Berita Terkini

Sidoarjo, kota-surabaya.kpu.go.id - Selasa(7/2), KPU Surabaya menghadiri Penandatanganan Nota Kesepahaman yang dilaksanakan oleh KPU bersama beberapa perguruan tinggi di Jawa Timur. Perguruan tinggi yang terlibat dalam penandatanganan nota kesepahaman ini antara lain adalah Universitas Nurul Jadid, Universitas Negeri Surabaya (Unesa), Universitas Muhammadiyah Malang (UMM), Universitas Yudharta Pasuruan, dan Universitas Islam Malang (Unisma). Setelah penandatanganan nota kesepahaman dan serah terima cindera mata berakhir, seluruh perwakilan perguruan tinggi memberikan sambutan. Diawali oleh Wakil Rektor Bidang 1 Unesa, Madlazim yang menyampaikan bahwa kerjasama dengan KPU merupakan wujud implementasi tugas Tri Dharma perguruan tinggi. "Unesa siap membantu KPU dalam mengawal demokrasi di Indonesia, terlebih untuk tujuan pemerataan, keadilan, yang berujung pada kesejahteraan masyarakat," ujar Madlazim Sesi sambutan ditutup oleh Ketua KPU RI, Hasyim Asy'ari yang menyampaikan bahwa KPU terbuka bagi perguruan tinggi yang ingin memanfaatkan apapun yang dimiliki KPU, seperti data kepemiluan yang dapat dikaji sehingga bermanfaat di masa mendatang. "KPU telah merintis program studi tata kelola pemilu yang bekerjasama dengan berbagai perguruan tinggi," ujar Hasyim. Hasyim juga mengajak mahasiswa perguruan tinggi untuk belajar melalui program magang di KPU Kabupaten/Kota seluruh Indonesia, juga berpartisipasi dalam pemilu dengan menjadi KPPS di TPS sesuai domisili mahasiswa.

Sidoarjo, kota-surabaya.kpu.go.id - Selasa (7/2), KPU Surabaya menghadiri Bimbingan Teknis (Bimtek) Kehumasan & Hubungan Antar Lembaga dalam Penyelenggaraan Tahapan Pemilu Tahun 2024. Ketua, Anggota Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia, serta Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi, dan Hubungan Masyarakat KPU Kabupaten/Kota se-Jawa Timur. Ketua KPU Jawa Timur, Choirul Anam dalam sambutan pembukanya menyampaikan bahwa KPU Kabupaten/Kota harus siap menghadapi dinamika dalam penyelenggaraan Pemilu, dan mengikuti arahan KPU RI.  Choirul Anam juga berpesan agar KPU Kabupaten/Kota perlu menyelenggarakan berbagai tahapan Pemilu yang sedang berjalan dengan efisien dan rasional, mulai pemetaan Tempat Pemungutan Suara (TPS), pemutakhiran data pemilih, dan verifikasi faktual calon perseorangan anggota DPD. "Berbagai kegiatan kepemiluan dapat membangun citra positif kelembagaan melalui kehumasan yang baik," pungkas Choirul Anam   Berikutnya Anggota KPU Jawa Timur, Gogot Cahyo Baskoro menyampaikan materi mengenai tindak lanjut yang dilakukan KPU Kabupaten/Kota terhadap MoU yang telah ditetapkan KPU RI, antara lain MoU bersama perguruan tinggi yang akan ditetapkan perguruan tinggi. "Tindaklanjuti MoU KPU RI melalui audiensi, juga perjanjian kerjasama," ujar Gogot Cahyo Baskoro.

