Berita Terkini

Hupmas, SURABAYA – Rabu siang, (10/07/2019) KPU Surabaya menggelar Rapat Koordinasi Hasil Verifikasi Badan Adhoc Pemilu yang mengalami musibah/kecelakaan kerja (sakit) bersama Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Pemilu 2019. Agenda rakor yang berlangsung di Lantai 1 KPU Surabaya tersebut merupakan tindak lanjut Surat KPU Provinsi Jawa Timur Nomer: 342/PP.05-SD-Prov/VI/2019 tanggal 21 Juni 2019. Hadir 21 Ketua PPK yang terdiri dari Kecamatan Asemrowo, Benowo, Bulak, Tegalsari, Dukuh Pakis, Gayungan, Genteng, Gubeng, Gunungsari, Karangpilang, Kenjeran, Mulyosari, Rungkut, Sawahan, Simokerto, Semampir, Tambaksari, Tandes, Tenggilis, Wonocolo dan Wonokromo yang mengajukan data penyelenggara yang mengalami sakit pada saat tahapan pemilu maupun ketika proses rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara yang lalu berlangsung. Ketua KPU Surabaya, Nur Syamsi dalam membuka acara menyampaikan harapanya, agar PPK segera melengkapi data sesuai kriteria santunan yang telah ditetapkan oleh KPU RI terkait dengan mengakomodir panitia penyelengara Pemilu 2019 yang tertimpa musibah/kecelakaan kerja dalam Pemilu 2019. “Data kriteria santunan yang telah dipenuhi oleh PPK akan segera Diverifikasi oleh Divisi Sosdiklih, Parmas, dan SDM,” ujarnya. Sementara Divisi Sosdiklih, Parmas dan SDM KPU Kota Surabaya, Subairi menyampaikan agar beberapa nama yang diusulkan PPK untuk mendapatkan santunan agar secepatnya dipenuhi agar mempercepat proses verifikasi dan pengiriman data ke KPU RI. “Ada sekitar 71 usulan penerima santunan yang akan dilaporkan dan diverifikasi oleh KPU RI,” pungkasnya. (Al/esar)

Hupmas, SURABAYA – Segenap keluarga besar KPU Kota Surabaya mengucapkan Minal Aidin Wal Faizin, Mohon Maaf Lahir dan Batin. Selamat Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1440 H – 5 Juni 2019.

Hupmas, SURABAYA – Dalam rangka memperingati Hari Lahir Pancasila yang jatuh pada tanggal 1 Juni, KPU Surabaya melaksanakan upacara bendera pada hari Sabtu (01/06/2019) dengan tema “Kita Indonesia, Kita Pancasila”. Upacara yang diikuti oleh Anggota KPU Surabaya beserta jajaran Sekretariat KPU Surabaya berlangsung dengan khidmat dan lancar. Bertindak sebagai Pembina Upacara, Komisioner Divisi Sosdiklih, SDM, dan Parmas, Wahyu Kuncoro. “Pancasila sebagai keyakinan dan pendirian yang asasi harus terus diperjuangkan. Proses internalisasi sekaligus penguatan nilai-nilai Pancasila harus dilakukan terus menerus. Pancasila harus tertanam dalam hati yang suci dan diamalkan dalam kehidupan sehari-hari,” jelas Wahyu Kuncoro dalam menyampaikan Amanat Upacara. Lebih lanjut, Wahyu Kuncoro menyampaikan bahwa Pancasila mampu menyatukan kita semua sebagai satu bangsa dan hidup dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan merayakan hari kelahiran Pancasila, mampu membangun kebersamaan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang lebih baik, karena Pancasila sebagai penuntun mengandung visi dan misi negara yang memberikan orientasi, arah perjuangan dan pembangunan bangsa ke depan. Secara keseluruhan, Upacara yang dimulai pukul 08.00 WIB di halamana kantor KPU Kota Surabaya, Jl. Adityawarman No. 87 berlangsung dengan khidmat dan lancar. (guh/esar)

