Berita Terkini

Hupmas, SURABAYA – Demi mempererat rasa kekeluargaan dan kerjasama di lingkungan Sekretariatan, Jumat pagi (05/07/2019), KPU Surabaya melakukan jalan sehat. Rute yang ditempuh masih sama dengan kegiatan jalan sehat yang pernah di lakukan sebelumnya yaitu sekitar Jalan Wonokitri. Jalan sehat dilakukan selain karena menyehatkan, juga menjadi sarana untuk menjalin rasa kekeluargaan dan kekompakan. “Melalui kegiatan ini  agar bisa mempererat kekeluargaan dan kerjasama di lingkungan sekretariat, karena setelah Pemilu 2019 kemarin, kita akan dihadapkan dengan Pilwali 2020 mendatang,” jelas Sekretaris KPU Surabaya, Sunarno Aristono. Seluruh staf KPU Surabaya antusias dan semangat mengikuti jalan sehat. Jalan sehat pun berakhir dengan makan bubur kacang hijau bersama yang tentunya semakin menambah rasa kebersamaan. (guh)

Hupmas, JAKARTA – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Surabaya menyerahkan Daftar Alat Bukti (DAB) serta kronologi kejadian atas Perselisihan Hukum Pemilihan Umum (PHPU) kepada tim kuasa hukum KPU RI, di Grand Mercure Hotel, kawasan Harmoni,  Jakarta Pusat, Kamis dan Jumat (4 dan 5/7/2019). Pihak KPU Surabaya yang hadir,  Ketua Divisi Teknis Muhammad Kholid Asyadulloh, Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan Soeprayitno,  serta Kassubag Hukum Octyan Anugeraha. “Sebelum penyerahan DAB dan kronologi kejadian,  kami koordinasi dengan Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Provinsi Jawa Timur,  Pak Muhammad Arbayanto yang sudah konsultasi dengan tim pengacara, ” kata Soeprayitno,  Jumat (5/7/2019). Menurutnya,  sidang pendahuluan di Mahkamah Konstitusi (MK)  dijadwalkan Selasa (9/7/2019). Komisioner KPU RI Hasyim Asy’ari di lokasi sempat menanyakan gugatan yang dihadapi KPU Surabaya. Hasyim memantau langsung penyerahan DAB dan langsung memberi pengarahan ke Divisi Hukum KPU kabupaten/kota di Jawa Timur maupun provinsi lain yang hadir. Sementara itu,  Ketua Divisi Teknis KPU Surabaya Kholid Asyadulloh menambahkan, gugatan PHPU yang dihadapi pihaknya ada tiga. (nano)

Hupmas, MAGETAN – Kenaikan partisipasi masyarakat (parmas) dalam perhelatan Pemilu Serentak Tahun 2019 menjadi parameter keberhasilan sosialisasi dan pendidikan pemilih ke masyarakat. Hal ini menjadi salah satu materi yang dibahas di acara Rapat Koordinasi (Rakor) Evaluasi Partisipasi Masyarakat Pada Pemilu Tahun 2019 yang berlangsung di Harmadha Joglo Magetan, Jl. Diponegoro No. 21, Nganten, Selosari, Magetan. Selama 2 (dua) hari mulai Jumat – Sabtu (5-6/07/2019), KPU Provinsi Jawa Timur  mengundang 38 anggota KPU Kabupaten/Kota yang membidangi Divisi Sosdiklih, Parmas, dan SDM beserta Kasubbag Teknis dan Hupmas. “Ada kenaikan parmas dari setiap pemilu.  Untuk Pemilu 2019 ini parmas Jatim mengalami kenaikan yang signifikan yaitu hampir 85%. Ini adalah tingkat parmas tertinggi kedua kita pasca reformasi dan wajib kita apresiasi kenaikan tingkat parmas ini,” ungkap Ketua KPU Provinsi Jawa Timur, Choirul Anam dalam pembukaan acara rakor, Jumat sore (05/07/2019). Lebih lanjut, Anam menyampaikan tugas anggota Sosdiklih yang dikenal sebagai humas (hubungan masyarakat) mempunyai peran penting agar membuat lembaga kita di mata masyarakat menjadi bagus. Acara rakor kemudian dilanjutkan dengan pemaparan materi yang disampaikan oleh  anggota KPU Provinsi Jawa Timur, Gogot  Cahyo Baskoro. (esar)