Perubahan Jadwal Penetapan dan Pelantikan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 dapat diunduh di https://bit.ly/Pengumuman_Perubahan_Pengumuman_Pantarlih_2024

Surabaya, kota-surabaya.kpu.go.id - Sabtu (4/2), KPU Surabaya menggelar Rapat Koordinasi (rakor) dan Bimbingan Teknis (BimTek) Verifikasi Faktual Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Jawa Timur Pemilu 2024. Kegiatan yang berlangsung selama 2 jam ini diikuti oleh Anggota PPK Divisi Teknis Penyelenggaraan. Kepala Bakesbangpol Surabaya, Anggota Bawaslu Surabaya, dan perwakilan Polrestabes Surabaya turut hadir dalam kegiatan yang digelar di kantor KPU Surabaya itu. Anggota Bawaslu Surabaya, Usman berpesan agar penyelenggara Pemilu saling berkolaborasi sehingga tercipta hasil verifikais faktual yang optimal dan tidak ada kekurangan. Selain itu, Kepala Baskebangpol Surabaya, Maria Theresia Ekawati Rahayu juga berpesan agar verifikator teliti terhadap hal-hal administratif dalam pelaksanaan verifikasi faktual. Berikutnya di acara inti berupa penyampaian materi bimtek, Anggota KPU Surabaya, Soeprayitno menjelaskan mengenai mekanisme verifikasi faktual yang dilakukan dengan mengunjungi alamat pendukung atau mengumpulkan pendukung di suatu tempat. "PPK harus mampu transfer ilmu ke PPS yang nantinya akan melakukan verifikasi faktual terhadap pendukung calon anggota DPD," pungkas Soeprayitno.

Surabaya, kota-surabaya.kpu.go.id - Sabtu (4/2), KPU Surabaya melaksanakan Rapat Kordinasi (Rakor) dan Bimbingan Teknis (Bimtek) Pencocokan dan Penelitian (Coklit) Daftar Pemilih Pemilu 2024, hari kedua. Seperti hari sebelumnya, kegiatan dibuka oleh Ketua KPU Surabaya, Nur Syamsi bersama instansi terkait di Kota Surabaya. Kegiatan yang dihadiri oleh PPK yang berasal dari 16 kecamatan ini berisikan pengarahan oleh KPU Kota Surabaya dalam pelaksanaan coklit. Anggota KPU Surabaya, Naafilah Astri Swarist dalam pengarahannya meminta Pantarlih selalu ramah dan berkomunikasi dengan baik saat menemui masyarakat termasuk disabilitas. "Lakukan komunikasi yang baik, sehingga meminimalisir munculnya kesalahpahaman dengan masyarakat," ujarnya.

Surabaya, kota-Surabaya.kpu.go.id - Jumat (3/2), KPU Surabaya menggelar rapat koordinasi dan bimbingan teknis kepada Panitia Pemilihan Kecamatan (PKK) mengenai pencocokan dan penelitian (coklit) pada tahapan penyusunan daftar pemilih Pemilu 2024. Kegiatan yang dihadiri oleh seluruh PPK di Kota Surabaya ini diselenggarakan selama dua hari. Di hari pertama, rakor dan bimtek dihadiri oleh 15 kecamatan. Kegiatan yang digelar di Grha Swara Kantor KPU Surabaya ini dibuka oleh Ketua KPU Surabaya, Nur Syamsi. Melalui sambutannya, Ia menegaskan agar seluruh anggota PKK memperhatikan materi yang dipaparkan, karena nantinya berkaitan erat dengan pelaksanaan bimtek turunan kepada Panitia Pemungutan Suara (PPS) dan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (Pantarlih) di masing-masing kecamatan oleh PPK.  Hal itu dibenarkan oleh Maria Theresia Ekawati Rahayu, Kepala Bakesbangpol Surabaya dengan menekankan untuk melakukan proses coklit dengan benar. "Jangan sampai salah dalam melakukan pencocokan data pemilih," ujar Maria Theresia Ekawati Rahayu. Berikutnya untuk mendapatkan data yang benar, Arif Budianto, Kepala Bagian Pemerintahan Kota Surabaya memberi arahan untuk menghindari data yang belum jelas. "Jika ada kasus data yang belum jelas bisa dikoordinasikan lebih lanjut," ucapnya.