Berita Terkini

Hupmas, KPU SURABAYA- Satu lagi pemilihan umum di tingkat perguruan tinggi yang dimonitoring oleh KPU Surabaya. Rabu (14/12/2016) Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya (UNAIR) melaksanakan pemilihan Presiden Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) dan calon Badan Legislatif mahasiswa (BLM). Pemilihan dilaksanakan pukul 09.00-16.00 WIB di halaman parkir Gedung A FH UNAIR Jl Dharmawangsa Dalam Selatan, Surabaya. Pemilu Raya FH UNAIR Tahun 2016 diikuti oleh dua pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden BEM yang didukung oleh empat partai politik. Sementara 18 calon anggota BLM akan berkompetisi memperebutkan 4-5 kursi. KPU FH UNAIR menyediakan satu buah TPS yang terdiri dari dua bilik suara dan dua kotak suara.  Dua kotak tersebut terdiri atas satu kotak untuk surat suara Presiden BEM dan satu kotak lainnya untuk BLM. Semua mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Airlangga dapat menjadi pemilih selama masih aktif dan memiliki Kartu Tanda Mahasiswa (KTM). Komisioner KPU Surabaya Divisi SDM dan Partisipasi Masyarakat, Nur Syamsi dan Komisioner KPU Surabaya Divisi Teknis, Nurul Amalia, berkesempatan melihat secara langsung bagaimana pemungutan suara dilaksanakan di Fakultas Hukum  Unair. Nurul mengungkapkan apresiasinya kepada Abdullah Kahfi, Ketua Komisi Pemilihan Umum Mahasiswa Fakultas Hukum Unair 2016. ”Pemilu Raya di Fakultas Hukum Unair ini relatif tertata dengan rapi,”ungkap Nurul. Nurul Amalia dalam kesempatan tersebut juga menanyakan bagaimana metode KPU FH UNAIR dalam mensosialisasikan pelaksanaan Pemira. Apalagi dengan DPT sebanyak 1.040 mahaasiswa. Ketua KPU Fakultas Hukum Unair 2016, Abdulah Kahfi, menjelaskan bahwa untuk mengoptimalkan partisipasi mahasiswa Fakultas Hukum Unair dalam Pemilu Raya, Komisi Pemilihan Umum mahasiswa Fakultas Hukum Unair mensosialisakan pemilu tersebut melalui media sosial, Line “PEMIRA FH UNAIR”. Melalui media sosial tersebut, KPUF mensosialisasikan bukan hanya tanggal pelaksanaannya saja tetapi juga tentang tata cara untuk memilih dalam Pemira  FH UNAIR 2016. Selain itu, lanjut Kahfi, dekanat juga memberikan apresiasi kepada mahasiswa yang berpartisipasi dalam Pemilu Raya. Mahasiswa yang menggunakan hak pilih akan diberikan tambahan poin dalam Sistem Kredit Prestasi (SKP). Sehingga diharapkan tingkat partisipasi mahasiswa bisa mencapai 70% seperti Pemira tahun sebelumnya. ”Sebagai bukti telah menggunakan hak pilihnya, mahasiswa mendapat sertifikat,” ungkap mahasiswa semester 5 asli Sidoarjo tersebut. Sementara itu, Nur Syamsi, mengungkapkan sebagai penyelenggara pemilu, KPU Surabaya berharap dapat memberikan perspektif yang tepat terutama kepada para mahasiswa mengenai bagaimana penyelenggaraan pemilu yang demokratis. ”Harapannya, dengan mentoring dan sharing sebelum pelaksanaan pemilihan dan kemudian melakukan monitoring pada saat pemilihan dapat menjadi masukan bagi penyelenggaraan pemilu di FH UNAIR,” ucap alumnus Unesa tersebut.

