Berita Terkini

Oleh : Anieq Fardah* In any country, the logistics capacity and the availability of skilled human resources may constrain the available options for electoral system choice, as may the amount of money available. Even when donor funding is available, issues of the longterm sustainability of electoral system choice are important. This does not, however, mean that the most straight forward and least expensive system is always the best choice. It may well be a false economy, as a dysfunctional electoral system can have a negative impact on a country’s entire political system and on its democratic stability(Reily,2010) Wacana tentang penyederhanaan rekapitulasi surat suara dari TPS ke PPS, PPS ke PPK, dan PPK ke KPU menjadi dari TPS langsung ke KPU dengan mekanisme E-Rekap adalah niscaya. Bagaimanapun, keniscayaan itu dapat terlaksana dengan baik dengan berbagai kondisi. Salah satunya adalah dengan mempertimbangkan manajemen rantai pasok logistik pemilu. Manajemen logistik pemilu tidak hanya searah, seperti manajemen logistik pada umumnya. Kekhususan manajemen logistik pemilu, ada pada proses pengadaan, distribusi, implementasi proses pencoblosan, rekapitulasi, dan penarikan logistik. Dalam rantai tersebut, terdapat prinsip-prinsip elektoral yang integritasnya dipertaruhkan. Logistik pemilu dalam istilah internasional disebut juga sebagai election material. Bacaan tentang election material atau logistik pemilu ini terkait dengan pola pembiayaan. Dilain sisi, tema logistik pemilu jarang dibicarakan dalam studi studi tentang pemilu. Padahal logistik pemilu adalah sarana konversi suara yang wajib ada dalam setiap penyelenggaraan pemilu. Tujuan pengelolaan logistik, tepat waktu, tepat guna, tepat sasaran, dan tepat kualitas bertujuan untuk membangun pemilu yang berintegritas dan memiliki legitimasi kuat. Tepat sasaran artinya, tidak ada kesalahan kirim logistik, tepat kualitas artinya seluruh logistik pemilu memiliki spesifikasi terstandar dan tidak kurang dari kebutuhan yang direncanakan sebelumnya. Sehingga perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi logistik secara terus kontinyu harus tetap dilaksanakan sepanjang tahun meski pemilu tidak sedang berlangsung. Tanggung jawab perencanaan sampai pemeliharaan logistik pemilu ada di tingkat KPU RI, tetapi secara de–facto, logistik pemilu disimpan, digunakan, dan dipelihara di tingkatan KPU Kabupaten/Kota. Evaluasi pelaksanaan pemilu tahun 2014 yang dilaksanakan oleh ERI (Electoral Research Indonesia) menyebutkan, untuk manajemen dan pengelolaan pemilu legislatif pada saat itu, KPU melakukan pekerjaan yang amat rumit. Diperlukan 5 juta orang sebagai penyelenggara pemilu. Sementara dari segi teknis kepemiluan, KPU harus menyediakan 33 (tiga puluh tiga) jenis surat suara untuk memilih calon anggota DPD, 77 jenis surat suara untuk memilih calon anggota DPR tingkat nasional, 259 jenis surat suara untuk menghasilkan anggota DPRD terpilih di tingkat propinsi, dan 2.101 jenis surat suara untuk memilih anggota DPRD Kota / Kabupaten. Meski pengelolaan logistik pada pemilu nasional anggota legislatif dari tingkat Pusat sampai daerah ini menunjukan tingkat kerumitan yang begitu tinggi, IRE mengakui bahwa KPU telah mengalami kemajuan pesat dalam perbaikan mekanisme proses validasi surat suara dan efisiensi dalam penggunaan bilik dan kotak suara lama. Beberapa catatan IRE tentang lemahnya manajemen logistik KPU berdampak signifikan dalam pelaksanaan pemilu tahun 2014. Di NTT misalnya, menjadi salah satu provinsi yang sering mengalami keterlambatan pengiriman logistik dikarenakan kondisi tipologi dan topografi yang lebih sulit daripada di pulau Jawa. Ketersediaan kapasitas gudang yang terbatas. Terbatasnya ruang penyimpanan dan lemahnya manajemen pergundangan. Hal ini termasuk sumber daya manusia yang tidak siap dalam proses pengelolaan logistik yang begitu rumit. Surat suara tertukar ini terjadi hampir terjadi di seluruh daerah penelitian IRE, meski prosentasenya berbeda-beda. Di DIY misalnya, surat suara untuk Kabupaten Bantul tertukar dengan Kabupaten Sleman. Sedangkan di Jatim, surat suara tertukar terjadi di 10 kabupaten dan kota yaitu; Sampang, Sumenep, Banyuwangi, Bojonegoro, Surabaya, Nganjuk, Gresik, Sidoarjo, Pacitan, Lumajang, dan Kabupaten Mojokerto. Di Jawa Tengah dari 22 kabupaten dan kota yang menyelenggarakan pilkada ada sekitar 113 TPS yang surat suaranya tertukar.