Berita Terkini

KPU Kota Surabaya melaksanakan upacara bendera memperingati Hari Pahlawan Ke-71 pada Kamis (10/11/2016) di halaman kantor KPU Surabaya Jl. Adityawarman 87 Surabaya. Untuk mengenang dan menyemarakkan Hari Pahlawan, seluruh peserta upacara mengenakan pakaian pejuang. Makna Hari Pahlawan 10 November Sunarno Aristono : Pahlawan jaman sekarang itu adalah orang yang bisa membahagiakan keluarganya, teman-temannya dan lingkungan sekitarnya, sehingga kehadiranya selalu menyenangkan dan di harapkan setiap orang. Agus Setyono : Kita semua adalah Pahlawan, Pahlawan pembangunan dan sebagai masyarakat berpartisipasi mengisi pembangunan bangsa dan negara. Maka jadilah Pahlawan yang dimulai dari diri sendiri dan menjadi yang terbaik adalah wujud kepahlawanan. Nurita Paramita : Menaati peraturan perundang-undangan sesederhana apapun adalah bagian dari upaya mengenang dan meneladani jasa para pahlawan. Octian Anugeraha : Pahlawan masa kini itu sedikit bicara, banyak bekerja. Talkless, Do More. Because Less is More. Prahastiwi K.S : Hari Pahlawan kali ini bagi saya momentum yang luar biasa dimana sebagai bangsa yang besar kita sedang diuji atas nama “ Cinta “. Sejarah menorehkan cerita tentang apa itu makna perjuangan, pengorbanan dan keikhlasan yang di lakukan Pahlawan – pahlawan yang gugur memperjuangkan dan menjaga NKRI. Tugas estafet bagi kita saat ini adalah meneruskan mimpi-mimpi Pahlawan negeri ini. Bukan Bambu Runcing yang kita butuhkan saat ini, berjuang dalam kompetensi yang kita punya mengesampingkan ego pribadi dan mewarnai hari dengan penuh dedikasi adalah hal sederhana yang bisa kita lakukan demi melambungkan nama NKRI. Menjaga Anak Negeri artinya menjaga aset bangsa ini. “ SELAMAT HARI PAHLAWAN INDONESIA TANPAMU BANGSA INI TIDAK PERNAH ADA “. Kwartika C.D. : Hari Pahlawan 2016 yaitu Satukan langkah Untuk Negeri. Eswati : Memperingati hari Pahlawan untuk mengenang jasa-jasa pahlawan yang telah gugur. Mari kita isi kemerdekaan ini dengan meningkatkan kemampuan sesuai dengan bidang masing-masing dengan mengedepankan toleransi dan menghormati sesama. Idayu Widuri : Meskipun tidak harus mengangkat senjata untuk mempertahankan bangsa ini, kita harus tetap menghargai jasa-jasa para Pahlawan dan tetap melanjutkan misi dari Pahlawan Indonesia. Tetap berjuang tanpa adanya rasa takut, sehingga dapat menjadikan Indonesia menjadi lebih baik Endah Purwindari : Makna hari Pahlawan adalah untuk menjadikan para pemuda dan pemudi menghargai dan menghormati jasa para pahlawan yang rela mati demi mempertahankan kemerdekaan. Jika kita tidak memiliki sosok pahlawan berarti bangsa tersebut tidak memiliki nilai untuk dibanggakan. Terima kasih para pahlawan Indonesia hari ini kami mengenang dan menghargai jasa mereka yang telah berjuang. Raditya Dwita Ardana : Memperingati perjuangan pendahulu bangsa dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Arnik April Susanti : Terimakasih Pahlawan, jasamu tiada tara. Taruh nyawa untuk Indonesia. Hari ini kami menghormati dan mengenang mereka yang telah mengabdi, semoga jasa Pahlawan mendapatkan pahala dan tempat terbaik di sisi- Ririn Frebianti : Hari Pahlawan selalu diperingati pada tanggal 10 November, dengan benar– benar terwujud dalam bentuk pengorbanan untuk kepentingan bangsa dan negara Indonesia, arti kepahlawanan yaitu kesedian untuk berkorban. Ratna Rosanti : Bibit-Bibit Heroisme 10 November….NEGARA tanpa pahlawan sama artinya negara tanpa kebanggaan. Jika sebuah negara tak memiliki tokoh yang bisa dibanggakan, negeri itu miskin harga diri. Ia bahkan bisa menjadi bangsa kelas teri. Karena itu, setiap negara mestinya memiliki tokoh yang disebut pahlawan. Pahlawan menjadi penting karena ia memberi inspirasi. Inspirasi untuk selalu memperbaiki kondisi negeri. Inspirasi agar bangsa ini terus bangkit. Mendengarkan kata “Pahlawan”yang ada di bayangan kita adalah