Berita Terkini

Hupmas, SURABAYA – Jumat siang (12/07/2019), dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berintegritas, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia menggandeng KPU Surabaya dan Sekretariat DPRD Surabaya untuk melaksanakan sosialisasi anti korupsi ke calon anggota DPRD Kota Surabaya dan Partai Politik tingkat Kota Surabaya. Berlangsung di Kantor DPRD Kota Surabaya Jl. Yos Sudarso No. 18-22 Surabaya, acara yang diikuti oleh anggota DPRD Surabaya, calon anggota DPRD Periode 2019-2024, dan juga perwakilan Partai Politik tersebut dibuka oleh Ratih Retnowati selaku Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya. Dengan diselenggarakannya acara sosialisasi pencegahan korupsi ini sangat bermanfaat bagi para anggota DPRD  dalam menjalankan tugas dan juga partai politik pada umumnya. “Sosialisasi seperti yang diselenggarakan oleh KPK yang bekerjasama dengan KPU tentu sangat bermanfaat. Ini akan menjadi pedoman bagi calon anggota legislatif dan juga partai politik dalam menjalankan tugas,” jelas politisi Partai Demokrat tersebut. Ketua KPU Surabaya, Nur Syamsi menyampaikan sosialisasi yang dilakukan oleh KPK ini bisa menjadi pedoman dan sekaligus mampu diinternalisasi oleh masing-masing individu anggota legislatif maupun secara kelembagaan agar setiap kebijakan yang dibuat dan diambil berjalan dengan semestinya serta tidak terjadi pelanggaran. “Melalui sosialisasi seperti ini, semoga bisa menjadi pedoman bagi anggota DPRD maupun parpol dalam menjalankan tugas dan sebenarnya tindakan pencegahan juga sudah dilakukan, yakni syarat untuk yang terpilih dan bisa dilantk menjadi anggota DPRD adalah yang telah menyerahkan Tanda Terima Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) ke KPU,” jelas Syamsi. (guh/esar)

Hupmas, SURABAYA – Dengan mengusung tema “Sinergi Pemberantasan Korupsi untuk Mewujudkan Pemerintahan yang Bersih dan Berintegritas” KPK RI memberi pembekalan pada anggota DPRD Surabaya, calon anggota DPRD Periode 2019-2024, dan juga perwakilan Partai Politik yang hadir di acara Sosialisasi Anti Korupsi. Materi sosialisasi disampaikan langsung oleh Wakil Ketua KPK, Saut Situmorang dan yang di dapuk menjadi moderator acara adalah Ketua KPU Surabaya, Nur Syamsi. Dalam materinya, Saut menyampaikan pentingnya pencegahan tindak pidana korupsi, terlebih kepada pejabat negara. Penjelasan mulai dari jenis tindak pidana korupsi (tipikor), jumlah pejabat yang menjadi tersangka korupsi, daerah terbanyak kasus korupsi, dan jenis tindak pidana korupsi yang paling sering ditangani oleh KPK, serta tantangan Pemilu di Indonesia kedepan menjadi topik pembahasan. Sesuai amanah Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, tujuan diselenggarakannya program sosialisasi dan pembekalan pencegahan korupsi ini agar anggota legislatif periode 2019-2024 dapat menjalankan tugas, pokok, dan fungsinya (tupoksi) dengan baik. Dalam pemaparan materinya Saut berpesan agar anggota DPRD baik yang sekarang menjabat atau calon terpilih untuk periode 2019-2024 memahami dan segera melaporkan kepada KPK apabila mendapatkan pemberian dari pihak yang dirasa janggal. “Jadi misal Bapak/Ibu disini mendapatkan bingkisan yang nilainya diatas Rp 1 juta rupiah, agar segera melapor selambat-lambatnya 30 hari. Sampaikan kapan menerimanya, dari siapa, dan berbentuk apa, apakah barang atau ditransfer melalui rekening,” jelas Saut. Acara yang berlangsung selama 2 jam ini mendapatkan respon positif dari peserta. Hal ini terlihat dengan banyaknya pertanyaan tentang tindakan pencegahan korupsi yang disampaikan oleh peserta, baik itu anggota DPRD maupun perwakilan partai politik. Diakhir sesi Saut menghimbau untuk tidak  ragu menyampaikan dan melaporkan apabila menerima gratifikasi atau mengetahui tindakan korupsi. “Jangan sampai tidak melaporkan karena bisa saja merupakan jebakan dan ingat sesuai dengan prinsipnya lebih baik pencegahan ketimbang penangkapan”, tegasnya. (guha/esar)

Hupmas, Mojokerto – Menindaklanjuti Surat Edaran Ketua KPU RI Nomer : 942/PL.02.1-SD/01/KPU/VI/2019 tanggal 25 Juni 2019 Perihal Pemutahiran Daftar Pemilih Berkelanjutan, KPU Provinsi Jawa Timur undang 38 anggota KPU Kabupaten/Kota dari Divisi Perencanaan, Data, dan Informasi serta perwakilan 1 (satu) orang Operator Sidalih untuk hadir dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Pemutakhiran Daftar Pemilih Berkelanjutan. Kegiatan yang dilaksanakan di Kantor KPU Kabupaten Mojokerto Jl. Raak Adinegoro, Mergelo, Sooko, Mojokerto ini diagendakan terlaksana selama 2 (dua) hari terhitung Rabu (10/07/2019) sampai dengan Kamis (11/07/2019). Dalam pembukaan rakor, Choirul Anam, Ketua KPU Jawa Timur memaparkan permasalahan terkait Daftar Pemilih Tetap (DPT) di Jawa Timur. Dia menambahkan terkait beberapa hal yang perlu di evaluasi agar daftar pemilih ke depannya lebih akurat dan komprehensif. “Perlu dilakukan evaluasi lebih lanjut dan menyeluruh, agar bisa memperoleh hasil maksimal,” ujarnya. Sementara itu, Nurul Amalia, Divisi Perencanaan, Data dan Informasi KPU Jawa Timur menyebutkan tentang keterbukaan informasi publik. Dia menjelaskan bahwa publik berhak memperoleh informasi atau data dari KPU dengan mekanisme dan prosedur yang sudah ditentukan. (al/esar)