[1] Secara administratif, logistik pemilu adalah perwujudan dari perencanaan logistik pemilu dilaksanakan secara berjenjang, dengan mengindahkan peraturan KPU dan petunjuk teknis pengadaan, yang telah diatur oleh KPU RI untuk menghindari kesalahan teknis akibat tidak standarnya logistik pemilu yang sedang berlangsung. Penerimaan logistik pemilu yang tidak bersamaan datangnya adalah salah satu kelemahan pengadaan logistik dengan sistem berjenjang, sehingga mengganggu proses sortir, pengelolaan, dan distribusi. Sementara itu, kendala geografis dan metode penyampaian logistik yang terencana dengan baik, menimbulkan kerawanan dalam proses distribusi yang sangat tergantung pada alam dan cuaca. Untuk menyelesaikan kesalahan teknis pengelolaan logistik pemilu, KPU RI mengadakan PSU (Pemungutan Suara Ulang). Kendala yang muncul pada saat PSU adalah pemilih yang hadir sangat terbatas dan jumlahnya jauh berkurang. Hal tersebut sangat berpengaruh pada legitimasi hasil pemilu. Di Kabupaten Sampang misalnya, meski KPU Kabupaten Sampang mendorong pemilih untuk hadir pada PSU, pemilih tetap saja mangkir. Sumenep tercatat sebagai daerah yang warganya beramai-ramai menolak pelaksanakaan PSU. Kasus-kasus seperti ini mengakibatkan dugaan bahwa KPU menjadi penyelenggara yang tidak profesional dan tidak efisien. Proses pendaftaran pemilih pemilu juga berperan besar dalam penentuan jumlah logistik. Jumlah daftar pemilih dan klasifikasi pemilih yang ditentukan oleh KPU RI. Pemilih terdaftar dalam DPT, masih ditambah lagi dengan pemilih tambahan, pemilih khusus tambahan, dan seterusnya. Ternyata tidak sejalan dengan konsep perencanaan logistik yang tepat sehingga di beberapa daerah ada yang mengalami kekurangan surat suara dan berpotensi menimbulkan konflik horizontal yang mengancam gagalnya pelaksanaan pemilu di daerah tersebut. Untuk melakukan penyederhanaan sistem distribusi logistik, KPU RI mengembangkan sistem informasi logistik, yang  dilakukan melalui kerjasama KPU dengan tim dari ITB. Sistem ini berfungsi sejak di hulu (perencanaan) sampai hilir (KPU Kabupaten dan Kota). Aplikasi Silog Pemilu (Sistem Logistik Pemilihan Umum) ini berguna untuk meningkatkan pengelolaan logistik mulai dari perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi. Dengan berfungsinya Silog Pemilu, pengadaan dan distribusi logistik pemilu diharapkan tepat jumlah, tepat jenis, tepat waktu, tepat sasaran, tepat kualitas, dan hemat anggaran. Pemberian akses masyarakat terhadap data dan informasi yang ada pada Silog Pemilu merupakan bentuk keterbukaan KPU dalam pengadaan dan distribusi logistik pemilu. Publik dapat melihat jumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk setiap provinsi dan kabupaten/kota, jumlah Panitia Pemungutan Suara (PPS), Panitia Pemilhan Kecamatan (PPK), pemilh, suarat suara, tinta sidik jari, formulir, kotak suara dan bilik suara”[2] karena itu aplikasi Silog ini amat bermanfaat sebagai salah satu alat untuk mengukur akuntabilitas KPU di bidang administrasi logsitik. Sayangnya, bagi penyelenggara pemilu di tingkat kota dan kabupaten. Logistik pemilu dan proses rekapitulasi hasil pemilu bukan sekedar persoalan angka di bit-bit komputer. Sistem informasi mungkin menyederhanakan proses. Tetapi logistik yang jumlahnya ribuan dan boros tempat adalah masalah lain yang harus dipikirkan oleh pembuat kebijakan rantai pasok logistik di tingkat pusat. Proporsionalitas