Berita Terkini

Surabaya, kota-surabaya.kpu.go.id – Kamis pagi (9/6), KPU RI bersama KPU Jawa Timur menyelenggarakan Pelatihan Dasar Tata Kelola Pemilu di Hotel Narita. Pelatihan yang berlangsung selama 11 jam ini diikuti oleh Pegawai Negeri Sipil (PNS) KPU Jawa Timur dan KPU Kabupaten/Kota se-Jawa Timur. Sekretaris Jenderal KPU RI, Bernad Dermawan Sutrisno dalam pengarahannya menyampaikan bahwa banyak perubahan dan perkembangan di kesekretariatan, tapi masih perlu dilakukan pembenahan untuk mengembangkan KPU menjadi semakin baik dan profesional, sehingga bisa memberikan kebaikan untuk masyarakat. Bernad Dermawan Sutrisno menambahkan bahwa ada beberapa pekerjaan rumah yang harus diselesaikan bersama, antara lain pembenahan tata kelola dan kompentensi sumber daya manusia. "Perlu dukungan seluruh sekretariat secara bahu membahu untuk mewujudkan lembaga yang profesional, berintegritaa, dan modern," harap Bernad Dermawan Sutrisno. Sekretaris KPU Jawa Timur, Nanik Karsini dalam pengantarnya meminta agar seluruh PNS mengikuti pelatihan dengan tertib dan mengerjakan post test dengan baik dan berintegritas.

Surabaya, kota-surabaya.kpu.go.id – Kamis pagi (9/6), seluruh Pegawai Negeri Sipil (PNS) mengikuti Pelatihan Dasar Tata Kelola Pemilu yang digelar oleh KPU RI bersama KPU Jawa Timur. Ketua Bawaslu RI tahun 2008-2011 dan Anggota DKPP RI Tahun 2012-2017, Nur Hidayat Sardini menjadi narasumber dalam pelatihan yang diselenggarakan di Hotel Narita itu. Nur Hidayat Sardini menyampaikan bahwa pelatihan dilakukan untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang berkesinambungan, sehingga sekretariat secara profesional dilandasi kepribadian etika PNS sesuai kebutuhan. Selain itu, pelatihan ini diharapkan dapat menyamakan visi dan dinamika pola berpikir untuk melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan demi terwujudnya pemerintahan yang baik. "Dasar-dasar demokrasi Pemilu dan demokrasi serta kesekretariatan penyelenggara Pemilu independen menjadi bagian materi pelatihan," ujar Ketua Departemen Politik dan Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Diponegoro ini. Nur Hidayat Sardini menambahkan bahwa unsur tata kelola Pemilu terdiri dari lembaga penyelenggara Pemilu sebagai aktor utama kesuksesan dalam Pemilu, para pemangku kepentingan memainkan peran penting dan menentukan dalam Pemilu, serta standar dan perilaku kontributif disumbang dari kerelaan berkompetisi yang baik.

Surabaya, kota-surabaya.kpu.go.id – Selasa pagi (7/6), KPU Surabaya menerima permohonan wawancara dan pengumpulan data mahasiswi Universitas Airlangga bernama Mezaluna Indy Permatasari. Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) yang memasuki semester 6 ini  melakukan penelitian mengenai partisipasi masyarakat lanjut usia (lansia) dalam Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Surabaya Tahun 2020 lalu. Anggota KPU Surabaya, Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan, Soeprayitno menyampaikan bahwa KPU Surabaya memperlakukan semua pemilih dengan sama, antara lain memberikan surat pemberitahuan memilih dengan mencantumkan waktu, sehingga jumlah Pemilih di dalam lokasi TPS dapat diatur sesuai dengan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian COVID-19.  "Pemilih lanjut usia diberikan waktu untuk melaksanakan pemungutan suara di awal waktu," ujar Soeprayitno . Soeprayitno menambahkan bahwa KPU Surabaya melalui KPPS memastikan agar hak pilih Pemilih terjamin dalam pemungutan suara. Bahkan, KPPS juga mendatangi Pemilih yang menjalani rawat inap di rumah sakit atau puskesmas, sehingga dapat menggunakan hak pilihnya.

