Berita Terkini

Hupmas, SURABAYA –  Demi tersampaikannya informasi Pemilu 2019 sampai ke berbagai lapisan masyarakat. Minggu (24/02/2019), Relawan Demokrasi (Relasi) laksanakan sosialisasi. Relasi dari basis kaum marjinal menggelar sosialisasi ke Kelompok Warga di RW 001 Strenkali Kecamatan Karangpilang bersama Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan anggota KPU Surabaya, Muh. Kholid Asyadulloh. Ditempat berbeda, relasi basis pemilih pemula juga melakukan sosialisasi di acara Car Free Day (CFD) Taman Bungkul. Dengan menyasar pengunjung CFD, relasi menyampaikan informasi terkait pemilu, mulai dari Daftar Pemilih Tetap (DPT), 5 (lima) jenis surat suara yang akan digunakan pada Pemilu 2019, dan ajakan mencoblos pada 17 April 2019 mendatang. (guh)

Hupmas, SURABAYA –  Senin (25/02/2019), sebagai bentuk akuntabilitas dan komitmen KPU Surabaya dalam mewujudkan keterbukaan informasi publik, KPU Surabaya menyerahkan Laporan Tahunan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) tahun 2018 ke Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur. Laporan PPID KPU Surabaya diserahkan secara langsung ke Kantor Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur, Jl. Bandilan 2 & 4, Waru Sidoarjo. Laporan diterima langsung oleh Febi Krisbiantoro dan menjelaskan bahwa sampai saat ini yang sudah menyerahkan Laporan PPID di Provinsi Jawa Timur kurang lebih 20 (dua puluh) laporan. “Informasi dinas mana saja yang sudah menyerahkan laporan PPID bisa diakses di website KIP Jatim” jelas Feby. Pada tahun 2018 KPU Surabaya mendapatkan penghargaan dari KIP Jawa Timur sebagai Badan Publik Tingkat KPU Kab/Kota se-Jawa Timur dengan Kategori Website Terbaik dengan Kualifikasi Keterbukaan “A” (Sangat Terbuka) dalam implementasi UU No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. (guh/esar)

Hupmas, SURABAYA – Selama 2 (hari) hari berturut-turut, Relawan Demokrasi (Relasi) Basis Penyandang Disabilitas gencarkan sosialisasi Pemilu 2019. Setelah melaksanakan sosialisasi pada hari Jumat (22/02/2019) dan Focus Group Discussion (FGD) Sabtu siang di Majelis Mie, Jl. Citarum No. 2 Surabaya dilanjutkan dengan mengunjungi Bina Tuntas (Panti Pijat) Tunanetra, Jl. Siwalankerto Timur Gang V Surabaya pada malam harinya (23/02/2019). Sosialisasi tersebut diikuti sebanyak 23 (dua puluh tiga) orang yang terdiri dari 18 (delapan belas) orang penyandang tunanetra dan 5 (lima) orang sebagai pendamping. Berbekal dengan membawa specimen surat suara pemilu 2019, Relasi basis disabilitas menelaskan tentang proses pemungutan suara. Para peserta sosialisasi mengaku senang dan menyambut positif adanya sosialisasi tersebut. Muh. Auladi Alpiannoor salah satu anggota Relasi mengaku bahwa hampir 70% orang di panti pijat tersebut telah mengetahui kapan pemilu serentak 2019 dilaksanakan. “Jangan khawatir soal bagaimana cara Anda untuk masuk ke TPS dan mencoblos surat suara nanti karena akan dibantu oleh petugas KPPS atau didampingi keluarga untuk menyalurkan suara Anda,” jelas Auladi. (lay/mka)