sumber daya manusia dan anggaran pemilu adalah tantangan yang harus dihadapi oleh KPU di tingkat kota dan kabupaten dalam pengelolaan logistik pemilu. Menyederhanakan proses rantai pasok logistik dengan memotong rantai penarikan logistik pemilu dari TPS ke PPS lalu ke PPK dan PPK ke KPU dengan merubahnya menjadi langsung dari TPS ke KPU di tingkat kabupaten dan kota dengan alasan efisiensi anggaran dapat menjadi bumerang bagi penyelenggara pemilu. Seperti disebutkan oleh Reily (2010) dalam bukunya Electoral System Design, bahwa penyederhanaan sistem logistik dan administratif dalam pemilu kadang bukan pilihan terbaik karena bisa mengancam integritas penyelenggara pemilu. Logistik pemilu adalah salah satu komponen penting dalam proses konversi suara pemilih menjadi kursi dalam pemilu. Tanpa logistik pemilu yang terpenuhi, tidak terdistribusi dan disimpan dengan baik maka pelaksanaan pemilu terancam gagal dan tidak memiliki legitimasi yang kuat di mata publik. *) Mahasiswa Tata Kelola Pemilu Universitas Airlangga [1] Evaluasi Pemilu Legislatif 2014 oleh Electoral Research Indonesia (Eri)  di Aceh, Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, DKI Jakarta, DI Jogjakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, Nusa Tenggara Timur, dan Jawa Timur. Jakarta, 2015 [2] Renstra KPU tahun 2015-2019

Hupmas, SURABAYA-KPU Provinsi Jawa Timur, Rabu (19/04/2017), mengadakan Rapat Koordinasi (Rakor) dalam rangka pembuatan Rancangan Anggaran Biaya (RAB)  untuk Pilkada serentak Tahun 2018 dengan mengundang anggota Divisi Umum, Keuangan dan Logistik serta Sekretaris dari 38 KPU Kabupaten/ Kota se Jawa Timur. Sekretaris KPU Jatim, H.M Eberta Kawima diawal rapat koordinasi menjelaskan bahwa tujuan diadakan rapat koordinasi hari ini adalah untuk  memfinalisasi Rancangan Anggaran Biaya (RAB) Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Tahun 2018. “Rakor ini dijadwalkan sebagai koordinasi perencanaan anggaran yang terakhir, karena Pemerintah Provinsi Jawa Timur sudah meminta kita untuk segera mengumpulkan RAB. Tolong kabupaten/kota benar-benar mencermati RAB-nya, agar anggaran dapat dikelola dengan baik, transparan dan akuntabel ” jelas pak Wima. Selanjutnya, Ketua KPU Jatim, Eko Sasmito memaparkan ada beberapa hal yang perlu disampaikan di dalam rakor ini. “Pertama, keputusan-keputusan atau kesepakatan terkait perencanaan. Kedua, terkait kebutuhan sharing anggaran, Dalam pengelolaan anggaran pilkada serentak tahun 2018, utamakan prinsip efisiensi. Misalnya pembentukan TPS sebaiknya jumlah pemilih per TPS diseragamkan untuk 450 - 500 pemilih, kecuali memang dibeberapa tempat yang tidak bisa lagi dimaksimalkan jumlah pemilihnya dikarenakan lokasi, kepadatan penduduk, dan sebagainya,” ujar pria asli Lamongan ini. Sementara itu, Divisi Umum, Keuangan dan Logistik KPU Surabaya,  Miftakhul Gufron, yang mengikuti Rapat Koordinasi di KPU Jatim hari ini bersama dengan Sekretaris KPU  Surabaya, Sunarno Aristono, memberikan tanggapannya terkait hasil Rakor yang disepakati. “Pada prinsipnya, KPU Surabaya telah menyiapkan perencanaan kebutuhan logistik dan anggaran yang dibutuhkan dalam Pilgub 2018, sehingga KPU Surabaya telah siap jika tahapan Pilkada serentak akan dimulai dalam waktu dekat ini,” ungkap pak Ghufron. (cha)

Hupmas, SURABAYA-“RPP merupakan sarana pendidikan pemilu bagi seluruh lapisan masyarakat tanpa memandang usia dan golongan,“ demikian disampaikan Eko Sasmito, Ketua KPU Provinsi Jawa Timur, dalam launching RPP Bung Tomo di Gedung KPU Kota Surabaya, Jalan Adityawarman 87 Surabaya, Selasa (18/04/2017). Dibagian lain Eko mengharapkan peran aktif dari seluruh elemen di KPU untuk memaksimalkan fungsi RPP. “Rumah Pintar Pemilu sudah disediakan, jadi tanggungjawab seluruh elemen dari KPU Kota Surabaya, untuk memaksimalkan peran dan fungsinya dalam pendidikan pemilih. Disamping kelengkapan data-data tentang pemilu yang saat ini sudah ada di