Hupmas, SURABAYA – Sebanyak 6 (enam) mahasiswa program studi Ilmu Politik Universitas Islam Negeri Sunan Ampel (UINSA) Surabaya, mulai Rabu (10/07/2019) menjalani program magang di KPU Kota Surabaya. Mereka magang di beberapa sub bagian  kantor, selama satu bulan ke depan. Koordinator magang, Muntaqa menyatakan selain merupakan program dari kampusnya. Dia bersama rekan yang lain, tertarik magang di KPU Kota Surabaya selaras dengan jurusan kuliah yang ditempuh. Salah satunya terkait dengan tahapan Pemilihan Umum (Pemilu) 2019, yang menurutnya sangat bisa diketahui langsung melalui magang. “Selama satu bulan mulai hari ini sampai dengan tanggal 9 Agustus 2019 mendatang, kami ditugaskan magang disini oleh pihak kampus. Tentu sangat menarik, karena sesuai dengan jurusan yang kami tempuh,” ujarnya. Muntaqa menambahkan, alasan secara spesifik memilih KPU Kota Surabaya sebagai tempat magang di karenakan momen dalam Pemilu 2019. Di mana, saat ini telah memasuki tahapan PHPU legislative. Sekaligus juga akan persiapan KPU Surabaya menjelang Tahapan Pilwali Tahun 2020. “Minimal bisa mengetahui lebih tentang situng (sistem informasi penghitungan suara), mulai dari proses awal sampai bisa diakses oleh masyarakat,” urainya. Hal yang sama disampaikan oleh peserta magang Raden Azis. Dia menyebutkan, keinginannya untuk magang adalah untuk mengetahui perbandingan tingkat partisipasi masyarakat (parmas) antara Pemilu tahun 2019 dan Pemilu 2014, termasuk apa saja bentuk sosialisasi yang dilakukan oleh KPU Surabaya. “Pemilu erat kaitannya dengan tingkat partisipasi masyarakat, saya ingin mengetahui sosialisasi yang dilakukan oleh KPU Surabaya, termasuk perbandingan tingkat partisipasi masyarakat,” terangnya. Sementara itu, keenam mahasiswa UINSA Surabaya yang magang tersebut akan ditugaskan sesuai dengan keahlian masing-masing, oleh Sekretaris KPU Kota Surabaya Sunarno Aristono. (guh/esar/kom)

Hupmas, Surabaya – Menindaklanjuti Surat Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomer: PW/09732/DPR/VI/2019 tanggal 7 Juni 2019 mengenai Kunjungan Kerja Spesifik Komisi II DPR RI ke Provinsi Jawa Timur, Ketua KPU Surabaya, Nur Syamsi, Nafilah Swarist selaku Divisi Perencanaan dan Data Informasi beserta Octian Anugeraha, Kepala Subbagian Hukum hadir dalam agenda Evaluasi Pemilu Tahun 2019. Agenda yang terlaksana mulai pukul 09.30 WIB ini terselengara di Ruang Rapat Jayabaya Lantai VII Kantor Gubernur Jawa Timur di Jl. Pahlawan No. 110 Surabaya. Dalam kegiatan tersebut turut hadir pula KPU Jawa timur dan KPU Kabupaten/Kota selingkup Jawa Timur, Bawaslu Jawa Timur dan Bawaslu Kabupaten/Kota. “Yang hadir juga dari Kepolisian Daerah, Kejaksaan Tinggi Jawa Timur serta Pemerintah Provinsi Jawa Timur,” pungkas Ketua KPU Surabaya, Nur Syamsi. (al/esar)

Hupmas, Surabaya – KPU Surabaya membuka kota suara Pemilu 2019, di ruang sidang setempat, Senin (08/07/2019) siang. Dalam pembukaan kotak suara, disaksikan langsung oleh Bawaslu Surabaya bersama beberapa staf dari KPU Surabaya. Divisi Perencanaan dan Data Informasi KPU Surabaya Nafilah Swarist menyatakan, pembukaan kotak suara lebih paxa menindaklanjuti surat KPU RI Nomer 984/PY.01.1-SD/03/KPU/VII/2019 tertanggal 2 Juli 2019 perihal Pembukaan Kotak Suara. Adapun dalam membuka kotak suara, yang akan diambil berupa dokumen Daftar Pemilih Khusus (DPK) Pemilu Tahu 2019. “Saat membuka kotak suara disaksikan serta diawasi langsung oleh Bawaslu Kota Surabaya,” ujarnya. Nafilah menambahkan, sebelum melakukan kotak suara terlebih dulu dilakukan rapat koordinasi dengan Bawaslu Surabaya, Hidayat. Rapat dipimpin oleh Ketua KPU Surabaya Nur Syamsi, beserta beberapa staf dari Divisi Perencanaan dan Data Informasi. “Tujuan membuka kotak suara adalah untuk melakukan pendataan terhadap DPK agar bisa diinput ke Sidalih (Sistem Informasi Data Pemilih),” pungkas Syamsi.