Berita Terkini

Hupmas, SURABAYA – Perpustakaan Daerah (Perpusda) merupakan salah satu pemangku kepentingan yang perlu dilibatkan dalam proses pemilu dan pemilihan karena Perpusda merupakan salah satu bagian dari intansi layanan pemerintahan yang berhubungan langsung dengan masyarakat untuk memberikan informasi dan pengetahuan dalam aspek yang lebih luas. Rabu pagi, (21/02/2018) Kepala Subbagian (Kasubbag) Teknis dan Hubungan Partisipasi Masyarakat, Endang Sri Arti Rahayu bersama staf, Arnik April Susanti bertandang ke Perpusda Kota Surabaya yang terletak di Jl. Rungkut Asri Tengah No. 5 -7. Ditemui oleh Sekretaris Perpusda Kota Surabaya, Yosep S., Endang menjelaskan pada akhir Februari 2018 akan menyelenggarakan suatu diskusi bertajuk Focus Group Discussion (FGD) yang rencananya akan digelar oleh KPU Surabaya dengan melibatkan pihak Perpusda Kota Surabaya bersama Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem). “Pelibatan Perpusda dalam pendidikan pemilih akan dimulai dengan menyelenggarakan suatu diskusi yang mempertemukan Perpusda dengan sejumlah pemangku kepentingan Pemilu,” jelas Endang. Sementara itu, langkah yang ditempuh oleh KPU tersebut, mendapat apresiasi tersendiri dari Sekretaris Perpusda. Menurut Yosep, pelibatan Perpusda dalam ajang Pemilu mendatang, merupakan salah satu langkah yang efisien dalam memperkenalkan pesta demokrasi kemasyarakatan, terlebih di dunia pendidikan. “Perpustakaan itukan salah satu fasilitas umum yang sering dikunjungi masyarakat. Tidak ada salahnya, jika KPU memperkenalkan, atau mensosialisasikan pelaksanaan Pemilu disini (Perpusda),” tutur Yosep. (aas/esar)

Hupmas, SURABAYA – Rabu siang (21/02/2018), dihadiri oleh Ketua, Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum, dan Logistik, Sekretaris serta Ketua Pejabat Pengadaan dari 38 KPU Kabupaten/ Kota se-Jawa Timur, KPU Provinsi Jawa Timur menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Perencanaan Pengadaan Logistik Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jawa Timur Tahun 2018. Ketua KPU Provinsi Jawa Timur, Eko Sasmito, memberikan sambutannya di awal acara yang sekaligus membuka acara rakor yang berlangsung di Kantor KPU Surabaya ini. Selanjutnya peserta rakor yang hadir mendapat pemaparan materi dari Divisi Umum, Keuangan, dan Logistik, Dewita Hayu Shinta, yang memaparkan tentang speksifikasi dan pelaksanaan di lapangan. Tak berhenti di situ, pemaparan materi masih berlanjut yang diberikan oleh Sekretaris KPU Provinsi Jawa Timur, HM. Eberta Kawima yang memaparkan terkait anggaran yang diserahkan ke KPU Kabupaten/Kota. (azi/esar)

Hupmas, SURABAYA – Hupmas, SURABAYA – Dimulai tadi malam (19/02/2018) hingga 3 (tiga) hari ke depan, KPU Surabaya menggelar Sosialisasi dan Pembentukan Badan Ad Hoc Pemilu Tahun 2019. Komisioner, Sekretaris, beserta Staf Kesekretariatan KPU Surabaya turun langsung ke kecamatan-kecamatan untuk melakukan sosialisasi dan pembentukan badan ad hoc sesuai jadwal yang telah ditentukan. Beberapa kecamatan yang dijadwalkan untuk dilakukan sosialisasi pada malam hari ini di antaranya adalah Kecamatan Pakal, Benowo, Sambikerep, Lakarsantri, Karangpilang, Wiyung, Tandes, Sukomanunggal, Jambangan, dan Wiyung. Acara sosialisasi dan pembentukan badan ad hoc ini dimulai secara bebarengan yakni pada pukul 19.00 WIB – selesai. Adapun teknis pelaksanaan sosialisasi dan pembentukan badan ad hoc tersebut adalah dengan cara meminta masing-masing tingkatan badan ad hoc setempat untuk mengisi kuisioner yang telah dibagikan seputar kinerja masing-masing selama bertugas untuk selanjutnya dievaluasi. (azi/esar)