lingkungan KPU Kota Surabaya, diharapkan seluruh fasilitas yang ada di RPP dapat dimaksimalkan peran dan fungsinya.” Eko juga berharap agar masyarakat dapat berbondong-bondong singgah di RPP KPU Kota Surabaya dan belajar tentang pemilu melalui RPP. ”Ke depan, di harapkan masyarakat dari semua elemen, baik pelajar maupun umum, dari kecil hingga dewasa, kalau mau belajar lebih banyak tentang pemilu, silahkan mengunjungi RPP Bung Tomo, RPP kebanggaan Kota Surabaya. Semua fasilitas yang ada, dapat diakses secara gratis,” lanjut Eko. Sementara itu, Anggota KPU Kota Surabaya Divisi Perencanaan dan Data, Robiyan Arifin, dalam sambutannya menyatakan bahwa RPP KPU Surabaya disepakati bernama RPP Bung Tomo. Dasar filosofis penggunaan Bung Tomo adalah meniru semangat berjuang arek Surabaya. “Di balik pertempuran dahsyat yang terjadi pada tanggal 10 Nopember 1945, ada sebuah nama yang mempunyai andil besar dalam memompa semangat, keberanian, dan rasa cinta tanah air khususnya kepada arek-arek Suroboyo. Dialah Sutomo atau biasa disebut Bung Tomo yang lahir di Surabaya pada tanggal 3 Oktober 1920, Harapan kami, RPP Bung Tomo bisa digunakan sebagai sarana dalam mencari data atau informasi yang digunakan riset tentang pemilu maupun jalannya pilkada serentak,” papar Robiyan. Acara peresmian Rumah Pintar Pemilu (RPP) Bung Tomo milik KPU Kota Surabaya hari ini, diawali dengan acara Diskusi Publik dengan narasumber Jett Thomason dari Konsulat Jenderal Amerika Serikat. Peresmian Rumah Pintar Pemilu yang bertemakan Bung Tomo ini ditandai dengan pemotongan pita dan pendatanganan prasasti oleh Ketua KPU Provinsi Jawa Timur, Eko Sasmito, yang didampingi oleh Komisioner KPU Kota Surabaya, Robiyan Arifin. "Mudah-mudahan dengan diresmikannya RPP KPU Surabaya ini, yang dari namanya saja sudah terkenal, maka keterkenalanannya bukan karena namanya semata namun karena program kegiatannya yang dapat memberikan kemanfaatan bagi masyarakat Surabaya,” harap Safi’ie, salah satu mantan PPK Kecamatan Gubeng yang turut hadir sebagai undangan. (cha)

Hupmas, SURABAYA, Selasa (18/04/2017), dihadiri sekitar 180 peserta yang terdiri dari penyelenggara pemilu, Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) pilwali 2015, kalangan pendidik, pelajar, organisasi masyarakat, LSM, organisasi kepemudaan, dan masyarakat umum, acara diskusi publik yang menghadirkan Jett Thomason sebagai keynote speaker berlangsung meriah. Pria asal Texas tersebut mengajak peserta menyelami bagaimana sistem pemilu berlangsung di Amerika. “Sebagai negara yang menganut two-party sistem yang didominasi oleh Partai Republik dan Partai Demokrat membuat pertarungan antar kandidat presiden dan wakil presiden bisa sangat sengit. Bahkan isu-isu yang sensitif bisa diangkat oleh masing-masing calon untuk menyerang lawannya tanpa ada sanksi yang dapat dijatuhkan,” ujar Jett Thomason. Lebih lanjut Jett juga menjelaskan perbedaan mencolok antara pemilu di  Amerika dan Indonesia “Di Negeri Paman Sam tersebut tidak ada KPU nasional. Yang ada hanya di negara bagian. Itupun KPU setempat memiliki aturan main dan karakteristik sendiri-sendiri. DPT (Daftar Pimilih Tetap) yang dimutakhirkan secara berkala juga tidak ada. Kesadaran warga Amerika sendirilah yang akan menentukan dia menjadi pemilih atau tidak. Karena dia sendirilah yang harus mendatangi petugas atau mendaftar online agar tercatat sebagai pemilih. Warga Amerika juga boleh melakukan pencoblosan sebelum hari-H pemungutan suara yang dikenal dengan istilah early voting yang secara normatif tidak dapat dilakukan di Indonesia. Perbedaan lainnya adalah mengenai surat suara. “Ballot (surat suara) tidak hanya berisi nama dua kandidat yang akan mengisi jabatan eksekutif tetapi ada kolom kosong yang disediakan dimana pemilih boleh mencantumkan namanya sendiri atau orang lain yang hendak dipilihnya,”pungkas Kepala Bagian Politik dan Ekonomi Konsulat Jenderal Amerika tersebut.

