksanakan pendidikan pemilih dan penyelenggaraan pemilu kepada mahasiswa. Kamis (02/02/2017), Komisioner Divisi SDM dan Partisipasi Masyarakat beserta Komisioner Divisi Umum, Logistik, dan Keuangan berdiskusi dengan Ketua KPU Fakultas Ekonomi (FE) Universitas Negeri Surabaya (Unesa) di Kantor KPU Kota Surabaya. Ketua KPU FE Unesa, Riza Kardiawan, mengungkapkan bahwa FE Unesa rencananya akan menggelar Pemilu Raya (Pemira) pada Rabu (15/02/2017). Pemira menjadi momentum bagi mahasiswa FE Unesa memilih Presiden Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM), Anggota Dewan Perwakilan Mahasiswa (DPM), Ketua Himpunan Mahasiswa Jurusan Se-FE Unesa. ”Bisa dikatakan bahwa ini adalah Pemilu Serentak,” imbuh Riza. Mahasiswa asli Kertosono, Nganjuk itu menjelaskan, saat ini Pemira sedang dalam tahapan pencalonan. ”Malam ini (02/02/2017) menjadi batas akhir pendaftaran pencalonan,” ujar Riza. Jumat (03/02/2017), Riza menjelaskan bahwa sampai dengan batas akhir pendaftaran terdapat dua calon Presiden BEM dan 13 calon anggota DPM. Adapun kursi yang disediakan untuk DPM adalah 11 kursi. Selanjutnya, calon akan diverifikasi dan bagi mereka yang dinyatakan memenuhi syarat akan melakukan kampanye dialogis, kampanye monologis, dan debat kandidat. Menanggapi penjelasan Riza, Komisioner Divisi SDM dan Parmas, Nur Syamsi, mengatakan, KPU Surabaya siap melakukan pendampingan kepada KPU FE Unesa dalam penyelenggaraan Pemira. ”Kami ingin berbagi pengalaman dan pengetahuan kepada rekan-rekan mahasiswa mengenai teknis penyelenggaraan pemilu,” ucap Nur Syamsi. Oleh karena itu, Nur Syamsi menghimbau kepada KPU FE Unesa untuk terus berkomunikasi dengan KPU Kota Surabaya dalam penyelenggaraan Pemira. ”Tidak untuk mendikte penyelenggaraan Pemira, tetapi kami ingin memberikan wawasan mengenai penyelenggaraan pemilu yang langsung umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, seperti yang selama ini diselenggarakan oleh KPU,” imbuh Pria asli Lamongan tersebut.(ita)

Hupmas, KPU SURABAYA- Komisi Pemilihan Umum menjadi salah satu tujuan beberapa Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) menjalin kerjasama sebagai tempat magang bagi siswanya. Tak terkecuali KPU Kota Surabaya sebagai lembaga pemerintah memberikan kesempatan juga kepada para siswa untuk magang sesuai dengan jurusan yang didalami. Marissa Boru B, Cintya Melasafitri, Difa Aulia .S. dan Siska Afidha .W, keempatnya siswa dari SMK GIKI I Surabaya sejak tanggal 1 Februari 2017 sampai dengan tanggal 29 April 2017 akan melaksanakan Praktek Kerja Industri (Prakerin) di KPU Surabaya. Selama tiga bulan, para siswa ini akan memperdalam ilmu praktis untuk menambah ketrampilan siswa. Sebab, teori tanpa ditunjang dengan praktek hasilnya kurang memadai. Sejak hari pertama magang hingga hari ini, Jumat (03/02/2017), para siswa magang belajar mengenai administrasi perkantoran dengan membantu pelaksanaan pengarsipan dokumen kesekretariatan. Sekretaris KPU Surabaya, Sunarno Aristono mengapresiasi siswa yang melaksanakan magang. Harapannya, selain mereka bisa menimba ilmu dengan baik terutama terkait dengan kepemiluan, mereka juga bisa belajar mengenai administrasi perkantoran. Ini adalah tahun kedua KPU Surabaya menerima siswa magang dari SMK GIKI I Surabaya. (cha)

Hupmas, Surabaya-KPU Kota Surabaya termasuk dalam salah satu Kabupaten/Kota yang menjadi sasaran pilot project Rumah Pintar Pemilu dari KPU RI untuk tahun 2017. Demi maksimalnya persiapan pelaksanaan Rumah Pintar Pemilu ini, KPU Kota Surabaya melakukan kunjungan ke Rumah Pintar Pemilu “Punakawan” KPU Provinsi Jawa Timur pada Kamis (26/01/2017). Kunjungan dimaksudkan guna menindaklanjuti surat dari KPU RI Nomor: 54/KPU/I/2017 perihal Pembentukan Rumah Pintar Pemilu (RPP) Tahun 2017. Anggota KPU Kota Surabaya, Divisi SDM dan Parmas KPU Kota Surabaya, Nur Syamsi yang didampingi oleh  Kasubbag Teknis dan Hubungan Partisipasi Masyarakat, Nurita dipandu oleh Sulaiman, salah satu Tim Pemandu dari RPP KPU Jatim melihat langsung setiap sudut Rumah Pintar Pemilu “Punakawan”. “Kunjungan KPU Kota Surabaya secara khusus adalah untuk menambah referensi, agar memiliki gambaran seperti apa RPP yang akan dibangun KPU Surabaya,”ungkap Nur Syamsi.  Secara panjang lebar diterangkan oleh Sulaiman, proses awal sampai terlaksananya Rumah Pintar Pemilu “Punakawan” yang diresmikan oleh Ketua KPU RI Juri Ardiantoro pada 22 Desember 2016. KPU Provinsi Jawa Timur juga menetapkan sasaran dari Rumah Pintar Pemilu ini, sehingga desainnya disesuaikan dengan sasaran pengunjung Rumah Pintar Pemilu tersebut. Untuk pemilih pemula misalnya,  Rumah Pintar Pemilu Punakawan ini dilengkapi dengan games-games seputar kepemiluan, seperti Games Ular Tangga Demokrasi, Desain interior pun dibuat semenarik mungkin dengan mengoptimalkan ruang yang ada. KPU Provinsi Jawa Timur pun berusaha untuk memaksimalkan nilai guna dari Rumah Pintar Pemilu ini. “Intinya fungsi RPP adalah sebagai tempat belajar dan mendekatkan isu kepemiluan di masyarakat,” ungkap Sulaiman. Sementara itu, Komisioner KPU Provinsi Jawa Timur Divisi SDM dan Partisipasi Masyarakat, Gogot Cahyo Baskoro, memberikan beberapa arahan terkait pembentukan Rumah Pintar Pemilu. ”Sebelum membentuk RPP, ada baiknya dimatangkan dulu nama dan filosofinya. Konsep RPP akan berpengaruh terhadap bagaimana RPP dibentuk,” kata Gogot. Pria asal Jember tersebut juga mengingatkan agar tidak melupakan akses bagi penyandang disabilitas yang akan mengunjungi RPP. ”Materi RPP juga harus memberikan informasimengenai pemilu yang akses bagi rekan-rekan penyandang disabilitas,” pungkas Gogot.