Berita Terkini

Hupmas, SURABAYA – Firdausi Nuzulla Isnainy, mahasiswi jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Negeri Surabaya, mendatangi KPU Surabaya untuk mengajukan permohonan informasi tentang Partisipasi Perempuan di Ranah Politik dan Daftar Calon Terpilih Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Surabaya Tahun 2014, Selasa pagi (09/01/2018). Perempuan yang berasal dari Lamongan ini mengaku tujuan ia mengajukan permohonan informasi tersebut adalah untuk digunakan sebagai materi penelitian untuk memenuhi tugas mata kuliah kepemimpinan. Karena telah diterima dengan ramah dan terbuka, Firdausi mengaku bahwa ia sangat puas dengan pelayanan petugas Pusat Pelayanan Informasi dan Dokumentasi (PPID) KPU Surabaya. “Petugas PPID KPU Surabaya sangat ramah dan tanggap dalam memberikan informasi yang saya butuhkan. Terima kasih atas pelayanan dan informasi yang diberikan,” terang mahasiswi semester 4 ini. (azi/esar)

Hupmas, SURABAYA – Berbeda dengan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) lainnya, PPK beserta Sekretariat dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) Lakarsantri mengadakan rapat kerja dalam rangka pemetaan Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) di Warung Pedagang Kaki Lima (PKL), Minggu (07/01/2018). Sentra PKL Lidah Kulon dipilih sebagai lokasi diadakannya rapat kerja ini karena merupakan tempat berkumpulnya banyak orang, sehingga selain rapat kerja juga dapat dilakukan sosialisasi kepada para pengunjung warung tersebut terutama kalangan anak muda. “Rapat kerja dilakukan di warung PKL agar sekaligus menjadi ajang sosialisasi ke masyarakat yang cangkrukan dan para pemilik warung,” terang Muhaimin, Anggota PPK Lakarsantri, Divisi Sumber Daya Manusia dan Partisipasi Masyarakat. “Harapannya pemilik warung mengetahui akan ada pesta demokrasi rakyat (Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jawa Timur Tahun 2018) tanggal 27 Juni sehingga mereka dapat ketok tular kepada konsumen atau pelanggannya,” papar Muhaimin.

Hupmas, SURABAYA – Bebarengan dengan pemetaan Daftar Penduduk Potensial Pemilihan (DP4) di masing-masing Kelurahan, Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Karangpilang secara masif menggelar sosialisasi berbasis non anggaran kepada masyarakat umum berkaitan dengan Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jawa Timur Tahun 2018 yang bertempat di Balai RW 03, Minggu malam (07/01/2018). Acara yang dimulai pada pukul 21.00 WIB tersebut dihadiri oleh kurang lebih 30 (tiga puluh) peserta yang terdiri dari pengurus RT 01, pengurus RW 03, ibu-ibu Pembinaan Kesejahteraan Keluarga  (PKK), Karang Taruna, dan tokoh masyarakat Kelurahan Kebraon. Ketua PPK Karangpilang, Rohim, menjelaskan bahwa saat ini tengah berlangsung beberapa tahapan mulai dari perekrutan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) yang kemudian berlanjut dengan pencocokan dan penelitian (coklit) serentak pada tanggal 20 Januari 2018. “Saya berharap pada saat coklit berlangsung nantinya, masyarakat dapat memberikan informasi secara transparan sehingga petugas coklit mendapatkan data yang akurat,” terang Rohim. Sosialisasi ini digelar dengan tujuan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam Pilkada Serentak Tahun 2018 khususnya warga Kecamatan Karangpilang.

Hupmas, SURABAYA – Menjelang Pilkada Jawa Timur tahun ini, seluruh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) secara serentak melakukan pencocokan dan penelitian (coklit) data pemilih guna memberikan data yang akurat dan up to date seperti yang berlangsung di Kecamatan Semampir, Minggu malam (07/01/ 2018). Upaya tersebut dilakukan, selain menindaklanjuti perintah dari KPU Surabaya, juga bertujuan untuk mengantisipasi terjadinya kesalahan selama berlangsungnya Pilkada Serentak yang akan datang. “Maka dari itu, kita lakukan pemetaan data ini dengan pihak Petugas Pemutakhiran Data dan Pemilih (PPDP),” jelas Ketua PPK Semampir, Priyo. Kemudian, ia menambahkan, selain melibatkan pihak PPK, PPS dan PPDP, sosialisasi pemetaan TPS tersebut, juga melibatkan pihak RT/RW yang berada di wilayah kerjanya. “Itu nanti disampaikan langsung oleh pihak PPS bersama pihak terkait dalam melakukan sosialisasi tersebut, sehingga di wilayah Kecamatan Semampir datanya akan lebih akurat ” jelasnya. (aas)

Hupmas, SURABAYA – Guna menyamakan persepsi menjelang pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak Tahun 2018 yang akan datang, seluruh anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) di wilayah kerja KPU Surabaya, khususnya di wilayah Kecamatan Rungkut, menggelar rapat koordinasi mengenai sinkronisasi dan updating data, Minggu malam (07/01/2018). Upaya itu, merupakan tindak lanjut dari pihak KPU Surabaya mulai bulan Januari hingga Juni 2018 berdasarkan PKPU Nomor 1 Tahun 2017 mengenai Tahapan pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2018. Ketua PPK Rungkut, Samsul, menyatakan bahwa selama berlangsungnya sosialisasi sinkronisasi data tersebut, tidak ditemui kendala. “Semua berjalan dengan lancar,” tegasnya. Ditambahkannya, melalui kegiatan yang digelarnya tersebut, seluruh PPS di wilayah kerjanya dapat mensosialisasikan hasil koordinasi yang saat ini disampaikannya. “Saya harap, sosialisasi pemetaan TPS di wilayah Rungkut kali ini dapat disampaikan oleh para PPS ke para anggota Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) di masing-masing wilayah,” ujarnya kembali. (aas)

Hupmas, SURABAYA – Berdasarkan Surat Keputusan KPU RI Nomor 4/PL.01.3-Kpt/03/KPU/I/2018 tentang Jumlah Penduduk Kabupaten/Kota dan Jumlah Kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pemilhan Umum Tahun 2019, maka ditentukan jumlah kursi anggota DPRD di Kota Surabaya adalah sebanyak 50 kursi dengan jumlah penduduk sesuai dengan DAK2 yang terbaru adalah 2.827.892 jiwa. Dengan demikian, isu yang selama ini berkembang terkait dengan penambahan kursi untuk Kota Surabaya sudah terjawab yaitu tidak ada penambahan kursi untuk anggota DPRD Kota Surabaya. Divisi Teknis, Nurul Amalia, berharap agar partai politik (parpol) sudah bisa melakukan simulasi untuk penataan Daerah Pemilihan (Dapil) Pemilu Tahun 2019. “Jika dicermati kembali, tahapan terkait dengan penataan dapil pada tanggal 12 – 18 Januari 2018 adalah masa penyerahan dan pencermatan usulan oleh publik,” papar Nurul. (azi/na)