Hupmas, KPU SURABAYA- Menjelang pergantian Tahun 2017, Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya akan menyelenggarakan pemilihan umum Presiden Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) dan Badan Legislatif Mahasiswa (BLM). Pemungutan suara akan dilaksanakan pada Rabu (13/12/2016) di Kampus Fakultas Hukum Universitas Airlangga. Anggota KPUF Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Novian Ardynata, memaparkan bahwa Pemilu Raya Fakultas Hukum Universitas Airlangga memiliki jumlah pemilih sekitar 1300 mahasiswa. Semua mahasiswa fakultas hukum Universitas Airlangga dapat menjadi pemilih selama masih aktif dan memiliki Kartu Tanda Mahasiswa (KTM). Pemilu Raya akan diikuti oleh dua pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden BEM yang didukung oleh empat partai politik. Sementara 18 calon anggota BLM akan berkompetisi memperebutkan 4-5 kursi. Ardy, begitu Novian Ardynata biasa disapa, mengungkapkan bahwa KPUF sempat menghadapi tantangan selama verifikasi partai politik dalam hal keterbukaan proses. Berdasarkan Peraturan KPUF, verifikasi dukungan partai politik dilaksanakan secara administrasi. Untuk partai baru, harus didukung oleh minimal 100 mahasiswa dibuktikan dengan fotokopi KTM. Sedangkan untuk partai lama, harus didukung oleh 75 mahasiswa dibuktikan dengan fotokopi KTM. Mekanisme verifikasi dukungan inilah yang kemudian dipertanyakan oleh partai politik pendaftar. ”Kami mengambil langkah untuk melaksanakan verifikasi dukungan partai politik secara terbuka dengan disaksikan perwakilan masing-masing partai,” tutur Ardy. Kasubbag Teknis dan Hupmas KPU Surabaya, Nurita Paramita, mengapresiasi upaya transparansi penyelenggaraan pemilu yang dilakukan oleh KPUF Hukum Universitas Airlangga Surabaya. Nurita menyebutkan bahwa transparansi adalah bagian yang tidak dapat dipisahkan dari penyelenggaraan pemilu. ”Transparansi ini pula yang akan meningkatkan partisipasi dan  kepercayaan pemilih dan peserta pemilu pada penyelenggaraan pemilu,” ungkap perempuan asli Kudus, Jawa Tengah tersebut. Nurita juga memberikan masukan agar KPUF Hukum Universitas Airlangga menyiapkan poster tata cara coblos dan Daftar Calon Tetap (DCT) yang ditempel di TPS. Baik untuk pasangan calon Presiden BEM maupun BLM. ”Poster tersebut dapat membantu menberikan informasi kepada pemilih yang belum terpapar sosialisasi maupun kampanye mengenai tata cara coblos dan profil calon,” pungkas alumnus Universitas Diponegoro Semarang tersebut.

Hupmas, KPU Surabaya- Menindaklanjuti permohonan pelatihan penyelenggaraan pemilu dari Universitas Wijaya Putra Surabaya, KPU Surabaya menggodog silabus skema pendidikan penyelenggaraan pemilu. Adapun pelatihan akan dilaksanakan pada Minggu (18/12/2016). Komisioner KPU Surabaya Divisi Hukum, Purnomo Satriyo Pringgodigdo, mengungkapkan bahwa KPU Surabaya harus menyusun silabus skema pendidikan penyelenggaraan pemilu yang sederhana. “Menyesuaikan dengan kondisi teman-teman di kampus,” ucap Purnomo. Alumnus Pascasarjana Universitas Indonesia tersebut menyebut paling tidak delapan tahapan yang harus ada dalam penyelenggaraan pemilu. Tahapan tersebut adalah pemutakhiran daftar pemilih, pencalonan, logistik, peningkatan partisipasi pemilih, kampanye, audit dana kampanye, pemungutan dan penghitungan suara, serta rekapitulasi hasil penghitungan suara. “Dalam tiga hari kedepan, kita bahas bersama silabus skema pendidikan penyelenggaraan pemilu tersebut,” tutur Komisioner KPU Surabaya Divisi Teknis, Nurul Amalia, yang juga menjadi leading sector dalam kegiatan tersebut. Sementara itu, Komisioner KPU Surabaya Divisi SDM dan Partisipasi Masyarakat, Nur Syamsi, mengharapkan agar silabus yang akan disusun dapat diadaptasi dan diadopsi tidak hanya oleh UWP tetapi juga sekolah dan kampus yang lain. “Silabus ini semoga ke depan dapat bermanfaat untuk melakukan pendidikan pemilih terutama dalam penyelenggaraan pemilu,” papar alumnus Universitas Negeri Surabaya tersebut.