pahlawan-pahlawan kemerdekaan. Itu bagus, karena ada baiknya kita tahu orang-orang yang udah membuat Negara kita merdeka. Tapi bukan berarti Negara kita udah merdeka lalu tidak ada lagi orang yang bisa dianggap pahlawan. Endah Yuli Ekowati : Hari pahlawan yang jatuh pada tanggal 10 November merupakan salah satu peristiwa penting yang sangat bersejarah bagi rakyat tanah air. Dimana pada saat itu para pejuang sedang berupaya untuk melucuti tentara jepang sebelum mereka dilucuti oleh para sekutu. Dwi Setyo Hartokumoro : Hari Pahlawan adalah perjuangan oleh setiap individu dalam hidup berbangsa dan bernegara untuk dapat menghadapi dan memerangi hingga tuntas segala jenis penjajahan baik dalam sisi penjajahan moral maupun spiritual dengan segala daya upaya (senjata) nya masing - masing. Farid Hardianto : Hari pahlawan artinya sangat jelas bangsa NKRI berdiri dan merdeka karena adanya perjuangan dari bangsa yang ingin merdeka oleh berbeda suku dan agama yaitu Indonesia. Maknanya sebagai generasi penerus bangsa kita harus membangun bangsa dengan cara mengangkat harkat dan martabat kita sebagai manusia yang lebih baik dengan membangun intelektual dan demokrasi bangsa agar Indonesia menjadi lebih baik kedepanya. Arif Wijaksono : .... meneladani etos yang mereka yakin-perjuangkan, menjaganya dalam kemaslahatan diri dan umat, selaras ucap dan tindakan, selaras ucap dan tindakan, selaras ucap dan tindakan. Idris Rochmad : Terdapat ungkapan yang populer menyebutkan bahwa: “Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai dan menghormati jasa pahlawannya”. Apabila bangsa tidak memiliki pahlawan berarti sama saja bahwa bangsa tersebut tidak mempunyai hal yang dibanggakan. Apabila suatu bangsa tak mempunyai sosok yang patut untuk dibanggakan, maka bangsa itu merupakan satu bangsa yang belum memiliki harga diri. Moch. Sutaji : Di masa sekarang masih perlukah kita memperingati hari pahlawan? Tentu saja perlu, kita perlu mengenang jasa-jasa para pahlawan yang mempertahankan kemerdekaan. Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara tentu kesadaran sejarah itu sangat diperlukan untuk memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa salah satunya adalah memperingati hari-hari bersejarah. Namun disisi lain, sebaiknya kita tidak hanya mengenang tetapi menerapkan nilai-nilai perjuangan para pahlawan untuk meneruskan perjuangan yang sesuai dengan perkembangan zaman.            

Hupmas, KPU SURABAYA- Tuntasnya penyelenggaraan pemilihan kepala daerah (Pilkada) harus diikuti pula dengan rampungnya penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan penggunaan dana hibah Pilkada. Demikian disampaikan oleh Ketua KPU RI, Juri Ardiantoro, Selasa (08/11/2016) di Bandung pada sambutannya dalam acara Rapat Koordinasi (Rakor), Rekonsiliasi dan Evaluasi Pengelolaan Dana Hibah Pilkada 2015. Juri Ardiantoro juga menekankan mengenai kewajiban bagi KPU provinsi dan kabupaten/kota yang  menyelenggarakan Pilkada pada tahun 2015 untuk segera menyelesaikan laporan pertanggung jawaban keuangan bagi yang belum menyelesaikan. ”Dana hibah Pilkada adalah uang negara, uang rakyat yang harus jelas pertanggung jawabannya,” tegas pria kelahiran Brebes, Jawa Tengah tersebut. Ketepatan dan kecepatan pertanggungjawaban keuangan tersebut, lanjut Juri, akan membuat KPU secara organisasi semakin baik dan kredibel. ”Dengan demikian, kita bangga menjadi bagian keluarga besar KPU Republik Indonesia,” tutur mantan Ketua KPU DKI Jakarta tersebut. Terpisah, Sekretaris KPU Surabaya, Sunarno Aristono, yang menghadiri acara tersebut bersama Kasubbag Program dan Data, serta Bendahara Pilkada 2015, mengungkapkan bahwa KPU Surabaya telah menyelesaikan penyusunan Laporan Pertanggung Jawaban Keuangan Dana Hibah Pilwali 2015 sesuai tahapan. ”Bahkan, anggaran dana hibah yang tidak digunakan telah dikembalikan sejak Maret 2016,” ucap Aristono.

