Berita Terkini

Hupmas, Surabaya-Jauh-jauh dari Bekasi, Veranus Sidharta, mahasiswa S2 Fakultas Ilmu Komunikasi Jurusan Komunikasi Politik Universitas Mercubuana  yang sedang melakukan penelitian,  datangi kantor KPU Surabaya untuk mencari data terkait perolehan suara dan tingkat partisipasi masyarakat Surabaya dalam Pilwali Tahun 2015, sekaligus melakukan wawancara dengan Ketua KPU Surabaya, Nur Syamsi. Ketua KPU Surabaya, Nur  Syamsi pun memberikan tanggapan terkait permohonan interview yang diajukan. Sesuai dengan komitmen lembaganya, setiap masyarakat atau pemohon informasi yang datang harus dilayani dengan cepat dan dengan data yang akurat. “Kami berkomitmen melayani informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat terkait data pemilu dan pilkada” ujar Syamsi. Beberapa pertanyaan pun diajukan oleh pria asli Tegal  tersebut, diantaranya adalah tentang angka partisipasi pemilih dalam Pilwali Surabaya 2015, apa saja upaya yang dilakukan oleh KPU Surabaya untuk melakukan sosialisasi, dan pihak-pihak mana saja yang turut digandeng oleh KPU Surabaya saat melaksanakan sosialisasi. “Terkait dengan tingkat partisipasi masyarakat dalam Pilwali Surabaya Tahun 2015, memang mengalami kenaikan bila dibandingkan Tahun 2010. Di Tahun 2010, partisipasi masyarakat 43,46%, sementara di Tahun 2015 adalah 51,34%.  Memang, jika dilihat dari prosentase tersebut, ternyata masih cukup tinggi juga prosentase masyarakat yang memilih tidak berpartisipasi,” jelas Syamsi. “Sosialisasi yang dilakukan oleh KPU Surabaya pun dilakukan dengan menggandeng para pemuka agama, tokoh masyarakat dan komunitas. Intinya, sosialisasi sudah gencar Kami lakukan. Namun, Kami tidak bisa menutup mata juga bahwa ternyata coblosan yang  hari H-nya sudah diliburkan justru banyak dimanfaatkan masyarakat untuk berlibur keluar kota,”pungkas Syamsi menutup wawancara. (cha)

Hupmas, Surabaya-Sudah menjadi kelaziman, perasaan sebagian besar orang yang menantikan momen pembagian THR (Tunjangan Hari Raya) selalu penuh dengan angan tinggi dan harapan selangit. Oleh karena itu, hampir tiap Ramadhan, bagi segenap pegawai, 10 hari terakhir Ramadhan tidak hanya penting karena adanya malam Lailatul Qadar yang mulia, tapi juga karena THR sering dibagikan juga di 10 hari terakhir Ramadan,” ungkap Divisi Perencanaan dan Data KPU Surabaya, Robiyan Arifin, diawal amanahnya sebagai pemimpin Apel Pagi KPU Surabaya, Senin (19/06/2017). Robi menambahkan, jelang akhir bulan Ramadhan yang ditunggu-tunggu apa? Idul Fitri? Ketemu Keluarga? Mudik? atau beli baju baru?, semua betul namun yang lebih ditunggu-tunggu oleh semua orang adalah cairnya THR (Tunjangan Hari Raya). Adanya THR memang patut disyukuri, namun supaya dampak hadirnya THR kembali ke fitrahnya, yaitu berbagi berkah di bulan Ramadan, penggunaan alokasi THR yang diperoleh harus juga mengandung unsur berbagi. “THR adalah salah satu jenis dari banyak rizki, sehingga didalamnya juga mengandung hak bagi yang lain. Maka, mari kita manfaatkan THR secara seimbang. Berikanlah sebagian sebagai zakat atau sedekah,” pungkas pria asli Situbondo ini. (cha)

Hupmas, SURABAYA – Meskipun hawa liburan panjang menyambut Hari Raya Idul Fitri mulai terasa, tidak menyurutkan semangat jajaran KPU Surabaya melaksanakan pleno, Senin (19/06/2017). Yang menjadi agenda primer dalam pembahasan pleno siang ini terkait dengan kegiatan seminggu kedepan para kasubbag. Sudah menjadi sistem di KPU Surabaya setiap hari kerja para kasubbag mengisi kegiatan mingguan melalui dokumen spreadsheet atau lembaran kerja di google drive. Google spreadsheet tersebut dimanfaatkan oleh para kasubbag untuk menyampaikan perkembangan kegiatan yang akan dan telah dikerjakan via online. Dimana pimpinan satu sama lain memiliki akses yang sama untuk mengetahui masing-masing report dari para kasubbag tersebut tanpa dibatasi ruang dan waktu karena dapat di log in sewaktu-waktu. Yang pertama kali mencetuskan ide laporan online ini adalah Divisi Hukum, Purnomo Satriyo Pringgodigdo. “Tujuan dibuat spreadsheet ini supaya dilevel pimpinan bisa mendengar dan mengetahui bagaimana progress report dari para kasubbag dan staf. Hal ini penting agar kami bisa langsung mengambil tindakan untuk mencari solusi apabila ada kendala,” jelas Purnomo. “Akselerasi laporan ini juga dapat kami gunakan sebagai jembatan dalam pengambilan kebijakan maupun keputusan yang lebih cepat dan akurat,” jelas pria alumnus S2 Universitas Indonesia tersebut.  

