Berita Terkini

KPUSBY-Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Surabaya mengadakan Sinau Demokrasi dan Pemilu (SiDePe) sesi 14 pada Senin, 20 Oktober 2025 di ruang rapat lantai 1. Sesi kali ini mengangkat tema Akses Disabilitas Dalam Pemilu. Ketua Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan SDM, Subairi, menekankan salah satu prinsip dalam pemilu yaitu aksesibilitas, yang berarti pemilu harus mudah dijangkau oleh semua warga negara, termasuk bagi penyandang disabilitas. "KPU sebagai penyelenggara pemilu, harus dapat memberikan akses yang baik dan layak bagi penyandang disabilitas," tegasnya. Hadir sebagai narasumber pada sesi ini, Ketua Umum Lira Disabilitas Care, Abdul Majid. Ia menjelaskan tentang 22+2 hak disabilitas, yaitu 22 hak dasar penyandang disabilitas, ditambah dua hak tambahan berkaitan dengan hak-hak perempuan penyandang disabilitas. Salah satu hak penting yang dimiliki penyandang disabilitas yaitu hak politik. Hak ini mencakup kesempatan untuk berpartisipasi dalam kegiatan politik, seperti menjadi anggota partai politik, ikut serta sebagai pemilih, hingga mencalonkan diri sebagai peserta pemilihan. Terakhir, ia menyampaikan strategi menuju pemilu inklusif, yaitu pemilu yang memberikan akses, kesempatan, dan perlakuan yang setara bagi semua warga negara, termasuk bagi penyandang disabilitas. Kasubbag Partisipasi, Hubungan Masyarakat, dan SDM, Hendri Afrianto menyampaikan bahwa seluruh KPU Kab/Kota mendapat arahan dari KPU RI untuk melakukan koordinasi dengan dinas sosial, terkait data disabilitas di satker masing-masing. Diharapkan dengan terlibatnya kelompok disabilitas mampu meningkatkan partisipasi pemilih.(RM.dkk)

KPUSBY-Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Surabaya melaksanakan apel pagi rutin di halaman kantor pada Senin, 20 Oktober 2025. Apel pagi ini dipimpin langsung oleh Sekretaris KPU Kota Surabaya, Titus Saptadi dan turut dihadiri oleh Ketua KPU Kota Surabaya, Soeprayitno. Dalam amanatnya, Titus menyampaikan program-program yang mendukung perubahan terhadap kinerja KPU Kota Surabaya. “Rangkaian program ini memang tidak bisa diselesaikan seluruhnya pada tahun 2025. Namun, pelaksanaannya akan dilakukan secara bertahap hingga tahun 2026, dengan harapan hasil dan manfaatnya dapat benar-benar dirasakan pada pelaksanaan pemilu dan pilkada mendatang,” tegasnya. Selain itu, ia juga menekankan bahwa untuk menghadapi tahapan ke depan, KPU Kota Surabaya harus siap baik dari sisi SDM, sistem, maupun fasilitas. Apel ini diikuti oleh Ketua KPU Kota Surabaya Soeprayitno, Sekretaris KPU Kota Surabaya Titus Saptadi, Jajaran Kasubbag dan Staf Sekretariat KPU Kota Surabaya.(Rm.dkk)

KPUSBY-Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Surabaya melaksanakan Kunjungan dan Forum Diskusi Kepemiluan di Kantor DPC Partai Kebangkitan Nusantara (PKN) tingkat Kota Surabaya pada Kamis, 16 Oktober 2025. Kegiatan ini dihadiri oleh Soeprayitno selaku Ketua, Anggota KPU Kota Surabaya Naafilah Astri Swarist, Jatayu Kresna Tama, dan Bakron Hadi, serta Sekretaris KPU Kota Surabaya, Titus Saptadi. Kunjungan KPU Kota Surabaya diterima langsung oleh Ketua PKN Kota Surabaya, serta Jajaran Pengurus PKN Kota Surabaya. Soeprayitno, selaku Ketua KPU Kota Surabaya dalam sambutannya menyampaikan, "Partai Kebangkitan Nusantara menjadi Partai ke-9 yang kami kunjungi dalam forum diskusi kepemiluan". Pengurus PKN Kota Surabaya menyampaikan bahwa terdapat perubahan kepengurusan PKN dan menanyakan mekanisme perubahan kepengurusan PKN. Jatayu Kresna Tama, selaku Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan, menjawab, "Perubahan dapat dilakukan dengan pemutakhiran data partai politik melalui aplikasi Sipol" Bakron Hadi, selaku Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan menyampaikan, "dalam diskusi dengan partai politik sebelumnya, penyusunan daerah pemilihan menjadi salah satu pokok bahasan, di mana KPU Kota Surabaya sebagai penyelenggara Pemilu menerima masukan seluruh pihak, termasuk Partai Politik." Naafilah Astri Swarist, selaku Ketua Divisi Perencanaan, Data, dan Informasi mengapresiasi PKN yang aktif memberikan masukan dalam kegiatan pemutakhiran data pemilih. Kegiatan ditutup dengan pemberian cinderamata oleh Naafilah Astri Swarist selaku Ketua Divisi Perencanaan, Data dan Informasi KPU Kota Surabaya.(RM.dkk)

