Berita Terkini

Hupmas, SURABAYA – Jumat  pagi (26/01/2018), Ketua KPU Surabaya, Nur Syamsi, bersama dengan Divisi Hukum, Purnomo Satriyo Pringgodigdo, menghadiri undangan Rapat Kerja (Raker) yang diselenggarakan oleh KPU Provinsi Jawa Timur terkait Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Dalam raker yang diselenggarakan di Kantor KPU Provinsi Jawa Timur ini, disebutkan bahwa akan dilakukan verifikasi terhadap 12 (dua belas) partai politik (parpol) pasca putusan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Ketua KPU Provinsi Jawa Timur, Eko Sasmito, menyampaikan bahwa KPU Kabupaten/Kota hanya menentukan jumlah sampel yang akan diverifikasi. Sedangkan, untuk nama-nama yang menjadi sampel, ditentukan oleh parpol yang bersangkutan. “Untuk jumlah keanggotaan partai politik di atas seribu, sampel yang akan diverifikasi adalah sebanyak 5%, dan untuk jumlah keanggotaan di bawah seribu, sampel yang akan diverifikasi adalah sebanyak 10%,” papar Eko Sasmito. Nama-nama keanggotaan parpol yang menjadi sampel tersebut akan diverifikasi dengan didatangkan langsung di kantor parpol yang bersangkutan. (azi)

Hupmas, SURABAYA – KPU Provinsi Jawa Timur menyelenggarakan Bimbingan Teknis (Bimtek) Perencanaan dan Pengadaan Perlengkapan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pilkada Serentak 2018 pada tanggal 24-25 Januari 2018 yang bertempat di Hotel Swiss-Belinn, Juanda, Sidoarjo. Acara Bimtek yang berlangsung selama 2 (dua) hari ini dibuka oleh Komisioner Provinsi Jawa Timur Divisi Sumber Daya Masyarakat dan Partisipasi Masyarakat, Gogot Cahyo Baskoro. Dalam sambutan yang ia berikan, Pak Gogot demikian yang akrab disapa, menekankan tentang pekerjaan pengadaan yang normatif sesuai prosedur dan aturannya. “Pengadaan harus tepat jenis dan spek-nya (spesifikasi), tepat waktu, tepat jumlahnya, dan tepat sasaran. Hal ini sangatlah penting mengingat evaluasi dari pengadaan sebelumnya mengenai kelengkapan kerja PPDP yaitu buku panduan kerja PPDP dan form PPDP masih ada kekurangan dikarenakan data jumlah Kartu Keluarga (KK) yang sangat dinamis pergerakannya,” pungkas pria yang pernah menjabat sebagai Anggota KPU Kabupaten Jember periode 2009-2014 ini. Selanjutnya, materi yang pertama disampaikan oleh perwakilan dari Kejaksaan Tinggi Jawa Timur, Didik Farhan, yang memaparkan tentang contoh kasuistik terkait pengadaan di Jawa Timur. Materi selanjutnya disampaikan oleh perwakilan dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) dan Biro Logistik KPU RI. Sedangkan, materi yang terakhir disampaikan oleh Komisioner KPU Provinsi Jawa Timur Divisi Keuangan, Umum, dan Logistik, Dewita Hayu Shinta mengulas tentang Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Pemilihan Gubernur Provinsi Jawa Timur Tahun 2018 untuk 38 (tiga puluh delapan) Kabupaten/Kota se-Jawa Timur. (azi/esar/gf)