Hupmas, SURABAYA – Minggu pagi (24/02/2019), Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) se-Wilayah Daerah Pemilihan (Dapil) 2 Surabaya meliputi Kecamatan Tambaksari, Kenjeran, Pabean Cantian dan Semampir adakan Diskusi dan Simulasi Pemungutan Suara (Pungra) dan Penghitungan Suara (Tungra) di Kantor Kecamatan Kenjeran, Jl. Kedung Cowek No. 350 Surabaya. Simulasi pagi ini dibuka pukul 10.00 WIB dan disaksikan langsung oleh Ketua KPU Surabaya, Nur Syamsi serta staf sekretariat KPU Surabaya. Berbagai skenario dikemas secara beruntutan untuk menunjang simulasi pungra tungra pada pagi ini. Skenario ini dibuat dengan kasus-kasus yang seringkali terjadi ketika pemungutan suara tiba, seperti orang pindah memilih, tidak membawa C6-KWK, tidak membawa kartu identitas hingga keterlambatan datang ke TPS. Setelah simulasi pungra berakhir langsung penyampaian evaluasi oleh Syamsi dan dilanjutkan dengan simulasi tungra. Setelah simulasi tungra selesai, dilanjutkan dengan evaluasi kembali. “Bapak/Ibu sekalian, semoga dengan adanya simulasi hari ini dapat menjadikan tolak ukur nanti pada saat pemungutan suara tanggal 17 April 2019 mendatang. Dengan harapan telah mempunyai solusi terhadap masalah-masalah yang seringkali terjadi,” jelas Syamsi. (lay/esar)a

Hupmas, SURABAYA –  Sabtu (23/02/2019), dengan semakin dekatnya pelaksanaan Pemilu Serentak 2019, Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) giatkan sosialisasi dan koordinasi. Seperti yang dilakukan oleh PPK Tenggilis Mejoyo yang memberikan sosialisasi pemilu di dua tempat sekaligus, pertama di acara Pendamping Keluarga Harapan di Kelurahan Panjangjiwo dan sosialisasi di acara Bumantik di Kelurahan Panjangjiwo. Dikesempatan yang berbeda, PPK Tenggilis Mejoyo juga menyampaikan sosialisasi diacara Cangkrukan 3 Pilar yang diikuti oleh Musyawarah Pimpinan Kecamatan (Muspika), Lurah Kendangsari, Ketua RW 03, Ketua RT, Lembaga Ketahanan Masyarakat kelurahan (LKMK), beserta warga di Kelurahan Kendangsari. Pengenalan 5 (lima) jenis surat suara, persyaratan yang dibawa ketika hendak memilih ke Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang meliputi C6 dan e-KTP, pelayanan pengurusan surat pindah memilih (Formulir A5), serta pentingnya memilih pada tanggal 17 April 2019 menjadi materi wajib yang disampaikan ketika melaksanakan sosialisasi. Selain itu, PPK Rungkut juga melakukan sosialisasi dalam kegiatan yang dinamakan “Giat Jumat Malam” diikuti oleh semua RW 001 sampai dengan 012 dan sebagian Ketua RT di Kelurahan Penjaringan Sari. Sosialisasi diisi dengan pengenalan surat suara yang digunakan dalam Pemilu 2019 nanti, penjelasan mengenai cara mengurus surat pindah memilih bagi warga, dan penjelasan mengenai tahapan pembentukan Kelompok Panitia Pemungutan Suara (KPPS) yang dimulai pada 28 Februari mendatang. (guh/esar)

Hupmas, SURABAYA – Sabtu siang ini (23/02/2019), Relawan Demokrasi (Relasi) dari basis penyandang disabilitas  gelar sosialisasi yang dikemas dengan Focus Group Discussion (FGD). Tema “Kawal Pemilu Akses Untuk Disabilitas” menjadi bahasan utama dalam FGD yang dilaksanakan di Majeis Mie, Jalan Citarum No. 2, Surabaya tersebut. Peserta yang hadir diikuti oleh penyandang disabilitas mulai dari disabilitas tunanetra, tunarungu, tunadaksa, dan cerebral palsy. Tiap peserta dikelompokkan menjadi 5 (lima) kelompok lintas disabilitas. Masing-masing kelompok diberi waktu 40 menit untuk berdiskusi tentang pentingya pemilu akses serta solusi yang ditawarkan untuk pemilu selanjutnya terkait tidak adanya alat bantu tunanetra (template) untuk surat suara DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota. Sebelum acara diakhiri masing-masing kelompok memaparkan hasil diskusinya. (guh/esar)