Hupmas, KPU SURABAYA – Setelah melakukan mentoring dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Teknik Material dan Metalurgi (MMT) FTI ITS pada minggu lalu, Selasa (06/12/2016), KPU Surabaya melaksanakan monitoring pelaksanaan pemilihan Ketua Himpunan Mahasiswa (Kahima) di kampus ITS.  KPU MMT FTI ITS menyelenggarakan pemungutan suara pemilihan Kahima pada 6-7 Desember 2016. Anggota KPU MMT FTI ITS, Clarisa Changraini, mengungkapkan partisipasi pemilih pada pemilihan Kahima minimal harus mencapai 67 persen. Sebab, KPU MMT FTI ITS menetapkan bahwa pemilihan Kahima harus diikuti minimal 2/3 jumlah DPT. Untuk pemilihan Kahima tahun 2016 ini, jumah DPT adalah 527 pemilih. ”Jika partisipasi pemilih tidak mencapat 2/3 DPT maka pemungutan suara harus diulang,” ungkap Clarisa. Oleh karena itu, KPU MMT FTI ITS menjadwalkan pemungutan suara dilaksanakan selama dua hari. Penyelenggara pemilu, lanjut Clarisa, memberikan kesempatan kepada mahasiswa yang belum sempat mencoblos pada hari pertama. ”Mungkin masih ada mahasiswa yang padat jadwal kuliahnya atau justru tidak ada kelas pada hari pertama pemungutan suara,” imbuh perempuan asli Tangerang tersebut. Kemudian, Clarisa menyampaikan kendala yang dihadapi pada pemungutan suara. Saksi terlambat menghadiri pembukaan pemungutan suara di TPS. ”Berdasarkan ketetapan KPU MMT FTI ITS, pemungutan suara baru dapat dibuka setelah saksi hadir di TPS,” jelas Clarisa. Menanggapi hal tersebut, Kasubbag Teknis dan Hupmas KPU Surabaya, Nurita Paramita, membandingkan kehadiran pemilih di TPS pada pemilu nasional maupun pilkada yang diselenggarakan KPU. Pada penyelenggaraan Pilkada 2015 misalnya, apabila saksi atau pemilih belum hadir, rapat pemungutan suara ditunda sampai dengan kehadiran saksi atau pemilih paling lama tiga puluh menit. Apabila sampai dengan waktu yang ditentukan saksi atau pemilih belum hadir, rapat pemungutan suara dibuka dan dilanjutkan dengan pemungutan suara. Komisioner KPU Surabaya Divisi SDM dan Partisipasi Masyarakat, Nur Syamsi, menilai penyelenggaraan Pemilihan Kahima MMT FTI ITS sudah berjalan lancar. Bahkan, Nur Syamsi memuji partisipasi pemilih untuk hadir di TPS. ”Terlihat bahwa pemilih mengalir terus, menggunakan hak pilih di TPS,” ujarnya di TPS MMT FTI ITS. Nur Syamsi berharap agar target 67 persen partisipasi pemilih di Pemilihan Kahima dapat tercapai agar tidak perlu melaksanakan pemungutan suara ulang.