Hupmas, SURABAYA – Komisi Pemilihan Umum (KPU) bersama Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya mulai membahas kebutuhan anggaran pemilihan wali kota (Pilwali) tahun 2020 mendatang. Kebutuhan dana tersebut akan dicukupi pemkot melalui mekanisme hibah secara multi years (tahun jamak). Ini menjadi kesepakatan bersama saat perwakilan KPU dan pemkot menggelar rapat di ruang rapat Asisten I Sekretaris Kota (Sekkota) Bidang Pemerintahan, Yayuk Eko Agustin, Rabu (3/7/2019). Komisioner KPU Surabaya dipimpin ketua Nur Syamsi, diikuti Divisi Teknis Muhammad Kholid Asyadulloh, Divisi Data dan Informasi Naafilah Astri Swarist, Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat Subairi, serta Divisi Hukum dan Pengawasan Soeprayitno. Turut hadir, Sekretaris KPU Surabaya Sunarno Aristono. Dari pemkot sendiri selain Yayuk Eko Agustin, ada Kepala Bakesbang dan Linmas Eddy Christijanto, maupun perwakilan Badan Perencanaan dan Pembangunan Kota (Bappeko), serta Bagian Hukum. Pada forum rapat, ketua KPU Surabaya Nur Syamsi menyampaikan kebutuhan anggaran Pilwali 2020 sekitar Rp85 Miliar. Angka ini naik dibanding Pilwali sebelumnya sebesar Rp77 Miliar dan terserap sekitar Rp55 Miliar. “Pada September 2019 tahapan awal Pilwali sudah mulai bergulir. Di antaranya sosialisasi sosialisasi. Ya tahun 2019 ini sudah butuh anggaran tapi tidak banyak,” terang Syamsi. Merespon  hal ini, Asisten I Sekkota Bidang Pemerintahan Yayuk Eko Agustin menegaskan pada intinya pemkot siap mengalokasikan anggaran yang pencairannya akan melalui Bakesbang Linmas. “Selain KPU, Bawaslu juga kami minta ajukan,” kata Yayuk. Yayuk menekankan penyusunan serta penggunaan anggaran memperhatikan aturan yang ada. Untuk penyusunan memperhatikan peraturan menteri keuangan. Termasuk mengenai Standart Satuan Harga (SSH). Kepala Bakesbang dan Linmas Eddy Christijanto menambahkan, kebutuhan anggaran Pilwali untuk tahap awal 2019 ini akan diajukan melalui Perubahan Anggaran Keuangan (PAK) 2019. “Karena itu kami minta KPU secepatnya mengirimkan draft kebutuhan anggaran. Sehingga bisa secepatnya kami bahas bersama DPRD. Pembahasan PAK mulai antara akhir Juli atau awal Agustus,” sebut Eddy. (nan)

Hupmas, SURABAYA – Jajaran Komisioner KPU Kota Surabaya melakukan koordinasi dengan Komisi A DPRD Kota Surabaya, Rabu (3/7). Agenda utama dalam rapat koordinasi, terkait dengan rencana KPK yang akan menggelar acara pembekalan untuk calon anggota DPRD Kota Surabaya, yang berpotensi terpilih dalam periode 2019 – 2024. Hadir dalam rakor Nur Syamsi (Ketua) beserta seluruh anggota yakni Subairi, Nafilah Swarist, Kholid Saadullah dan Soeprayitno. Ditemui dan diterima langsung oleh Ketua DPRD Surabaya, Armudji dan Ketua Komisi A DPRD Surabaya, Herlina Harsono Njoto bersama beberapa jajaranya. “Kedatangan kami selain silaturim, sekaligus koordinasi terkait acara yang akan digelar KPK di Kota Surabaya,” ujar Ketua KPU Kota Surabaya Nur Syamsi, saat rakor di ruang Komisi A DPRD Kota Surabaya. Syamsi menambahkan, koordinasi yang dilakukan terkait dengan acara pembekalan oleh KPK, terhadap calon anggota DPRD Kota Surabaya yang berpotensi terpilih. Pihaknya bersama dewan, hanya sebatas memfasilitasi tempat dan konsumsi. Selebihnya terkait dengan isi acara dan materi, akan disusun oleh KPK. Termasuk jumlah peserta yang akan di undang, berdasar masukan dari KPK. “Biar sejalan dan seirama, perlu koordinasi sejak awal. Terlebih ini adalah acara dari KPK, jadi harus kita dukung secara menyeluruh,” ungkapnya. Sementara itu, Ketua Komisi A DPRD Surabaya Herlina Harsono Njoto menerangkan, secara prinsip siap mendukung acara KPK. Rencananya akan ditempatkan di ruang sidang paripurna. Soal masalah teknis, dia juga meminta jajaran Sekwan untuk mendukung penuh. Baik itu yang berkaitan dengan tempat, konsumsi dan support lain selama acara yang akan digelar di gedung dewan. “Untuk koordinasi lebih lanjut masalah teknis, nanti sama jajaran sekwan. Prinsipnya kami dukung secara penuh,” pungkasnya. (kom)

Hupmas, Jakarta – Komitmen dalam memperjuangkan penyelenggara Pemilu 2019 yang meninggal dunia, terus dilaksanakan oleh KPU Kota Surabaya. Terkini, dengan mengawal dan menyerahkan langsung berkas-berkas pendukung ke Biro Sumber Daya Masyarakat (SDM) KPU RI, di Jakarta, Selasa (2/7). Penyerahan berkas pendukung guna sebagai syarat untuk memperoleh santunan, diwakili oleh Divisi Sisdiklih SDM dan Parmas KPU Kota Surabaya Subairi, SPd bersama Sekretaris, Sunarno Aristono. Berkas diterima oleh staf SDM KPU RI di lantai 4. Sekaligus diverifikasi lebih lanjut, guna dipastikan memenuhi syarat apa tidak. “Ada 15 orang yang kami ajukan, sekaligus juga diserahkan berkas-berkas pendukung. Selanjutnya diverifikasi oleh Biro SDM KPU RI,” ujar Divisi Sisdiklih SDM dan Parmas KPU Kota Surabaya, Subairi SPd. Dia menambahkan, tahap berikutnya menunggu hasil verifikasi dari Biro SDM KPU RI. Sekaligus kalau ada berkas yang kurang akan segera dilengkapi, agar bisa mendapat haknya berupa santunan. Adapun yang akan menerima santunan adalah ahli waris, yang tertera dalam surat keterangan dari pihak terkait. Tentu adalah merupakan ahli waris dari penyelenggara Pemilu 2019, yang meninggal saat menjalankan tugas. “Harapan kami dengan berkas yang sudah lengka bisa segera tuntas, santunan sampai ke ahli waris. Tentunya agar bisa memberi manfaat,” pungkasnya. (al/esar)