Berita Terkini

MONITORING PROSES VERIFIKASI DUKUNGAN BAKAL CALON DPD JATIM DALAM PEMILU 2019, KETUA KPU RI: “MEMBANGUN RASA ITU PENTING”

Hupmas, SURABAYA – Sabtu (09/06/2018), berlangsung proses verifikasi dengan menghadirkan pendukung bakal calon Anggota DPD Provinsi Jawa Timur dalam Pemilu 2019 yang tidak dapat ditemui oleh petugas verifikator saat di lapangan. Di tengah padatnya jadwal tahapan baik pilkada maupun pemilu, Ketua KPU RI, Arief Budiman menyempatkan diri hadir langsung ke KPU Surabaya untuk melakukan monitoring proses verifikasi tersebut. Arief berharap Komisioner KPU Surabaya turut serta turun langsung ke lapangan untuk melakulan verfikasi. “Membangun rasa itu penting,” tutur pria asal Surabaya ini. Menurutnya, apabila kita ikut mengalami sendiri proses yang berlangsung kita jadi tahu kendala apa saja yang ada di lapangan sehingga bisa dicari solusinya. Pemilu sendiri akan berjalan dengan baik apabila masing-masing pihak terkait bekerja dengan saling mendukung. Oleh karenanya, Arief berharap seluruh pihak baik penyelenggara, peserta pemilu, maupun stakeholder lainnya yang ada di Jawa Timur dapat memahami dan menjalankan regulasi yang ada serta bekerja tepat waktu sesuai tahapan. (azi/esar)

PPK BERIKAN BIMTEK PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA KEPADA PPS

Hupmas, SURABAYA – Setelah mengikuti Bimtek Pemungutan dan Penghitungan Suara di Hotel Santika Pandegiling yang lalu, tadi malam (07/06/2018) menindaklanjuti bimtek tersebut Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) menggelar bimtek dengan substansi yang sama yang diikuti oleh jajaran dibawahnya. Dalam bimtek dijelaskan bagaimana proses pemungutan suara melalui Simulasi Pemungutan Suara. Simulasi itu dilakukan untuk meminimalisir kesalahan pada saat pelaksanaan nanti sehingga proses pemungutan dan penghitungan suara dapat berjalan secara maksimal. Selain itu, PPS (Panitia Pemungutan Suara) yang menjadi peserta bimtek juga diminta untuk menjawab soal dengan menuangkan jawaban pada Formulir Model C-KWK dan C1-KWK untuk latihan. Ketua KPU Surabaya, Nur Syamsi menyempatkan diri untuk hadir dalm bimtek tersebut seperti di Kecamatan Bubutan dan Kecamatan Krembangan. “Setelah mengikuti bimtek kemarin dan dengan pemahaman yang didapat, diharapkan PPK dapat menyampaikannya kepada PPS sehingga proses pemungutan dan penghitungan suara nanti minim terjadi kesalahan,” ujar Syamsi. (azi/esar)

KETUA KPU SURABAYA MENJADI NARASUMBER DALAM ACARA TALKSHOW PILKADA DI UNIVERSITAS KRISTEN PETRA

Hupmas, SURABAYA – Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Kristen Petra Surabaya menggelar Talkshow Pilkada dalam rangka akan diadakannya Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jawa Timur Tahun 2018, Jumat pagi (08/06/2018). Acara tersebut digelar dengan tujuan untuk meningkatkan awareness kalangan mahasiswa terkait pelaksanaan Pilkada Serentak 2018. Ketua KPU Surabaya, Nur Syamsi hadir sebagai narasumber memberikan pemahaman secara mendasar tentang pemilih pemula mengingat mahasiswa yang hadir masih tergolong sebagai pemilih pemula. “Sosialisasi seperti ini perlu dilakukan karena masih banyak mahasiswa yang acuh terhadap pesta demokrasi,” jelasnya. Selain itu, dilakukan pula Simulasi Tata Cara Coblos dan Bagaimana Cara Pindah Pilih untuk lebih memantapkan pemahaman yang didapat dengan cara praktek langsung. Simulasi diberikan oleh kawan-kawan Relawan Demokrasi (Relasi) KPU Surabaya yang juga turut hadir dalam kesempatan itu. (azi/esar)