Hupmas, SURABAYA – Guna menindaklanjuti surat dari Sekretaris Jenderal KPU RI Nomor : 644/SJ/VI/2017 tanggal 8 Juni 2017, KPU Surabaya menggelar rapat pembahasan rencana kebutuhan logistik Pemilu 2019, Kamis (15/06/2017). Rapat yang dimulai tepat pukul 13.00 WIB tersebut mencermati setiap tahapan pelaksanaan dan rincian komponen biaya logistik. Dalam melakukan penghitungan kebutuhan logistik ada beberapa langkah yang perlu ditempuh yaitu mengidentifikasi jenis kebutuhan logistik, jumlah badan penyelenggara ad-hoc, jumlah peserta pemilu, dan jumlah pemilih. Selain unsur-unsur tersebut perlu menghitung indeks kebutuhan logistik dengan merujuk pada undang-undang, peraturan KPU, dan Keputusan KPU terkait serta mengidentifikasi jenis dan jumlah angkutan yang diperlukan dan jenis jasa lainnya yang dibutuhkan dalam penanganan logistik pemilu. “Mensimulasikan perhitungan kebutuhan logistik pemilu pilpres 2019 perlu dilakukan dengan cermat dan teliti sehingga membutuhkan waktu dan perhatian ekstra,” ujar Miftakhul Gufron yang membidangi Divisi Umum, Keuangan, dan Logistik. “Ada banyak jenis logistik yang tidak boleh luput dari kerangka penganggaran karena kekurangan kebutuhan logistik bisa menghambat kelancaran penyelenggaran pemilu dimasa mendatang,” jelas Gufron. Usai rapat yang ditutup pukul 15.00 WIB, Kasubbag Program dan Data, Andam Riyanto, langsung menghimpun semua masukan dari para peserta rapat. Untuk selanjutnya akan disampaikan kepada Biro Logistik dengan melampirkan data pendukung yang valid.

Saksikan Live Streaming Peluncuran Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2018, Rabu 14 Juni 2017, Pukul 10.00 WIB di FB KPU Republik Indonesia.

Hupmas, Surabaya-Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Asman Abnur mengimbau seluruh pegawai negeri sipil, TNI dan Polri untuk tidak menambah cuti tahunan saat Lebaran.  Hal itu tertuang dalam Surat Menteri PANRB Nomor B/21/M.KT.02/2017 tanggal 30 Mei 2017 tentang Himbauan untuk Tidak Memberikan Cuti Tahunan Sebelum dan Sesudah Cuti Bersama Idul Fitri 1438 H, demikian seperti dikutip dalam laman Kemenpan-RB. Imbauan tersebut dikeluarkan mengingat berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS, cuti bersama tidak mengurangi hak cuti tahunan. Tahun ini ada 6 hari cuti bersama, yakni 4 hari cuti lebaran, Natal dan Tahun Baru. Terkait hal tersebut, Sekretaris KPU Surabaya, Sunarno Aristono mengimbau kepada seluruh jajaran Sekretariat KPU Surabaya untuk tetap memberikan pelayanan optimal sebelum dan sesudah lebaran. “Melalui SE tersebut, Menteri PANRB mengingatkan, setelah cuti bersama dan libur lebaran berakhir, dipastikan seluruh aktivitas pemerintah harus sudah berjalan normal, terutama dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Tidak terkecuali di KPU Surabaya, apalagi tahapan Pilgub Jatim Tahun 2018 sudah didepan mata,”ungkap Pak Aris, Senin (12/06/2017). Dengan berlakunya PP 11/2017 sebenarnya pegawai negeri tidak perlu khawatir lagi dengan hak cuti tahunannya, yakni 12 hari. Ini berbeda dengan sebelumnya, di mana cuti bersama mengurangi hak cuti tahunan. Lebih dari itu, kalau dihitung, jumlah hari libur dan cuti bersama sudah cukup panjang. Ditambah lagi dengan hari Sabtu dan Minggu. “Total cuti bersama, libur Idul Fitri ditambah libur Sabtu dan Minggu berjumlah sembilan hari. Rasanya cukup untuk bersilaturahmi Lebaran,” pungkasnya. (cha)