Berita Terkini

Hupmas, SURABAYA – Jumat sore (07/01/2018), KPU Surabaya menyampaikan berita acara hasil verifikasi faktual kepengurusan dan keanggotaan partai politik calon peserta Pemilu Tahun 2019 kepada Partai Persatuan Indonesia (Perindo). Dalam acara yang berlangsung di Ruang Rapat Lt. 1 ini, dilakukan penandatanganan tanda terima berita acara yang kemudian dilanjutkan dengan serah terima Berita Acara (BA) beserta dokumen hasil verifikasi faktual yang diserahkan langsung oleh Ketua KPU Surabaya, Nur Syamsi, kepada Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Partai Perindo, Samuel Teguh Santoso. Dengan telah diserahkannya BA tersebut, sekaligus menandakan bahwa Partai Perindo Kota Surabaya dinyatakan Memenuhi Syarat (MS) baik kepengurusan maupun keanggotaan. “Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa dan terima kasih atas kontribusi teman-teman semua dari awal dimulainya proses verifikasi faktual hingga Partai Perindo dapat dinyatakan MS. Kami akan bekerja lebih keras lagi di masa mendatang demi suksesnya Pemilihan Legislatif dan Pemilihan Presiden Tahun 2019,” terang Ketua DPD Partai Perindo, Samuel Teguh Santoso. Lebih lanjut, Samuel mengungkapkan langkah yang akan ditempuh oleh Partai Perindo setelah disampaikannya BA verifikasi faktual kali ini. Ia menuturkan bahwa pihaknya akan melakukan konsolidasi seluruh kader Partai Perindo yang ada di Surabaya sekaligus akan mengundang Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) agar memberikan arahan untuk kedepannya. “Kami juga menyampaikan terima kasih kepada KPU Surabaya karena sudah melayani dari awal hingga berakhirnya proses verifikasi faktual ini. Empat (4) jempol untuk KPU Surabaya,” tegasnya kembali. (azi/sym)

Hupmas, SURABAYA – Dalam rangka menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) dalam pengelolaan keuangan yang profesional, transparan, akuntabel, dan bertanggung jawab, KPU Surabaya menggelar Bimbingan Teknis (Bimtek) Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jawa Timur Tahun 2018 di Lt. III Graha Swara, Kamis Siang (05/01/2018). Divisi Keuangan, Umum, dan Logistik, Miftakhul Gufron, menjelaskan maksud dan tujuan dari digerlanya bimtek kali ini adalah agar menjadi panduan bagi Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS), dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) dalam melaksanakan penggunaan anggaran dana hibah mulai dari penganggaran, pelaksanaan, penyaluran, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan. Selain itu, dalam bimtek kali ini juga dipaparkan mekanisme pengajuan dana oleh badan ad hoc. Adapun mekanisme pengajuan dana tersebut di antaranya yaitu (1) PPS menyusun kebutuhan dana berdasarkan MODEL.KEU.SPPKD.PPS.01 untuk disampaikan kepada PPK, (2) PPK melakukan verifikasi terhadap pengajuan dana dari PPS terkait kesesuaian dengan pagu anggaran kegiatan, (3) PPK merekap semua pengajuan dari PPS untuk kemudian dituangkan dalam MODEL.KEU.SPPKD.PPK.01, (4) KPU Kabupaten/Kota selanjutnya melakukan verifikasi terhadap pengajuan dana dari PPK terkait kesesuaian dengan pagu anggaran. (azi/esar)

Hupmas, SURABAYA – Partai Gerakan Perubahan Indonesia atau Partai Garuda dinyatakan belum memenuhi syarat verifikasi faktual di tingkat kepengurusan Dewan Pimpinan Cabang (DPC). Hal tersebut terbukti saat jajaran Komisioner beserta Sekretaris KPU Surabaya melakukan verifikasi faktual dengan mendatangi langsung kantor DPP Partai Garuda di Jl. Pagesangan III B No. 33, Surabaya. Partai Garuda dinyatakan belum memenuhi syarat dikarenakan nama Sekretaris yang tertera dalam Surat Keputusan (SK) tidak sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) elekronik yang ditunjukkan pada saat itu. Selain itu, jumlah keterwakilan perempuan dalam kepengurusan tidak sampai 30%. Selama proses verifikasi berlangsung tadi, sempat terdapat salah pemahaman terkait keterwakilan perempuan dalam kepengurusan. Pihak Partai Garuda menganggap bahwa pengurus perempuan yang ada sudah memenuhi syarat yaitu sejumlah 30%. Hal itu tidak dibenarkan karena keterwakilan perempuan yang dimaksud oleh pengurus DPC Partai Garuda tidak termasuk dalam nama-nama yang tertera dalam SK yang dikeluarkan oleh Dewan Perwakilan Pusat (DPP), sehingga dinyatakan Belum Memenuhi Syarat (BMS) karena belum mencapai jumlah syarat 30% keterwakilan perempuan dalam kepengurusan seperti yang diatur dalam UU No. 7 Tahun 2017. “Komunikasi secara intensif perlu dilakukan antara pihak Partai Garuda dengan KPU Surabaya agar tidak ada kesulitan yang berarti pada masa perbaikan berlangsung, sehingga pada saat diverifkasi ulang nantinya dapat dinyatakan memenuhi syarat,” terang Divisi Teknis, Nurul Amalia, yang turut hadir pada saat verifikasi faktual tadi. Masa perbaikan sendiri akan berlangsung selama 14 (empat belas) hari mulai dari tanggal 13 – 26 Januari 2018 mendatang. Selain verifikasi faktual tingkat kepengurusan, saat ini tengah berlangsung pula verifikasi faktual keanggotaan yang sudah dimulai sejak tanggal 3 s.d. 8 Januari 2018. (azi/na)