Hupmas, KPU Surabaya- Menjelang akhir tahun, KPU Surabaya terus mengejar target kinerja di tahun 2016. Dalam rapat pleno rutin mingguan Senin (05/12/2016), KPU Surabaya membahas rencana kegiatan sampai dengan akhir tahun 2016. Berdasarkan laporan Sekretaris KPU Surabaya, Sunarno Aristono, sampai dengan bulan November 2016, serapan anggaran sudah mencapai 92,16 persen. Meskipun demikian, terdapat beberapa anggaran yang kegiatannya belum maksimal. ”Salah satunya adalah kegiatan partisipasi masyarakat yang memang anggarannya baru turun pada Bulan Oktober,” ujar Aristono. Menanggapi hal tersebut, Komisioner KPU Surabaya Divisi Sosialisasi dan Partisipasi Masyarakat (Parmas), Nur Syamsi, sampai dengan akhir tahun, pihaknya sudah menyusun beberapa rencana kegiatan pendidikan pemilih baik ke kampus maupun ke masyarakat. ”Besok (Selasa, 06/12/2016) kami akan melaksanakan monitoring hasil mentoring yang telah kami lakukan untuk penyelenggaraan Pemilihan Ketua Himpunan Mahasiswa Teknik Material dan Metalursi ITS,” ungkap Nur Syamsi. Selain itu, Divisi SDM dan Parmas akan melakukan dialog dengan Presiden Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) dan  Dewan Perwakilan Mahasiswa (DPM) ITS terpilih. Dialog tersebut, lanjut Syamsi, untuk mengkomunikasikan bahwa di tahun 2016 KPU Surabaya akan tetap melakukan pendampingan kepada kampus dan sekolah. ”Kami berharap agar KPU Surabaya dapat berbagi informasi dengan seluruh fakultas yang ada di ITS untuk melakukan pendampingan penyelenggaraan pemilu di kampus. Ini sebagai pilot project yang semoga dapat diadopsi oleh kampus lain,” tutur Nur Syamsi. Sementara itu, Komisioner KPU Surabaya Divisi Hukum, Purnomo Satriyo Pringgodigdo, mengusulkan agar KPU Surabaya tidak hanya melakukan komunikasi kepada organisasi mahasiswa tetapi juga dengan birokrat kampus. ”Komunikasi kepada Wakil Rektor yang membidangi kemahasiswaan akan membantu kita agar pendidikan pemilih di kampus dapat lebih optimal,” ucap Purnomo.

Hupmas, KPU Surabaya- Menjelang akhir tahun, KPU Surabaya terus mengejar target kinerja di tahun 2016. Dalam rapat pleno rutin mingguan Senin (05/12/2016), KPU Surabaya membahas rencana kegiatan sampai dengan akhir tahun 2016. Berdasarkan laporan Sekretaris KPU Surabaya, Sunarno Aristono, sampai dengan bulan November 2016, serapan anggaran sudah mencapai 92,16 persen. Meskipun demikian, terdapat beberapa anggaran yang kegiatannya belum maksimal. ”Salah satunya adalah kegiatan partisipasi masyarakat yang memang anggarannya baru turun pada Bulan Oktober,” ujar Aristono. Menanggapi hal tersebut, Komisioner KPU Surabaya Divisi Sosialisasi dan Partisipasi Masyarakat (Parmas), Nur Syamsi, sampai dengan akhir tahun, pihaknya sudah menyusun beberapa rencana kegiatan pendidikan pemilih baik ke kampus maupun ke masyarakat. ”Besok (Selasa, 06/12/2016) kami akan melaksanakan monitoring hasil mentoring yang telah kami lakukan untuk penyelenggaraan Pemilihan Ketua Himpunan Mahasiswa Teknik Material dan Metalursi ITS,” ungkap Nur Syamsi. Selain itu, Divisi SDM dan Parmas akan melakukan dialog dengan Presiden Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) dan  Dewan Perwakilan Mahasiswa (DPM) ITS terpilih. Dialog tersebut, lanjut Syamsi, untuk mengkomunikasikan bahwa di tahun 2016 KPU Surabaya akan tetap melakukan pendampingan kepada kampus dan sekolah. ”Kami berharap agar KPU Surabaya dapat berbagi informasi dengan seluruh fakultas yang ada di ITS untuk melakukan pendampingan penyelenggaraan pemilu di kampus. Ini sebagai pilot project yang semoga dapat diadopsi oleh kampus lain,” tutur Nur Syamsi. Sementara itu, Komisioner KPU Surabaya Divisi Hukum, Purnomo Satriyo Pringgodigdo, mengusulkan agar KPU Surabaya tidak hanya melakukan komunikasi kepada organisasi mahasiswa tetapi juga dengan birokrat kampus. ”Komunikasi kepada Wakil Rektor yang membidangi kemahasiswaan akan membantu kita agar pendidikan pemilih di kampus dapat lebih optimal,” ucap Purnomo.