EVALUASI PELAKSANAAN PILWALI 2015, KPU SURABAYA GELAR FGD
Hupmas- Penyelenggaraan Pilwali Surabaya 2015 memang telah usai. Masyarakat Surabaya telah memilih walikota dan wakil walikotanya untuk lima tahun kedepan. Namun, untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pilkada selanjutnya, KPU Kota Surabaya mengadakan evaluasi pelaksanaan Pilwali Surabaya 2015.
Oleh karena itu, Selasa (29/3/2016), KPU Surabaya menggelar Focus Grup Discussion (FGD) membahas evaluasi Pilwali. FGD dihadiri oleh Anggota KPU RI Arief Budiman, Panwaslih Kota Surabaya, Jajaran Pemerintah Kota Surabaya, Partai Politik Peserta Pemilu 2014, dan akademisi. Bertindak sebagai fasilitator adalah Anggota KPU Provinsi Jawa Timur Dewita Hayu Shinta dan Choirul Anam.
FGD dilaksanakan dalam dua sesi. Sesi pertama membahas tentang anggaran, pengadaan, dan distribusi logistik. Sementara sesi kedua membahas tentang teknis kepemiluan yaitu rekrutmen badan ad hock, pencalonan, pemutakhiran daftar pemilih, kampanye, pemungutan dan penghitungan suara. rekapitulasi hasil penghitungan suara, penetapan calon terpilih, dan sengketa pemilihan.
Arief Budiman mengungkapkan, KPU RI menginstruksikan kepada KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan Pilkada untuk menggelar FGD Evaluasi Pilkada. Tujuan FGD evaluasi Pilkasa adalah untuk mendapatkan masukan agar pengaturan Pilkada serentak berikutnya bisa lebih baik. “Selain itu, hasil FGD tersebut akan menjadi bahan masukan KPU RI untuk disampaikan kepada DPR RI,” tutur pria asli Surabaya tersebut.
Ketua Panwaslih Surabaya Wahyu Hariyadi mengungkapkan perlunya perbaikan aturan mengenai alat peraga dan bahan kampanye. “Kapan batas alat peraga kampanye diproduksi dan dipasang harus diatur. Demikian pula dengan bahan kampanye. Padahal keterlambatan juga karena adanya perubahan desain alat peraga dan bahan kampanye dari pasangan calon,” papar Wahyu.
FGD berlangsung interaktif. Seluruh stakeholder KPU Kota Surabaya yang hadir memberikan evaluasi terhadap pelaksanaan Pilwali sekaligus saran pemecahan masalahnya. Ketua KPU Kota Surabaya Robiyan Arifin mengucapkan terimakasih atas masukan tersebut. “Semoga ini menjadi pembelajaran bersama untuk meningkatkan kualitas demokratisasi di Surabaya di tahun-tahun berikutnya,” pungkas Robiyan.