Hupmas, SURABAYA, Selasa (18/04/2017), diskusi publik yang dikemas dalam satu rangkaian acara launching Rumah pintar Pemilu menghadirkan Jett Thomason, Plt. Konsulat Jenderal Amerika Serikat di Surabaya sebagai keynote speaker. Pria asal Texas tersebut menyampaikan materinya tentang “Electoral College: Their Role In The 2016 U.S. Presidential Election”. Dengan berbahasa Indonesia yang cukup fasih Jett cukup memukau para peserta.  Presentasi yang disajikan lebih banyak dalam format gambar dan peta sehingga membuat diskusi cukup interaktif dan tidak menoton. Jett menjelaskan “pemilihan presiden tahun 2016 di Amerika Serikat yang dianggap sebagai sebuah situasi yang langka (rare situation). Betapa tidak, Hillary Clinton yang diusung Partai Demokrat unggul dengan suara terbanyak 65.853.625 (48.0%) sedangkan Donald Trump dari Republik memperoleh 62 985.106 suara (45,9%). Tetapi di electoral votes Hillary kalah dengan hanya mendapatkan 232 electoral votes. Sedangkan Trump menang dengan 306 electoral votes sehingga terpilih sebagai presiden AS yang ke-45. Dengan electoral college kemenangan kandidat bukan karena perolehan popular votes dari rakyat yang memberikan hak suaranya tetapi karena electoral votes yang dilakukan oleh anggota kongres (senat dan DPR),” jelas Jett. Pada Sesi tanya jawab para peserta berantusias berebut pertanyaan.  Salah peserta, Yeni Yustinah, PPK Pilwali 2015 menanyakan tentang pemungutan suara ulang di Amerika. Pertanyaan terus bergulir dari satu perserta ke peserta lainnya. Diantaranya pertanyaan tentang mekanisme pengajuan gugatan apabila ada dispute (sengketa), dan persyaratan apa saja untuk bisa menjadi calon presiden. Sementara itu, Arif Kusnadi salah satu peserta berharap akan ada lagi kegiatan seperti ini. "Saya senang mengikuti diskusi yang diadakan KPU karena bisa tahu sistem pemilu di negara barat. Semoga nanti bisa diundang lagi," ujar mahasiswa Universitas Yos Sudarso ini. Diskusi yang berlangsung satu jam tersebut diakhiri dengan penukaran cinderamata oleh Jett Thomason dengan Purnomo Satriyo Pringgodigdo, Komisioner KPU Surabaya yang sekaligus menjadi moderator dalam diskusi publik tersebut.

Hupmas, SURABAYA- Setelah melalui libur panjang pada akhir pekan lalu, Senin (17/04/2017), staf Sekretariat KPU Surabaya melaksanakan apel pagi. Apel dipimpin langsung oleh Ketua KPU Surabaya, Nur Syamsi. Dalam amanatnya, pria kelahiran Lamongan ini mengingatkan seluruh keluarga besar KPU Surabaya untuk terus menjaga integritas sebagai penyelenggara Pemilu, baik Pilkada maupun Pileg Pilpres. “Integritas merupakan konsistensi antara tindakan dengan nilai dan prinsip. KPU yang berintegritas, diharapkan dapat mewujudkan kesejahteraan negara. Karena dengan penyelenggaraan pemilu yang baik, akan ada kesempatan untuk memilih para pemimpin bangsa dengan kualitas yang baik, terus jadikan integritas sebagai nafas penyelenggara pemilu,” papar Syamsi. Nur Syamsi juga menambahkan, setelah libur panjang, diharapkan agar staf memiliki semangat baru dalam bekerja. ”Setelah liburan, pikiran sudah fresh. Nah, sekarang saatnya bekerja kembali dengan penuh semangat. Besok pagi, Selasa (18/04/2017), KPU Surabaya memiliki event besar di Tahun ini yaitu Launching RPP Bung Tomo, untuk itu saya harap segenap jajaran KPU Surabaya bisa menjaga soliditas dan kekompakan tim supaya acara bisa berjalan dengan lancar dan yang utama terus niatkan kerja kita untuk ibadah,” pungkasnya. (cha)