KETUA KPU SURABAYA MENJADI NARASUMBER DALAM ACARA TALKSHOW PILKADA DI UNIVERSITAS KRISTEN PETRA

Hupmas, SURABAYA – Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Kristen Petra Surabaya menggelar Talkshow Pilkada dalam rangka akan diadakannya Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jawa Timur Tahun 2018, Jumat pagi (08/06/2018). Acara tersebut digelar dengan tujuan untuk meningkatkan awareness kalangan mahasiswa terkait pelaksanaan Pilkada Serentak 2018. Ketua KPU Surabaya, Nur Syamsi hadir sebagai narasumber memberikan pemahaman secara mendasar tentang pemilih pemula mengingat mahasiswa yang hadir masih tergolong sebagai pemilih pemula. “Sosialisasi seperti ini perlu dilakukan karena masih banyak mahasiswa yang acuh terhadap pesta demokrasi,” jelasnya. Selain itu, dilakukan pula Simulasi Tata Cara Coblos dan Bagaimana Cara Pindah Pilih untuk lebih memantapkan pemahaman yang didapat dengan cara praktek langsung. Simulasi diberikan oleh kawan-kawan Relawan Demokrasi (Relasi) KPU Surabaya yang juga turut hadir dalam kesempatan itu. (azi/esar)

PPK KREMBANGAN SOSIALISASIKAN PILKADA SERENTAK 2018 KEPADA PARA TAHANAN DI POLRESTABES SURABAYA

Hupmas, SURABAYA – Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Krembangan melakukan sosialisasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jawa Timur Tahun 2018 di Kepolisian Resor Kota Besar (Polrestabes) Surabaya, Kamis siang (08/06/2018). Sosialisasi ditujukan kepada para tahanan agar pada Pilkada Serentak 2018 mendatang mereka dapat menggunakan hak suaranya. Meskipun berada dibalik jeruji para tahanan tersebut sebagai warga negara sipil tetap memiliki hak untuk menggunakan suaranya pada 27 Juni mendatang. Nantinya, TPS terdekat dengan tempat penahanan akan ada 2 (dua) orang anggota KPPS bersama dengan PPL atau Pengawas TPS dan saksi untuk memfasilitasi hak suara mereka dengan menggunakan Formulir A.5-KWK (pindah memilih). (azi/esar)

KPU SURABAYA KUNJUNGI 6 INSTANSI DALAM RANGKA KOORDINASI TERKAIT PERSYARATAN BAKAL CALON DPRD

Hupmas, SURABAYA – Kamis (08/06/2018), Divisi Teknis, Nurul Amalia didampingi dengan Kepala Sub Bagian Hukum, Octian Anugeraha melakukan kunjungan ke enam instansi sekaligus dalam rangka koordinasi terkait persyaratan bakal calon DPRD. Keenam instansi tersebut yaitu Dinas Kesehatan Kota Surabaya, Dinas Pendidikan Kota Surabaya, Kantor Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Kota Surabaya,  Polres KPPP Tanjung Perak, Polrestabes Surabaya, dan Pengadilan Negeri Surabaya. Berdasarkan Draft PKPU tentang Pencalonan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, ada beberapa kelengkapan administratif yang dibuktikan dengan fotokopi ijazah yang dilegalisasi oleh intansi yang berwenang, surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari puskesmas atau rumah sakit pemerintah serta bebas penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif, surat keterangan dari pengadilan negeri, dan penetapan pengadilan. “Berkas kelengkapan administratif yang diperlukan pengurusannya melalui instansi-intansi tersebut sehingga koordinasi ini perlu dilakukan,” ujar Divisi Teknis, Nurul Amalia. (oct/azi)