Hupmas, KPU SURABAYA- Pemilihan umum secara elektronik (e-Voting) yang masih menjadi wacana di Indonesia ternyata sudah dipraktekkan oleh SMA Muhammadiyah 2 (SMAMDA) Surabaya. Rabu (09/11/2016), SMAMDA melaksanakan pemilihan formatur Ikatan Pelajar Muhammadiyah (IPM) Ranting SMAMDA melalui e-voting. Penggunaan e-Voting di SMAMDA ini menarik untuk dikaji oleh KPU Surabaya. Oleh karenanya, Komisioner KPU Surabaya Divisi Teknis, Nurul Amalia bersama Kepala Sub Bagian Teknis dan Hupmas KPU Surabaya, Nurita Paramita, melihat secara langsung bagaimana para siswa-siswi SMAMDA memilih formatur IPM Ranting SMAMDA dengan sistem e-Voting tersebut. Pembina IPM Ranting Smamda yang juga Guru Bahasa Inggris, Rimba Ayu, mengungkapkan, pemilihan formatur  IPM sedikit berbeda dengan pemilihan Ketua OSIS di sekolah lain. Di SMAMDA, Ketua IPM tidak dipilih secara langsung oleh siswa. Dari tujuh kandidat formatur yang berkompetisi, akan dipilih lima formatur. ”Kelima formatur ini akan berdiskusi sendiri untuk menentukan siapa menjadi apa. Namun, tentu saja dengan pertimbangan dari Dewan Pembina,” papar perempuan yang pernah menjadi Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Gayungan pada saat Pemilu 2014 lalu. Rimba menjelaskan, panitia menyediakan 15 bilik suara yang dilengkapi dengan laptop. Satu persatu siswa-siswi yang telah memiliki user name dan password memasuki bilik suara yang disediakan panitia. Layaknya pemilu, usai memilih jari pelajar itu dicelupkan ke dalam tinta sebagai tanda sudah memberikan hak suara. Guru Mata Pelajaran TIK SMAMDA, Mustofa Agus menambahkan penjelasan Rimba. Agus menjelaskan bahwa setiap siswa diberi user name dan password yang berbeda dengan siswa lain. User name dan password tersebut digunakan untuk log in. ”Setelah masuk ke sistem, siswa dapat menentukan pilihannya dengan meng-klik nomor kandidat formatur,” ucap pria yang juga membuat sistem e-voting SMAMDA tersebut. Mustofa menambahkan, penggunaan e-Voting tersebut sangat sederhana. ”Sistem ini dijamin aman dan memenuhi asas langsung, umum, bebas, dan rahasia,” imbuh Mustofa. Untuk menggunakan e-Voting hanya diperlukan jaringan internet, komputer, dan software. Mustofa bahkan mempersilakan jika ada sekolah lain yang ingin mengadopsi e-Voting yang dibuatnya. Sementara itu, Nurul Amalia mengungkapkan kebanggaan dan kekagumannya pada penerapan e-Voting di SMAMDA Surabaya. “Suatu terobosan baru. SMAMDA bisa menggelar pemilihan dengan e-Voting dan inovasi tersebut dapat dijadikan contoh bagi sekolah-sekolah lain untuk menggunakan sistem yang sama,”papar Alumni FMIPA Universitas Airlangga Surabaya itu.

