Berita Terkini

Surabaya, kota-surabaya.kpu.go.id - Senin pagi (29/8), KPU Surabaya mengikuti Sosialisasi Jaminan Sosial Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Pejabat Negara yang diselenggarakan oleh KPU Jawa Timur. Dalam kegiatan yang berlangsung secara daring ini, Wahyudi Widiyanto (Senior Legal Associate Surabaya) yang menjadi narasumber menyamoaikan mengenai keberadaan TASPEN dan tugas TASPEN untuk mengelola program jaminan sosial bagi ASN dan Pejabat Negara. Wahyudi Widiyanto juga menyampaikan bahwa jaminan sosial yang dikelola oleh TASPEN dilakukan untuk pembayaran manfaat yang terpadu sebagaimana kebijakan pengelolaan jaminan sosial dalam UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. "Aplikasi Taspen Mobile V2 akan mempermudah pengguna dalam melakukan registrasi dan sehingga dapat memberikan layanan yang terbaik," harap Wahyudi Widiyanto.

Surabaya, kota-surabaya.kpu.go.id - Kamis pagi (25/8), KPU Surabaya melakukan evaluasi pelaksanaan verifikasi administrasi untuk mengukur hasil kinerja seluruh verifikator. Anggota bersama Sekretaris KPU Surabaya memimpin evaluasi kegiatan verifikasi adminsitrasi yang berlangsung sejak 16 Agustus yang lalu. Sekretaris KPU Surabaya, Wahyu Rachmadani Setiawan meminta agar seluruh verifikator bersiap untuk melakukan verifikasi administrasi lanjutan dalam rangka pemenuhan syarat peserta Pemilu.  "Terima kasih atas kerja keras seluruh tim, terutama verifikator, seluruh tahapan verifikasi administrasi akan berakhir besok dan KPU Surabaya sudah menyelesaikan sebelum batas akhir," pungkas Wahyu Rachmadani Setiawan. Anggota KPU Surabaya, Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan, Soeprayitno berharap agar di masa mendatang kinerja KPU Surabaya bisa lebih maksimal dalam persiapan Pemilu 2024, termasuk dalam kegiatan verifikasi administrasi yang sesuai tahapan masih berlangsung hingga 26 Agustus 2022.

Surabaya, kota-surabaya.kpu.go.id - Kamis siang (25/8), Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Surabaya dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Surabaya mendatangi Helpdesk KPU Surabaya. Sayuli, perwakilan Partai Gerindra bersama Isa Anshori, perwakilan dari PKB menanyakan mengenai mekanisme pendaftaran dan verifikasi administrasi Partai Politik Pemilu 2024, serta memastikan kesesuaian data di Sistem Informasi Partai Politik (Sipol). Sayuli mengungkapkan bahwa kesesuaian data dapat meliputi profil dan alamat Partai Politik, serta jumlah anggota yang ditetapkan Belum Memenuhi Syarat (BMS). Anggota KPU Surabaya, Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan, Soeprayitno menanggapi bahwa alur kerja Sipol dimulai dari admin Partai Politik tingkat pusat, sehingga dapat dilakukan pengecekan secara mandiri. Serta verifikasi administrasi yang dilakukan oleh KPU RI  beserta jajarannya dapat ditindaklanjuti oleh Partai Politik, apabila terdapat anggota yang berpotensi ganda, maka Partai Politik dapat mengunggah surat pernyataan di Sipol. "Semua ketentuan sudah diatur dalam regulasi KPU RI, dan kebijakan tiap Partai Politik bisa berbeda-beda, sehingga Partai Politik Surabaya agar aktif berkomunikasi dengan Partai Politik tingakt pusat mengenai potensi ganda," ujar Soeprayitno.

Surabaya, kota-surabaya.kpu.go.id — Rabu (24/8), Partai Buruh mendatangi Helpdesk Pendaftaran Verifikasi dan Penetapan Parpol Calon Peserta Pemilu 2024 di KPU Surabaya. Ketua Eksekutif Komite Partai Buruh Surabaya, Nuruddin H menanyakan mengenai pola kerja Sistem Informasi Partai Politik (Sipol).  Anggota KPU Kota Surabaya, Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan, Soeprayitno menanggapi mengenai akses Sipol, karena Partai Politik tingkat kabupaten/kota dapat membuka Sipol secara mandiri sepanjang diberikan akses oleh Partai Politik tingkat pusat. “Partai Politik dapat menindaklanjuti hasil verifikasi adminsitrasi mengenai ganda eksternal dengan cara melakukan konfirmasi ke anggota yang bersangkutan dan mengunggah surat pernyataan ke Sipol,” ujar Soeprayitno. Soeprayitno menambahkan bahwa Partai Politik tingkat kabupaten/kota yang memiliki akses akun Sipol dapat menindaklanjuti secara mandiri terhadap data keanggotaan yang terindikasi ganda eksternal dan berpotensi tidak memenuhi syarat, sehingga diharapkan Partai Politik dapat menindaklanjuti dalam kesempatan pertama.

Surabaya, kota-surabaya.kpu.go.id — Selasa (23/8), KPU Surabaya menghadiri audiensi dengan Dinas Pendidikan Surabaya. Audiensi yang bertempat di kantor Dinas Pendidikan Surabaya diterima oleh Kepala Dinas Pendidikan Surabaya, Yusuf Masruh. Anggota KPU Surabaya, Ketua Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia, Subairi menyampaikan bahwa KPU Surabaya perlu meningkatkan kualitas pelaksanaan Pemilu 2024, antara lain melalui permohonan fasilitasi Computer Assisted Test (CAT). "KPU Surabaya berterimakasih atas sambutan positif Dinas Pendidikan Surabaya, serta bantuan fasilitasi CAT dapat meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemilu," harap Subairi.

Surabaya, kota-surabaya.kpu.go.id — Selasa (23/8), Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) mendatangi KPU Surabaya untuk berkonsultasi mengenai pemenuhan persyaratan partai politik sebagai peserta pemilu. Petugas Penghubung PDIP Surabaya, Wimbo Ernanto bersama perwakilan lainnya, Nauval Dewangga Putra dan Daniel Satriawan menanyakan mengenai mekanisme tindak lanjut terhadap data anggota berpotensi ganda eksternal dan berpotensi tidak memenuhi syarat. Anggota KPU Surabaya, Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan, Soeprayitno menanggapi bahwa potensi tidak memenuhi syarat dapat terjadi karena indikasi ganda eksternal, usia, pekerjaan, NIK, serta ketentuan lain yang diatur dalam regulasi. "Partai Politik berkesempatan untuk mengunggah surat pernyataan untuk menindaklanjuti potensi ganda eksternal dan potensi tidak memenuhi syarat mulai tanggal 19 s/d 26 Agustus 2022 sebagaimana Keputusan KPU Nomor 260 Tahun 2022," pungkas Soeprayitno.