Hupmas, SURABAYA – Dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 63 PKPU Nomor 24 Tahun 2018 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan PKPU Nomor 34 Tahun 2019, bersama ini diumumkan hasil audit Laporan Dana Kampanye yang dapat diunduh selengkapnya pada link berikut ini : https://tinyurl.com/LPPDKSUB

Hupmas – Rabu malam (29/05/3019) pukul 19.00 WIB dalam rangka pengamanan logistik pasca Pemilu Tahun 2019, KPU Surabaya menggelar Rapat Koordinasi (rakor). Acara dihadiri Bawaslu Kota Surabaya, Bakesbang Politik & Linmas Kota Surabaya, Polrestabes Surabaya, Polres Pelabuhan Tanjung Perak, dan Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2019. Berlokasi di Lantai 1 Kantor KPU Surabaya acara terselengara hingga pukul 21.45 WIB. Ketua KPU Surabaya, Nur Syamsi menyampaikan beberapa poin penting yang perlu diperhatikan dalam tahapan pengamanan logistik pasca Pemilu Tahun 2019. Di antaranya penyerahan dan penerimaan kotak suara dari Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) ke KPU Surabaya. Selain itu, Syamsi juga menambahkan terkait mekanisme pengiriman kotak suara harus dalam keadaan tersegel dan dilengkapi oleh berita acara serah terima yang ditandatangani oleh PPK, Panwascam, dan partai politik yang hadir. Nur Syamsi juga menyampaikan ada beberapa kecamatan seperti Sukomanunggal, Sawahan, Gubeng, dan Gunung Anyar tidak akan melaksanakan penarikan kotak suara dari PPK ke KPU sampai proses Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) selesai. Di penghujung acara, Syamsi menyampaikan jadwal penarikan kotak suara dari PPK ke gudang KPU Surabaya dimulai pada hari Kamis (30/05/2019) yang meliputi kecamatan Semampir dan Bubutan. Hari Jumat (31/05/2019) Kecamatan Simokerto, Kenjeran, dan Rungkut. Sementara hari Sabtu (01/06/2019) adalah Kecamatan Asemrowo, Genteng, Bubutan, dan diakhiri pada hari Minggu (02/06/2019) yang meliputi Kecamatan Bulak, Tegalsari, dan Dukuh Pakis. (al/esar)

Hupmas, SURABAYA – Rabu sore (29/05/2019) KPU Provinsi Jawa Timur mengundang 38 KPU Kabupaten/Kota untuk menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Persiapan Menghadapi Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) di Mahkamah Konstitusi Dalam Pemilu Tahun 2019. Peserta rakor diwakili oleh anggota Divisi Hukum dan Pengawasan, anggota Divisi Teknis Penyelenggaraan, Kassubag Hukum beserta Kasubbag Teknis Pemilu dan Hupmas dari masing-masing KPU Kabupaten/Kota. Rakor yang bertempat di Hotel Fave Sidoarjo, Jalan Jenggolo Nomor 15 Sidoarjo tersebut merupakan langkah strategis yang ditempuh KPU untuk menyiapkan kronologi dan daftar alat bukti atas permohonan PHPU di Mahkamah Konstitusi. Ketua KPU Provinsi Jawa Timur, Choirul Anam memberi sambutan sekaligus membuka acara rakor yang berlangsung selama 2 (dua) hari ini (29-30 Mei 2019). “Secara keseluruhan tahapan pemilu telah terlaksana dengan lancar dan kondusif namun masih ada residu yaitu PHPU,” ungkap pria yang pernah menjabat sebagai anggota KPU Surabaya periode 2009 – 2014 ini. Lebih lanjut Anam menyampaikan Jawa Timur termasuk salah satu provinsi yang relatif banyak terdapat permohonan PHPU. Oleh karena itu, perlu menempuh langkah-langkah yang tepat agar proses PHPU dapat terselesaikan dengan baik. (esar)