Hupmas, SURABAYA – Minggu (18/02/2018) bertempat di Maspion Square KPU Provinsi Jawa Timur menyelenggarakan Deklarasi Kampanye Damai Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jawa Timur Tahun 2018. Masa kampanye sendiri telah dimulai pada tanggal 15 Februari s.d. 23 Juni 2018. Dalam acara tersebut turut dihadiri oleh kedua pasangan calon (paslon) nomor urut 1 dan 2. Lihat selengkapnya di video dalam link berikut ini: https://youtu.be/fDOUULySnPY

Hupmas, SURABAYA – Divisi Hukum dan operator Sistem Informasi Partai Politik (Sipol) dari KPU Kabupaten/Kota se-Jawa Timur menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) tentang Inventarisasi Permasalahan Penetapan Partai Politik (Parpol) Peserta Pemilu Tahun 2019, Selasa (20/02/2018). Sementara itu, yang menjadi narasumber dalam rakor yang berlangsung di Kantor Kabupaten Bangkalan ini ialah Ketua KPU Provinsi Jawa Timur, Eko Sasmito. Adapun materi yang disampaikan yaitu terkait kronologis penetapan parpol peserta Pemilu Tahun 2019 di tingkat provinsi hingga pusat, sampai di akhir penetapan terdapat 2 parpol yang dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS), karena syarat keanggotaan yang tidak terpenuhi. “Ada beberapa persoalan yang harus diselesaikan, karena ada partai politik TMS yang sudah mangajukan permohonan sengketa ke Bawaslu (Badan Pengawas Pemilu) RI,” pungkas Eko Sasmito. Selain itu, beberapa KPU Kabupaten/Kota di wilayah provinsi yang dimohonkan sengketa, seperti Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Papua, perlu berkonsentrasi dan bersiap untuk memberikan kesaksian. (oct/azi)

Hupmas, SURABAYA – Jumat (16/02/2018), bertempat di Hotel Singgasana Surabaya, KPU Surabaya mengundang seluruh Ketua, Sekretaris, dan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dalam acara Sosialisasi dan Pembentukan Badan Ad Hoc Pemilu Tahun 2019. Undangan tersebut adalah dalam rangka melaksanakan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) RI Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja PPK, Panitia Pemungutan Suara (PPS), dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) dalam Penyelenggaraan Pemilu. Selain sosialisasi, dalam kesempatan itu pula turut dilakukan koordinasi pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) yang tahapannya sendiri sudah dimulai sejak kemarin (15 Februari 2018). Ketua KPU Surabaya, Nur Syamsi, mengatakan bahwa koordinasi pemasangan APK penting dilakukan agar tidak terjadi persoalan atau kendala-kendala teknis yang terjadi saat pelaksanaan nantinya. Mengingat tahapan rekrutmen Badan Ad Hoc Pemilu Tahun 2019 sudah berjalan dan akan berakhir pada tanggal 8 Maret 2018 mendatang, maka dari itu KPU Surabaya menggelar sosialisasi dan pembentukan Badan Ad Hoc Pemilu Tahun 2019 yang merupakan inti dari acara pada hari ini. “Kami, KPU Surabaya, menindaklanjuti dan menetapkan bahwa mekanisme yang kami pakai dalam rekrutmen Badan Ad Hoc Pemilu 2019 sebagaimana yang telah diatur di PKPU (Peraturan Komisi Pemilihan Umum) Nomor 3 Tahun 2018 adalah dengan metode evaluasi,” pungkas Syamsi. Metode evaluasi yang dilakukan adalah dari 5 (lima) PPK yang telah ada dalam Pilkada Serentak Tahun 2018 selanjutnya akan dipilih 3 (tiga) orang untuk kemudian ditetapkan sebagai penyelenggara Badan Ad Hoc di tingkat kecamatan pada Pemilu 2019. (azi/esar)gi nanti.