Hupmas, SURABAYA – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Surabaya menjadi rujukan penyelenggaraan pemilihan umum (Pemilu) skala kota. Terlebih jelang pelaksanaan pemilihan umum kepala daerah (Pemilukada) tahun 2020.
Ini tidak luput dari besarnya jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) hingga 2,1 juta lebih yang tersebar di 154 kelurahan di 31 kecamatan. Selain itu, terlaksananya sinergitas pendampingan oleh Kejaksaan Negeri (Kejari), termasuk kemitraan dengan kepolisian.
Ini yang melatar belakangi KPU Kota serta Kejari Balikpapan , Provinsi Kalimantan Timur, Jumat (21/6/2019). Rombongan datang di Kantor KPU Surabaya Jalan Adtyawarman 87 Surabaya. Turut serta dalam rombongan tersebut; Sekretaris KPU Balikpapan Syabrani, Ketua KPU Provinsi Kalimantan Timur Rudiansyah, Kepala Kejari Balikpapan Budi Utarto, Komisioner KPU Balikpapan, awak media, dan lainnya.
Rombongan diterima tiga komisioner KPU Surabaya. Di antaranya, Ketua Divisi Teknis KPU Surabaya Muhammad Kholid Assyadulloh mewakili , Ketua Divisi Perencaan Data dan Informasi Naafilah Astri Swarist, serta Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan Soeprayitno. Selain itu, lintas Kassubag serta staf. Ketua KPU Surabaya Nur Syamsi bertugas di Jakarta; sedangkan Ketua Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat Subairi bertugas ke Jember mengikuti rapat koordinasi.
Kepada rombongan, Kholid Assyadulloh menyampaikan selamat datang serta terima kasih atas kepercayaan KPU Kota Balikpapan menjadikan KPU Kota Surabaya sebagai tujuan studi banding. Kholid juga menyampaikan dinamika pelaksaan Pemilu 2019 di Surabaya. Termasuk adanya gugatan gugatan hingga meninggalnya 18 orang petugas Adhoc . “Untuk Pemilukada 2020 sekarang masih dalam tahapan. Kita rencana mengajukan anggaran Pemilukada sekitar 85 miliar rupiah,” terang Kholid, sapaan Muhammad Kholid Assyadulloh.
Pria asal Boyolali Jawa Tengah ini juga memaparkan terlaksananya program pendampingan dengan Kejari Surabaya. Termasuk kemitraan dengan kepolisian. Dia menyebut kerjasama ini bisa berkelanjutan sehubungan Pemilukada 2020 mendatang. Untuk teknisnya masih menunggu petunjuk KPU RI.
Sementara itu, Ketua KPU Kota Balikpapan Noor Thoha mengatakan pihaknya sudah belanja informasi mengenai KPU mana saja yang akan melaksanakan Pemilukada 2020 dan sudah melaksanakan tahapannya. Hingga akhirnya dipilih KPU Kota Surabaya. Termasuk kerjasama pendampingan dengan Aparat Penegak Hukum (APH).
“Tahun 2015 kami tidak melakukan kerjasama pendampingan dengan APH. Karena itu sebelum melaksanakan MoU pendampingan dengan APH, kita studi banding di Surabaya dan Sidoarjo,” kata Thoha.
Ketua KPU Provinsi Kalimantan Timur Rudiansyah menambahkan, jumlah DPT di Surabaya cukup besar. Bahkan jumlah 2,1 juta lebih pemilih setara dengan DPT se Provinsi Kalimantan Timur. “Cuman kalau di Surabaya tantangannya jumlah DPT yang besar, di Kalimantan Timur jumlah DPT kurang lebih sama dengan Surabaya namun tantangan kami luasnya wilayah geografis. Terkadang untuk verifikasi saja harus naik speedboat berjam-jam dan terkadang masuk hutan,” urai Rudiansyah.
Kepala Kejari Kota Balikpapan Budi Utarto mengapresiasi studi banding. Bagi korps Adhyaksa, kerjasama pendampingan ke instansi lain merupakan prestasi tersendiri. Semakin banyak pendampingan maka point penilaian oleh Kejaksaan Agung (Kejagung) semakin tinggi.
“Sebenarnya Kejaksaan ingin membantu saja. Kami menawarkan kerjasama, dengan menugaskan anggota pelaksana Surat Kuasa Khusus (SKK) yang diterima kejaksaan. Pendampingan meliputi penanganan terkait perkara hingga siding. Ini lebih hemat biaya dan tenaga. Nanti kita semua yang tangani. Misalkan sidang TUN, kita bertindak selaku KPU,” papar mantan Kepala Kejari Gorontalo ini. (nano)