Surabaya, kota-surabaya.kpu.go.id – Selasa pagi (7/6), KPU Surabaya mengikuti Sosialisasi Penyusunan dan Evaluasi Standar Operasional Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintahan yang diselenggarakan oleh KPU RI. Kegiatan yang dilaksanakan secara daring ini turut diikuti oleh Sekretaris dan pejabat struktural dan fungsional KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota se-Indonesia. Asisten Deputi Kelembagaan dan Tata Laksana Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, dan Pemerintah Daerah Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Istiyadi Isnaini menyampaikan bahwa hakekat SOP adalah untuk menghindari miskomunikasi, konflik, dan permasalahan pada pelaksanaan tugas/pekerjaan. "SOP merupakan petunjuk tertulis yang menggambarkan cara yang tepat melaksanakan tugas/pekerjaan," ujar Istiyadi Isnaini. Istiyadi Isnaini menambahkan bahwa SOP mengkomunikasikan peraturan dan persyaratan administratif, kebijakan organisasi dan perencanaan strategis bagi pegawai/pekerja atau dengan istilah "semua orang membaca irama musik yang sama".

Surabaya, kota-surabaya.kpu.go.id – Selasa siang (7/6), KPU Surabaya menerima permohonan penelitian mahasiswi Universitas Islam Negeri Sunan Ampel (UINSA) bernama Lahierra Kirana. Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) yang memasuki akhir ini melakukan penelitian mengenai pemenuhan hak politik kelompok disabilitas. Anggota KPU Surabaya, Ketua Divisi Perencanaan, Data, dan Informasi, Naafilah Astri Swarist menyampaikan bahwa setiap WNI pada dasarnya mempunyai hak memilih dan hak dipilih. Dalam UU dan Peraturan KPU, WNI dapat menjadi calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota dengan memenuhi beberapa persyaratan, antara lain disebutkan bahwa syarat calon mampu secara jasmani dan rohani tidak menghalangi penyandang disabilitas. "KPU Surabaya membentuk Relawan Demokrasi yang mendukung sosialiasi dari berbagai sasaran pemilih, termasuk basis pemilih penyandang disabilitas," ujar Naafilah Astri Swarist. Naafilah Astri Swarist menambahkan bahwa seluruh WNI, termasuk penyandang disabilitas yang memenuhi persyaratan juga mempunyai hak memilih. Dalam Pemilu dan Pemilihan sebelumnya, KPU Surabaya bekerjasama dengan organisasi yang menaungi penyandang disabilitas dan instansi pemerintah lainnya untuk melakukan sosialisasi dan simulasi pemungutan suara dengan memperhatikan pelayanan bagi penyandang disabilitas.  

Surabaya, kota-surabaya.kpu.go.id – Senin pagi (6/6), KPU Surabaya melaksanakan audiensi dengan Politeknik Elektronika Negeri Surabaya (PENS). Bertempat di Gedung Pasca ITS, Amang Sudarsono (Wakil Direktur Bidang Kerjasama dan Teknologi) dan Idris Winarno (Dosen) menerima kunjungan KPU Surabaya. Anggota KPU Surabaya, Ketua Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan SDM, Subairi menyampaikan bahwa KPU Surabaya berkoordinasi mengenai fasilitasi Computer Assisted Test (CAT) untuk mendukung pelaksanaan seleksi Badan Adhoc Pemilu Tahun 2024. Bersama Kasubbag Hukum dan SDM, Wiratmoko, Subairi menerima penjelasan mengenai fasilitas CAT yang dimiliki PENS, antara lain digunakan untuk tes CPNS, tes seleksi dosen, UTBK, dan tes seleksi Politeknik Nasional sejumlah 44 Politeknik se-Indonesia.