Hupmas, SURABAYA – Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Karangpilang menggelar sosialisasi berbasis non anggaran yang bertempat di Pendopo Kecamatan Karangpilang pada pukul 09.00 WIB, Kamis (04/01/2018). Sosialisasi tersebut digelar dalam rangka memperkenalkan lebih dalam tentang tahapan yang saat ini sedang berlangsung yaitu pemutakhiran data pemilih maupun berkoordinasi dengan beberapa stakes holder yang ada ditingkat Kecamatan. Peserta yang hadir dalam sosialisasi tersebut di antaranya ialah camat beserta staf, Kepala Polisi Sektor (Kapolsek), Komandan Rayon Militer (Danramil), Kepala Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas), Kepala Kantor Urusan Agama (KUA), lurah seluruh Kecamatan Karangpilang, Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam), Panitia Pemungutan Suara (PPS), Koordinator Statistik Kecamatan, Satuan Tugas (Satgas) Dinas Sosial Kecamatan, dan tokoh masyarakat lainnya. “Kami mengharapkan semua stakes holder di kecamatan agar turut bahu-membahu untuk mensosialisasikan kepada masyarakat terkait Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jawa Timur Tahun 2018 dalam bentuk kegiatan apapun demi meningkatnya partisipasi masyarakat,” demikian harapan yang disampaikan oleh Ketua PPK Karangpilang, Rohim. (azi/esar)

Hupmas, SURABAYA – Rabu (03/01/2018), Komisioner bersama dengan Sekretaris KPU Surabaya mendatangi kantor Dewan Pimpinan Daerah Partai Berkarya yang terletak di Jl. Kutisari 54 – 56 Surabaya untuk melakukan verifikasi faktual di tingkat kepengurusan. Kedatangan KPU juga turut dihadiri oleh Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) yang ikut serta menyaksikan dan mengawasi jalannya verifikasi faktual. Ada 3 (hal) yang perlu diperhatikan dalam verifikasi faktual tingkat kepengurusan, yakni mengenai kepengurusan yang terdiri dari Ketua, Sekretaris, Bendahara, dan 30% keterwakilan perempuan dalam kepengurusan, dan letak alamat kantor yang digunakan selama Pemilu 2019 berlangsung. “Partai Berkarya dinyatakan belum memenuhi syarat dikarenakan saat diverifikasi faktual, Sekretaris Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Partai Berkarya belum dapat menunjukkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik. Selain itu, untuk keterwakilan dalam kepengurusan perempuan juga dinyatakan belum memenuhi syarat dikarenakan tidak sampai dengan jumlah minimal yang ditentukan yaitu 30%,” papar Ketua KPU Surabaya, Nur Syamsi. Dengan demikian, Partai Berkarya diberikan waktu untuk melakukan perbaikan selama 14 (empat belas) hari yakni mulaidari tanggal 13 s.d. 26 Januari 2018. (azi/sym)

Hupmas, SURABAYA – KPU Surabaya menggelar rapat pleno pertama di awal tahun 2018 yang diikuti oleh Komisioner, Sekretaris, Kepala Sub Bagian beserta Bendahara APBD dan APBN, Rabu siang (03/01/2018). Rapat pleno yang berlangsung di Ruang Rapat Lt. 1 tersebut membahas beberapa agenda yang akan dilaksanakan KPU Surabaya di waktu dekat ini. Agenda pertama membahas tentang rencana akan diadakannya Bimbingan Teknis (Bimtek) Laporan Pertanggungjawaban (LPj) Keuangan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jawa Timur Tahun 2018. Selain membahas rencana bimtek, dalam rapat pleno kali ini juga membahas tentang rencana pembukaan rekening secara massal untuk 31 Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) yang akan difasilitasi oleh Bank Mandiri. Tidak hanya membahas agenda kegiatan yang akan dilakasanakan di bulan Januari ini, dalam rapat pleno tersebut, peserta rapat pleno juga diminta untuk mencermati dan menjabarkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun 2018 sesuai dengan divisinya masing-masing. (azi/esar)