Berita Terkini

Lantik Pengganti Anggota PPS

Surabaya, http://kota-surabaya.kpu.go.id - Jumat (4/8), KPU Surabaya menggelar pelantikan pengganti anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) untuk Pemilu Tahun 2024. Kegiatan yang digelar sore hari ini untuk menindaklanjuti hasil klarifikasi yang diselenggarakan sehari sebelumnya.  Ketua KPU Surabaya, Nur Syamsi dalam sambutannya berharap agar anggota PPS yang telah dilantik agar bisa menjalankan tugas yang diberikan dengan baik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.  "Penuhi amanah yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku," pesan Nur Syamsi. Dalam kegiatan yang turut dihadiri oleh Bakesbangpol Surabaya dan Polrestabes Surabaya ini, anggota PPS yang dilantik juga menandatangani pakta integritas sebagai pedoman dalam bekerja sebagai penyelenggara Pemilu di tingkat kelurahan.  

Rakor Potensi Sengketa Tahapan Penetapan DCS Anggota DPRD

Surabaya, http://kota-surabaya.kpu.go.id - Jum'at (4/8), KPU Surabaya menghadiri kegiatan Rapat Koordinasi Potensi Sengketa dalam Tahapan Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPRD Surabaya dalam Pemilu Serentak Tahun 2024. Bawaslu Surabaya selaku penyelenggara kegiatan menyampaikan mengenai faktor penyebab adanya potensi sengketa, mulai dari tingkat ketelitian dan pemahaman regulasi. Anggota KPU Surabaya, Agus Turcham menyampaikan bahwa dalam sengketa perlu tercapai kesepakatan yang memberikan kesempatan kepada para pihak untuk melakukan perbaikan sesuai ketentuan yang berlaku. "Mekanisme penyampaian dokumen telah diatur oleh KPU RI," tegas Agus Turcham.

Rakor DPTb dan Pengelolaan Logistik Pemilu

Surabaya, http://kota-surabaya.kpu.go.id - Jumat (4/8), KPU Surabaya menyelenggarakan Rapat Koordinasi Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) dan Pengelolaan Logistik Pemilu Serentak Tahun 2024 di Graha Swara KPI Surabaya. Kegiatan yang digelar sore hari ini dihadiri oleh Bawaslu Surabaya, Bakesbangpol Surabaya, Bagian Administrasi Pemerintahan dan Otonomi Daerah Surabaya, serta anggora PPK Divisi Perencanaan, Data, dan Informasi.  Ketua KPU Surabaya, Nur Syamsi dalam sambutan pembukanya menyampaikan bahwa pengelolaan logistik harus mempedomani beberapa prinsip, antara lain tepat jumlah, tepat waktu, tepat sasaran, tepat jenis dan efisien, sehingga pelaksanaannya terukur dan terarah.  Dalam kesempatan yang sama, Sekretaris KPU Surabaya, Titus Saptadi menyampaikan bahwa PPK harus menyamakan pemahaman dalam pengelolaan logistik Pemilu dengan mempedomani kembali tugas, wewenang dan kewajiban masing-masing sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. "Kita harus cermat dan teliti dalam memperhitungkan jumlah kebutuhan logistik," tegas Titus Saptadi. Selanjutnya, Anggota KPU Surabaya, Naafilah Astri Swarist memaparkan beberapa jenis logistik Pemilu, yakni perlengkapan pemungutan suara, dukungan perlengkapan lainnya dan perlengkapan pemungutan suara lainnya. Naafilah berharap agar kegiatan ini dapat meningkatkan koordinasi terkait persiapan distribusi logistik Pemilu 2024. "Koordinasi merupakan hal penting dalam pengelolaan distribusi logistik, sehingga dapat terwujud ketersediaan surat suara sesuai dengan jumlah data pemilih," tambah Naafilah Astri Swarist.

Rakor Penyusunan DPTb

Probolinggo, http://kota-surabaya.kpu.go.id - Kamis (3/8), KPU Surabaya mengikuti kegiatan rapat koordinasi penyusunan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) Pemilu 2024 di Kota Probolinggo. Rapat yang bertujuan untuk mempersiapan pelayanan pemilih yang tidak bisa menggunakan hak pilihnya di tempat terdaftar dan akan menggunakan hak pilihnya di tempat lain ini dihadiri oleh Ketua Divisi Perencanaan, Data dan Informasi, Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi, serta Operator Sistem Informasi Data Pemilih (Sidalih) KPU Kabupaten/Kota se-Jawa Timur. Ketua KPU Jawa Timur, Choirul Anam dalam sambutan pembukanya menyampaikan bahwa dalam rakor akan dilakukan simulasi Penggunaan Sidalih Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) l, dengan harapan KPU Kabupaten/Kota melakukan hal serupa bersama Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS). Selain itu, Choirul Anam juga meminta agar KPU Kabupaten/Kota berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah untuk menuntaskan NPHD pada akhir tahun 2023. "Sosialisasikan ketentuan dan persyaratan DPTb ke berbagai pihak," tegas Choirul Anam. Anggota KPU Jawa Timur lainnya, Nurul Amalia meminta agar  KPU Kabupaten/Kota selalu menjalin koordinasi dengan penanggung jawab TPS Lokasi Khusus, sehingga mendapat update data Pemilih di Lokasi Khusus

Rakernis Sosialisasi Pendidikan Pemilih Zona III

Jakarta, http://kota-surabaya.kpu.go.id - Rabu (4/8), KPU Surabaya mengikuti Rapat Kerja Teknis Sosialisasi yang digelar oleh KPU RI. Kegiatan yang berlangsung selama 3 hari ke depan ini dihadiri oleh Ketua Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia serta Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat KPU Kabupaten/Kota. Ketua KPU RI, Hasyim Asy'ari dalam sambutan pembukanya menyampaikan bahwa saat ini di waktu yang bersamaan KPU RI menggelar beberapa rapat dan kegiatan secara simultan yang tidak bisa dipisahkan. "Sepulang ke daerah, peserta rapat segera menyampaikan hasil kegiatan ini melalui pertemuan internal sebagai bahan konsolidasi," ujar Hasyim Asy'ari. Hasyim Asy'ari menambahkan bahwa dalam melakukan komunikasi penyampaian informasi kepemiluan perlu memperhatikan beberapa hal, antara lain pesan yang disampaikan, siapa yang menyampaikan, siapa audien, hingga target dan strategi yang digunakan.