Hupmas, SURABAYA – Keterbukaan lembaga negara khususnya dalam menyediakan dan melayani informasi, hanya akan berjalan apabila ada keterlibatan masyarakat dalam mengajukan permohonan informasi tersebut. Hal itu juga berlaku dengan Pusat Pelayanan Informasi dan Dokumentasi (PPID) yang ada di KPU Surabaya. Peran masyarakat dalam mengajukan permohonan informasi diperlukan agar PPID KPU Surabaya dapat tetap berjalan secara optimal. Misalnya saja pada hari Kamis (25/01/2018), terdapat dua pemohon informasi dari latar belakang yang berbeda yang sengaja datang ke KPU Surabaya untuk mengajukan permohonan informasi. Yang pertama ialah Mohammad Siswanto, mahasiswa jurusan Ilmu Sosial Fakultas Imu Sosial dan Hukum Universitas Negeri Surabaya, yang mengajukan permohonan informasi terkait Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara Pemilu Legislatif Tahun 1999-2014. Pria kelahiran Jombang tersebut mengaku bahwa informasi yang ia ajukan itu nantinya akan digunakan sebagai bahan untuk observasi. Selang beberapa waktu, terdapat pemohon informasi kedua yang mendatangi KPU Surabaya. Ia adalah Mohammad Rofiq yang berasal dari Kepolisian Resor Kota Besar (Polrestabes) Surabaya. Kedatangannya hendak mengajukan permohonan informasi mengenai Titik Penempatan Alat Peraga Kampanye (APK) di Kecamatan pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jawa Timur Tahun 2018. (azi/esar)

Hupmas, SURABAYA –  Minggu pagi (21/01/2018) pukul 08.15 – 09.00 WIB, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) TPS 24 Kelurahan Kalirungkut, melakukan pencoklitan di kediaman Muhammad Nuh (Menteri Kominfo 2007-2009, serta Menteri Pendidikan 2009-2014 di era pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono). Pak Nuh, panggilan akrabnya, beserta istrinya menyambut PPDP dengan didampingi Panitia Pemungutan Suara (PPS) dan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Rungkut dengan sangat ramah. Di hari pertama pencoklitan beliau sedang tidak dirumah, sehingga dihari ke-2 ini baru bisa dilakukan pencocokan Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) yang dipegang oleh PPDP berdasar KK keluarga yang dimiliki. Ucapan terima kasih juga disampaikan oleh Muhammad Nuh kepada KPU Surabaya, PPK Rungkut, PPS, dan PPDP yang telah mendata keluarganya.

Hupmas, SURABAYA – Setelah Ketua KPU RI, Arief Budiman ikut turun langsung untuk mencoklit saat Gerakan Coklit Serentak pada tanggal 20 Januari 2018 lalu, kini giliran ayah dari Ketua KPU RI tersebut yang dicoklit. Petugas Pemutakahiran Data Pemilih (PPDP) yang didampingi oleh Panitia Pemungutan Suara (PPS) dan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) mendatangi kediaman Moch. Sudjadi yang merupakan ayah dari Ketua KPU RI, Arief Budiman yang terletak di Kelurahan Pabean Cantian, Senin (22/01/2018). Selain dilakukan pencocokkan dan penelitian (coklit), dalam kesempatan itu Moch. Sudjadi juga menyampaikan kesan dan pesannya terkait amanah yang diemban sang anak sebagai Ketua KPU RI. Ia mengatakan agar Arief dapat mengamanahkan jabatan yang dimiliki saat ini dan agar dapat menerima hasil apa pun yang didapat nantinya meski baik atau buruk. (azi)

Hupmas, SURABAYA – Hupmas KPU Surabaya menerima kunjungan yang dilakukan oleh salah satu mahasiswi Universitas Airlangga (Unair), Surabaya, Selasa, 23/01/2018 siang. Kedatangan Iin Tristanti bertujuan untuk mengajukan permohonan informasi tentang jumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS) pada waktu pelaksanaan pemungutan suara ulang pada pemilu legislatif tahun 2014 lalu. Selain mengajukan permohonan informasi tersebut, mahasiswi yang menempuh pendidikan Program Magister Ilmu Politik di Unair Surabaya ini juga mengajukan  informasi terkait teknis pendisitribusian logistik. Informasi yang diperoleh ini akan dijadikan bahan untuk penyusunan tesis sebagai tugas akhir studi. Setelah menerima informasi yang dibutuhkan, Iin mengaku sangat terkesan dengan pelayanan yang diberikan oleh Hupmas KPU Surabaya. “Pelayanannya sangat ramah. Informasi yang saya butuhkan  tersedia  dengan sangat baik,” ungkap mahasiswi yang juga adalah staf di Sekretariat KPU Kabupaten Nganjuk ini. (aas/esar)