KPUSBY-Komisi Pemilihan Umum (KPU) melaksanakan Kunjungan dan Forum Diskusi Kepemiluan di Kantor DPD Partai Gelombang Rakyat Indonesia (Gelora) Kota Surabaya pada Selasa, 14 Oktober 2025. Kegiatan ini dihadiri oleh Soeprayitno selaku Ketua, Anggota KPU Kota Surabaya Naafilah Astri Swarist, Bakron Hadi, Jatayu Kresna Tama, serta Sekretaris KPU Kota Surabaya, Titus Saptadi. Ketua Divisi Perencanaan, Data, dan Informasi, Naafilah Astri Swarist menjelaskan kinerja KPU Kota Surabaya saat tidak ada tahapan Pemilu, antara lain pelaksanaan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB). “Masukan dari semua pihak termasuk Partai Politik dapat menyempurnakan data pemilih,” ujar Naafilah Astri Swarist. Acara dilanjut dengan pertanyaan dari Pengurus Partai Gelora mengenai waktu pelaksanaan Pemilu yang akan datang, mengingat adanya putusan dari Mahkamah Konstitusi. “Saat ini, KPU Kota Surabaya tengah menantikan regulasi lanjutan, mengingat Pemerintah bersama DPR sebagai pembentuk undang-undang masih dalam proses merumuskan kebijakan tersebut” ujar Bakron Hadi. Kegiatan ditutup dengan pemberian cinderamata oleh Bakron Hadi selaku Ketua Divisi Teknis Penyelengaraan.(RM.dkk)

KPUSBY-Komisi Pemilihan Umum (KPU) melaksanakan Kunjungan dan Forum Diskusi Kepemiluan di Kantor DPD Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kota Surabaya pada Selasa, 14 Oktober 2025. Kegiatan ini dihadiri oleh Soeprayitno selaku Ketua, Anggota KPU Kota Surabaya Naafilah Astri Swarist, Bakron Hadi, Jatayu Kresna Tama, serta Sekretaris KPU Kota Surabaya, Titus Saptadi. Soeprayitno, Ketua KPU Kota Surabaya menyampaikan bahwa kegiatan diskusi kepemiluan di kantor Partai Politik ini merupakan program kerja KPU Kota Surabaya di bulan Oktober, sekaligus untuk memperoleh masukan untuk pelaksanaan Pemilu dan Pemilihan di masa mendatang. Acara dilanjut dengan penyampaian topik diskusi dari Pengurus PKS mengenai mekanisme pembentukan badan adhoc pada Pemilu mendatang, dengan memperhatikan kompetensi dan usia penyelenggara. Jatayu Kresna Tama selaku Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan menyampaikan “KPU Kota Surabaya selalu memberikan Bimbingan Teknis (Bimtek) kepada Badan Adhoc, baik secara langsung maupun berjenjang, di Pemilu mendatang konsep bimtek yang efektif akan ditingkatkan”. Acara ditutup dengan saling bertukar cinderamata antara KPU Kota Surabaya dan DPD PKS.(RM.dkk)

KPUSBY-Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Surabaya mengadakan Sinau Demokrasi dan Pemilu (SiDePe) sesi ke-13 pada Senin, 13 Oktober 2025 di Ruang Rapat Lantai 1 dengan tema Keterbukaan Informasi Publik dalam Pemilu. Ketua Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan SDM KPU Kota Surabaya, Subairi, menyampaikan bahwa kegiatan ini digelar dalam rangka memperkuat kapasitas internal KPU Kota Surabaya, terutama bagi CPNS agar lebih siap melaksanakan tugasnya. Anggota Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur, A. Nur Aminuddin, menyampaikan bahwa demokrasi dan pemilihan sangat berkaitan serta yang tidak kalah penting yaitu transparansi terhadap publik. Narasumber pada sesi ini, M. Sholahuddin, Anggota Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur, menyampaikan tentang pentingnya keterbukaan informasi dalam pemilu. "Tidak ada demokrasi tanpa keterbukaan informasi. Keterbukaan informasi bukan sekedar kewajiban hukum, melainkan roh demokrasi," ujarnya. Selain itu, ia juga membahas tantangan dalam keterbukaan informasi, seperti ketimpangan akses, keterlambatan publikasi, serta potensi politisasi informasi. Kegiatan ini diikuti oleh Anggota KPU Kota Surabaya, Staf Subbag Partisipasi, Hubungan, Masyarakat dan SDM, CPNS, serta Mahasiswa Magang.(RM.dkk)