Hupmas, KPU SURABAYA- Rapat Kerja Teknis Peliputan, Pemberitaan dan Dokumentasi Kepemiluan dan Pemilihan serta Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum KPU Provinsi Jawa Timur di kantor KPU Kabupaten Bojonegoro pada hari kedua (09/11/2016) berlangsung padat. Lima nasumber secara bergantian menyampaikan materi. Mereka adalah Choirul Anam (Anggota KPU Provinsi Jawa Timur), Dewita Hayu Sinta (Anggota KPU Provinsi Jawa Timur), HM E Kawima (Sekretaris KPU Provinsi Jawa Timur), Slamet Setijoadji (Kepala Bagian Hukum KPU Provinsi Jawa Timur), dan Wiratmoko Iman (Kepala Subbagian Hukum KPU Provinsi Jawa Timur). Slamet Setijoadji menyampaikan bahwa JDIH adalah hal yang wajib dilaksanakan. Sampai saat ini, JDIH baru tersedia di tingkat provinsi. Materi yang wajib tersedia di JDIH KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota adalah Keputusan dan Surat Edaran. "Kedepan, KPU Kabupaten/Kota juga diproyeksikan mendapat akses pengelolaan JDIH,” ujar Slamet. Selanjutnya, Wiratmoko Iman manambahkan bahwa prosedur input dokumen hukum dilaksanakan dengan sistem otorisasi berlapis oleh petugas dan pejabat yang ditunjuk. "Produk hukum yang akan diunggah ke JDIH harus diketahui terlebih dahulu oleh pimpinan,” kata Wiratmoko. Pada sesi berikutnya, HM E Kawima menerangkan bahwa JDIH dan PPID adalah saling berkaitan. Perbedaannya hanya pada regulasi yang mendasari. JDIH diatur oleh Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012, sedangkan PPID diatur oleh Undang-Undang 14 Tahun 2008. "Jadi, JDIH tidak bisa lepas dari PPID", pungkas Kawima. Sementara itu, Choirul Anam dan Dewita Hayu Sinta di penghujung rapat mengingatkan tentang pentingnya pengarsipan dokumen asli secara rapi. Arsip yang rapi akan memudahkan proses pengunggahan materi pada JDIH tingkat kabupaten/kota apabila sudah mulai dilaksanakan. Sembari menunggu akses JDIH disiapkan oleh KPU RI, KPU Kota Surabaya akan melaksanakan himbauan KPU Provinsi Jawa Timur untuk menyediakan produk hukum melalui website masing-masing satuan kerja. "Selama ini kami sudah mengunggah produk hukum di website (KPU Kota Surabaya)", pungkas Komisioner KPU Surabaya Divisi SDM dan Partisipasi Masyarakat, Nur Syamsi, yang menghadiri rapat kerja bersama Kasubbag Hukum, Octian Anugeraha.

Hupmas, KPU SURABAYA- Perempuan punya cerita tersendiri dalam catatan penyelenggaraan Pemilihan Umum tahun 2014.  pada Pemilu 2014, perempuan kembali mendapatkan affirmative action  agar keterwakilannya dalam pengambilan keputusan bernegara semakin besar. Hal itu disampaikan oleh Staf Subbag Hukum KPU Surabaya, Prahastiwi Kurnia Sitorosmi, dalam Forum Diskusi Reboan, Rabu (09/11/2016). Perempuan yang akrab disapa Thiwi itu menjelaskan, affirmative action  adalah kebijakan yang bertujuan agar kelompok/golongan tertentu memperoleh peluang yang setara dengan kelompok/golongan lain dalam bidang yang sama. “Affirmative action agar perempuan mendapat peluang yang setara dalam bidang politik, yaitu keterwakilan pada DPR dan DPRD,” papar Thiwi. Perempuan asli Kebonsari Surabaya tersebut memaparkan, pada Pemilu tahun 2014, setidaknya perempuan mendapat empat affirmative action. Pertama, partai politik harus menyertakan sekurang-kurangnya 30% perempuan dalam kepengurusan tingkat pusat. Kedua,  untuk pencalonan  legeslatif,  dalam penyusunan calon harus menyertakan sekurang-kurangnya 30% perempuan. Pun dalam penempatan nomer urut. Setiap tiga calon harus terdapat satu orang calon perempuan. Ketiga, untuk penetapan calon terpilih, MK memutuskan apabila saat penetapan calon terdapat suara calon yang sama wajib mengutamakan perempuan.  

KPU Surabaya menghadiri undangan Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat (Bakesbangpol dan Linmas) Pemkot Surabaya terkait Verifikasi Kelengkapan Administrasi Pengajuan Permohonan Bantuan Keuangan Partai Politik Tahun Anggaran 2016 pada Selasa (08/11/2016). Verifikasi dilakukan terhadap DPD Partai Keadilan Sejahtera Kota Surabaya di Ruang Rapat Kantor Bakesbangpol dan Linmas Pemkot Surabaya Jl. Tambaksari No. 11 Surabaya. Hadir dalam acara tersebut adalah Ketua KPU Surabaya, Robiyan Arifin dan Staf Hukum KPU Surabaya, Prahastiwi Kurnia Sitorosmi. Selain KPU Surabaya, turut diundang dalam rapat tersebut adalah Inspektur Kota Surabaya, Kepala Dinas Pendapatan, dan Pengelolaan Keuangan Kota Surabaya, Kepala Bagian Hukum Kota Surabaya, Kepala Bagian Organisasi dan Tata Laksana Kota Surabaya, serta Kepala Bagian Pemerintahan dan Otoda Kota Surabaya.